Kendari, Antara Sultra - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2016 sehingga ini sudah yang keempat kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan penghargaan WTP dilakukan Auditor Utama Keuangan negara VI BPK atau pejabat eselon I BPK, Syafrudin Mosi kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Rahman Saleh dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur alam, pada paripurna istimewa DPRD Sultra, Jumat.
"Pemerintah Provinsi Sultra telah menunjukan komitmen beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," katanya.
Selain itu kata dia, Sultra juga mampu menciptakan sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
Namun demikian kata dia, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain serah terima sarana prasarana SMA SMK dari kabupaten/kota ke provinsi belum tertib.
"Kemudian penganggaran dan pengeluaran bagi hasil kabupaten/kota pada akun pengeluaran pembiayaan tidak tepat," katanya.
Catatan berikutnya kata dia, bahwa pengelolaan persediaan dan penyajian bebas persediaan serta saldo persediaan tidak sesuai ketentuan.
Nur Alam, mengapresiasi penghargaan opini tersebut karena merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Sultra.
"Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kekompakan para SKPD dalam menyiapkan data atau dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan LKPD," katanya.
Penyerahan penghargaan WTP dilakukan Auditor Utama Keuangan negara VI BPK atau pejabat eselon I BPK, Syafrudin Mosi kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Rahman Saleh dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur alam, pada paripurna istimewa DPRD Sultra, Jumat.
"Pemerintah Provinsi Sultra telah menunjukan komitmen beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," katanya.
Selain itu kata dia, Sultra juga mampu menciptakan sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
Namun demikian kata dia, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain serah terima sarana prasarana SMA SMK dari kabupaten/kota ke provinsi belum tertib.
"Kemudian penganggaran dan pengeluaran bagi hasil kabupaten/kota pada akun pengeluaran pembiayaan tidak tepat," katanya.
Catatan berikutnya kata dia, bahwa pengelolaan persediaan dan penyajian bebas persediaan serta saldo persediaan tidak sesuai ketentuan.
Nur Alam, mengapresiasi penghargaan opini tersebut karena merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Sultra.
"Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kekompakan para SKPD dalam menyiapkan data atau dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan LKPD," katanya.