Kendari, Antara Sultra - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merancang konsep bagi hasil dalam pengelolaan sarana prasana kawasan pelabuhan.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina di Kendari, Selasa, mengatakan konsep bagi hasil dapat memicu semangat para pihak yang terlibat mengelola kawasan pelabuhan.
"Pihak yang dimaksud terlibat dalam pengelolaan kawasan pelabuhan adalah Pemprov Sultra, pemkab/pemkot dan pihak ketiga atau investor mitra pemerintah," kata Hado.
Soal besaran porsi perolehan pendapatan para pihak akan diatur secara proporsional sehingga terwujud harapan saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Dishub Sultra mengajak pihak swasta atau investor ikut mengelola kawasan pelabuhan agar menjadi sumber pendapatan.
"Kawasan pelabuhan dapat menjadi sumber pendapatan strategis kalau pengelolaannya berbasis ekonomi," ujarnya.
Selain kawasan pelabuhan juga Dishub Sultra bersama pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pengelolaan 11 terminal.
"Sarana pendukung terminal, baik terminal transportasi angkutan darat dan penyeberangan/laut masih menim sehingga penumpang tidak nyaman. Kewajiban pemerintah untuk melakukan pembenahan," kata Hado.
Jika sarana prasarana terminal memadai dan penumpang merasa nyaman maka dipastikan retribusi tidak akan mendapat protes dari publik karena merasa terlayani.
Ia memberi contoh, kamar mandi, toilet, ruang tunggu, kantin, harus nyaman sehingga calon penumpang yang menunggu keberangkatan tidak bosan.
Konsep yang disepakati antara Dinas Perhubungan Sultra dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal adalah bagi hasil sebagai sumber pendapatan daerah setempat.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengapresiasi koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Sultra dengan dinas perhubungan tingkat kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal.
"Kita semua berharap birokrasi Dinas Perhubungan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjalin baik sehingga pelayanan publik di sektor perhubungan berjalan optimal," kata Nursalam, politisi PDI Perjuangan.
Pola kerja antara Pemprov Sultra dengan Pemkab kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal ataupun pelabuhan sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina di Kendari, Selasa, mengatakan konsep bagi hasil dapat memicu semangat para pihak yang terlibat mengelola kawasan pelabuhan.
"Pihak yang dimaksud terlibat dalam pengelolaan kawasan pelabuhan adalah Pemprov Sultra, pemkab/pemkot dan pihak ketiga atau investor mitra pemerintah," kata Hado.
Soal besaran porsi perolehan pendapatan para pihak akan diatur secara proporsional sehingga terwujud harapan saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Dishub Sultra mengajak pihak swasta atau investor ikut mengelola kawasan pelabuhan agar menjadi sumber pendapatan.
"Kawasan pelabuhan dapat menjadi sumber pendapatan strategis kalau pengelolaannya berbasis ekonomi," ujarnya.
Selain kawasan pelabuhan juga Dishub Sultra bersama pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pengelolaan 11 terminal.
"Sarana pendukung terminal, baik terminal transportasi angkutan darat dan penyeberangan/laut masih menim sehingga penumpang tidak nyaman. Kewajiban pemerintah untuk melakukan pembenahan," kata Hado.
Jika sarana prasarana terminal memadai dan penumpang merasa nyaman maka dipastikan retribusi tidak akan mendapat protes dari publik karena merasa terlayani.
Ia memberi contoh, kamar mandi, toilet, ruang tunggu, kantin, harus nyaman sehingga calon penumpang yang menunggu keberangkatan tidak bosan.
Konsep yang disepakati antara Dinas Perhubungan Sultra dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal adalah bagi hasil sebagai sumber pendapatan daerah setempat.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengapresiasi koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Sultra dengan dinas perhubungan tingkat kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal.
"Kita semua berharap birokrasi Dinas Perhubungan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjalin baik sehingga pelayanan publik di sektor perhubungan berjalan optimal," kata Nursalam, politisi PDI Perjuangan.
Pola kerja antara Pemprov Sultra dengan Pemkab kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal ataupun pelabuhan sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran.