Andoolo, Antara Sultra - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau pemerintah daerah selektif menerbitkan izin penguasaan lahan untuk perkebunan.
Anggota DPRD Konawe Selatan Hapsir di Andoolo, Kamis, mengatakan percepatan pembangunan suatu daerah membutuhkan partisipasi investor tetapi tidak boleh mengorbankan keseimbangan lingkungan yang memiliki dampak buruk lebih luas.
"Daerah dan masyarakat membuka diri terhadap pengusaha yang serius menanamkan modalnya. Tanpa partisipasi investor pertumbunhan ekonomi dan giat pembangunan cenderung melambat," kata Hapsir yang juga politisi Partai Gerindra.
Selain penerbitan izin perkebunan juga izin pertambangan dan penguasaan kawasan hutan harus diperketat karena membawa dampak kerusakan lingkungan.
Sekretaris Kabupaten Konawe Selatan Syarif Sajang mengatakan pemerintah daerah komitmen memperketat penerbitan izin penguasaan lahan untuk perkebunan maupun izin pengolahan kayu karena menjadi penyebab bencana alam berupa banjir dan tanah longsor.
"Musibah banjir, tanah longsor maupun angin puting beliung harus diterima sebagai peringatan untuk peduli dengan kondisi lingkungan sekitar" kata Syarif
Investasi di sektor perkebunan kelapa sawit, sektor pertambangan dan pengolahan hasil hutan membawa konsekwensi gundulnya hutan.
"Tidak perlu berspekulasi macam-macam atas musibah banjir dan tanah longsor. Hutan sudah habis sehingga tidak ada lagi serapan saat musim hujan sehingga mempercepat terjadinya erosi," katanya.
Ia menambahkan kehadiran investor tambang, perkebunan kelapa sawit dan pengusaha industri kayu di Kabupaten Konawe Selatan belum menjawab kesulitan hidup masyarakat setempat.
"Yang kita idam-idamkan dari kehadiran investor adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terjamin," ujarnya.
Anggota DPRD Konawe Selatan Hapsir di Andoolo, Kamis, mengatakan percepatan pembangunan suatu daerah membutuhkan partisipasi investor tetapi tidak boleh mengorbankan keseimbangan lingkungan yang memiliki dampak buruk lebih luas.
"Daerah dan masyarakat membuka diri terhadap pengusaha yang serius menanamkan modalnya. Tanpa partisipasi investor pertumbunhan ekonomi dan giat pembangunan cenderung melambat," kata Hapsir yang juga politisi Partai Gerindra.
Selain penerbitan izin perkebunan juga izin pertambangan dan penguasaan kawasan hutan harus diperketat karena membawa dampak kerusakan lingkungan.
Sekretaris Kabupaten Konawe Selatan Syarif Sajang mengatakan pemerintah daerah komitmen memperketat penerbitan izin penguasaan lahan untuk perkebunan maupun izin pengolahan kayu karena menjadi penyebab bencana alam berupa banjir dan tanah longsor.
"Musibah banjir, tanah longsor maupun angin puting beliung harus diterima sebagai peringatan untuk peduli dengan kondisi lingkungan sekitar" kata Syarif
Investasi di sektor perkebunan kelapa sawit, sektor pertambangan dan pengolahan hasil hutan membawa konsekwensi gundulnya hutan.
"Tidak perlu berspekulasi macam-macam atas musibah banjir dan tanah longsor. Hutan sudah habis sehingga tidak ada lagi serapan saat musim hujan sehingga mempercepat terjadinya erosi," katanya.
Ia menambahkan kehadiran investor tambang, perkebunan kelapa sawit dan pengusaha industri kayu di Kabupaten Konawe Selatan belum menjawab kesulitan hidup masyarakat setempat.
"Yang kita idam-idamkan dari kehadiran investor adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terjamin," ujarnya.