Kendari, Antara Sultra - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan masyarakat setempat mengusulkan pembentukan Polres definitif untuk meningkatkan pelayanan ketertiban dan penegakan hukum.
Kabid Humas Polda Sultra AKBP Sunarto di Kendari, Minggu, mengatakan aspirasi masyarakat tentang harapan berdirinya Polres definitif di Konawe Utara diterima Kapolda Sultra saat kunjungan kerja.
"Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat merasakan pentingnya kehadiran polres definitif untuk pelayanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum," kata Sunarto.
Bahkan, Pemerintah Konawe Utara bersedia menyiapkan lahan pembangunan kantor kepolisian jika menjadi syarat berdirinya polres definitif di daerah tersebut.
Secara geografis Kabupaten Konawe Utara yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pertimbangan pentingnya polres definitif.
"Setiap terjadi peristiwa kejahatan atau kemanusiaan muncul kegelisahan dari aparat kepolisian maupun masyarakat karena wilayah Poso dapat dijangkau melalui jalur darat masuk wilayah Konawe Utara," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Polda Sultra akan menindaklanjuti harapan pemerintah dan rakyat Konawe Utara perihal pembentukan Polres definitif ke Mabes Polri.
Anggota DPRD Sultra Syamsul Ibrahim mengatakan Mabes Polri mempunyai pedoman tersendiri dalam hal pembentukan polres di suatu daerah.
"Konawe Utara daerah pemekaran sekitar 10 tahun lalu. Mungkin saja masih dianggap cukup terjangkau dari Polres Konawe sebagai induk sehingga belum dibentuk polres baru," kata Syamsul, politisi PAN dari daerah pemilihan Konawe Utara.
Keberadaan satuan kepolisian setingkat polsek di setiap kecamatan dan pos polisi masih dapat melayani masyarakat dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum.
Kabid Humas Polda Sultra AKBP Sunarto di Kendari, Minggu, mengatakan aspirasi masyarakat tentang harapan berdirinya Polres definitif di Konawe Utara diterima Kapolda Sultra saat kunjungan kerja.
"Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat merasakan pentingnya kehadiran polres definitif untuk pelayanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum," kata Sunarto.
Bahkan, Pemerintah Konawe Utara bersedia menyiapkan lahan pembangunan kantor kepolisian jika menjadi syarat berdirinya polres definitif di daerah tersebut.
Secara geografis Kabupaten Konawe Utara yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pertimbangan pentingnya polres definitif.
"Setiap terjadi peristiwa kejahatan atau kemanusiaan muncul kegelisahan dari aparat kepolisian maupun masyarakat karena wilayah Poso dapat dijangkau melalui jalur darat masuk wilayah Konawe Utara," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Polda Sultra akan menindaklanjuti harapan pemerintah dan rakyat Konawe Utara perihal pembentukan Polres definitif ke Mabes Polri.
Anggota DPRD Sultra Syamsul Ibrahim mengatakan Mabes Polri mempunyai pedoman tersendiri dalam hal pembentukan polres di suatu daerah.
"Konawe Utara daerah pemekaran sekitar 10 tahun lalu. Mungkin saja masih dianggap cukup terjangkau dari Polres Konawe sebagai induk sehingga belum dibentuk polres baru," kata Syamsul, politisi PAN dari daerah pemilihan Konawe Utara.
Keberadaan satuan kepolisian setingkat polsek di setiap kecamatan dan pos polisi masih dapat melayani masyarakat dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum.