Kendari, Antara Sultra - Wakil Bupati Buton, La Bakry, resmi menerima surat penugasan sebagai pelaksana tugas Bupati Buton, karena Bupati Umar Samiun masih ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penyerahan surat penugasan Plt Bupati Buton itu dilakukan oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata kepada La Bakry di Kantor Gubernur Sultra di Kendari, Senin.
La Bakry mengatakan, tugas sebagai pelaksanan tugas merupakan kedua kalinya, saat menyelesaikan periode pertama dan sekarang awal periode.
"Ini bukan kehendak kita semua tapi ini hanya proses karena hanya menjalankan undang undang. Sehingga tidak ada yang patut digembirakan," katanya.
La Bakty berharap, sebagai pelaksana tugas Bupati maka butuh bimbingan agar Buton tetap aman dan seluruh agenda yang direncanakan bisa tuntas, karena masih banyak tugas-tugas yang baru dalam mempersiapkan RPJMD periode kedua pasnagan Umar Samiun-La Bakry.
"Semoga dalam perjalanan ini, semua program kabupaten dan provinsi yang ada di wilayah Buton bisa berjalan baik. Berharap dukungan SKPD lingkup Buton, bekerja normal saja dan bekerja sesuai amanah masing-masing," katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Sultra, Saleh Lasata, mengatakan pada hakekatnya penyerahan surat ini merupakan kelanjutan pelantikan Bupati Buton di Jakarta, 24 Agustus lalu.
"Ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan itu, dan bukan maksud untuk memolorkan waktu tetapi karena kesibukan sehingga baru dilakukan hari ini," katanya.
Dikatakan, meski Bupati sedang tersandung masalah namun pemerintahan tidak boleh ditunda karena dinamika pembangunan dan masyarakat terus berkembang, maka wakil Bupati diberi kewenangan dan keluasaan untuk melakukan tugas.
"Tetapi ada batasan tertentu yang harus dipatuhi dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan berkoordinasi kepada bupati non aktif," katanya.
Saleh Lasata minta jajaran Pemkab Buton dan pimpinan dewan Buton untuk menjaga stabilitas di daerah, agar pemerintahan harus tetap berjalan atau tidak boleh terhenti sesuai amanah undang undang.
"Semoga aktif atau tidak aktifnya bupati maka tidak mengganggu stabilitas keamanan di Buton, semua SKPD kerja maksimal, tunjukkan bahwa tanpa adanya Bupati maka bisa melaksanakan tugas," katanya.
Penyerahan surat penugasan Plt Bupati Buton itu dilakukan oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata kepada La Bakry di Kantor Gubernur Sultra di Kendari, Senin.
La Bakry mengatakan, tugas sebagai pelaksanan tugas merupakan kedua kalinya, saat menyelesaikan periode pertama dan sekarang awal periode.
"Ini bukan kehendak kita semua tapi ini hanya proses karena hanya menjalankan undang undang. Sehingga tidak ada yang patut digembirakan," katanya.
La Bakty berharap, sebagai pelaksana tugas Bupati maka butuh bimbingan agar Buton tetap aman dan seluruh agenda yang direncanakan bisa tuntas, karena masih banyak tugas-tugas yang baru dalam mempersiapkan RPJMD periode kedua pasnagan Umar Samiun-La Bakry.
"Semoga dalam perjalanan ini, semua program kabupaten dan provinsi yang ada di wilayah Buton bisa berjalan baik. Berharap dukungan SKPD lingkup Buton, bekerja normal saja dan bekerja sesuai amanah masing-masing," katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Sultra, Saleh Lasata, mengatakan pada hakekatnya penyerahan surat ini merupakan kelanjutan pelantikan Bupati Buton di Jakarta, 24 Agustus lalu.
"Ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan itu, dan bukan maksud untuk memolorkan waktu tetapi karena kesibukan sehingga baru dilakukan hari ini," katanya.
Dikatakan, meski Bupati sedang tersandung masalah namun pemerintahan tidak boleh ditunda karena dinamika pembangunan dan masyarakat terus berkembang, maka wakil Bupati diberi kewenangan dan keluasaan untuk melakukan tugas.
"Tetapi ada batasan tertentu yang harus dipatuhi dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan berkoordinasi kepada bupati non aktif," katanya.
Saleh Lasata minta jajaran Pemkab Buton dan pimpinan dewan Buton untuk menjaga stabilitas di daerah, agar pemerintahan harus tetap berjalan atau tidak boleh terhenti sesuai amanah undang undang.
"Semoga aktif atau tidak aktifnya bupati maka tidak mengganggu stabilitas keamanan di Buton, semua SKPD kerja maksimal, tunjukkan bahwa tanpa adanya Bupati maka bisa melaksanakan tugas," katanya.