Kendari (Antara Sultra) - Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI Syafridun Mosi menyatakan, capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara 2016, akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat setempat belum tercapai.
"Kami telah memberikan opini WTP terhadap laporan hasil pemeriksaan LKPD 2016 Sultra, tetapi itu hendaknya diikuti dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sultra, jika tidak seiring maka oponi WTP sia-sia," kata Syafrudin, d Kendari, Sabtu.
Dikatakan, dari beberapa indikator kesejahteraan di Sultra ada yang menunjukkan perkembangan positif atau peningkatan, tetapi sebagian juga masih di bawah angka rata-rata nasional.
"Misalnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 berfluktuasi di tingkat 6,26 persen, 6,88 persen, dan 6,51 persen atau nilai ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di tingkat 5,01 persen," katanya.
Sementara tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir kata dia, juga berfluktuasi di tingkat 12,77 persen, 13,74 peersen dan 12,77 persen dimana tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,7 persen.
"Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi yaitu 4,43 persen, 5,55 persen dan 2,72 persen dimana tingkat pengangguran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,61 persen," katanya.
Namun demikian, kata dia, dari indikator kemakmuran masyarakat lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan gini ratio, Sultra dalam tiga tahun terakhir memiliki IPM yaitu 68,07, 68,75 dan 69,31 atau berada di bawah 70,18 perzen IPM nasional.
Demikian juga gini ratio di Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi di tingkat 0,41, 0,4 dan 0,4 atau lebih tinggi dari gini ratio nasional sebesar 0,394.
Hal itu katanya, menandakan capaian pembangunan manusia yang masih rendah dan masih tingginya ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Sulawesi Tenggara.
"Kami berharap pada tahun 2017, Pemprov Sultra dapat meningkatkan ratio IPM dan gini ratio ke level yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta mampu meningkatkan lagi angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran dibawah angka nasional," katanya.
"Kami telah memberikan opini WTP terhadap laporan hasil pemeriksaan LKPD 2016 Sultra, tetapi itu hendaknya diikuti dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sultra, jika tidak seiring maka oponi WTP sia-sia," kata Syafrudin, d Kendari, Sabtu.
Dikatakan, dari beberapa indikator kesejahteraan di Sultra ada yang menunjukkan perkembangan positif atau peningkatan, tetapi sebagian juga masih di bawah angka rata-rata nasional.
"Misalnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 berfluktuasi di tingkat 6,26 persen, 6,88 persen, dan 6,51 persen atau nilai ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di tingkat 5,01 persen," katanya.
Sementara tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir kata dia, juga berfluktuasi di tingkat 12,77 persen, 13,74 peersen dan 12,77 persen dimana tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,7 persen.
"Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi yaitu 4,43 persen, 5,55 persen dan 2,72 persen dimana tingkat pengangguran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,61 persen," katanya.
Namun demikian, kata dia, dari indikator kemakmuran masyarakat lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan gini ratio, Sultra dalam tiga tahun terakhir memiliki IPM yaitu 68,07, 68,75 dan 69,31 atau berada di bawah 70,18 perzen IPM nasional.
Demikian juga gini ratio di Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi di tingkat 0,41, 0,4 dan 0,4 atau lebih tinggi dari gini ratio nasional sebesar 0,394.
Hal itu katanya, menandakan capaian pembangunan manusia yang masih rendah dan masih tingginya ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Sulawesi Tenggara.
"Kami berharap pada tahun 2017, Pemprov Sultra dapat meningkatkan ratio IPM dan gini ratio ke level yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta mampu meningkatkan lagi angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran dibawah angka nasional," katanya.