Kendari, Antara Sultra - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara 2015 tercatat sebesar 69,44 (skala 0 -100), angka ini turun 0,69 poin dibanding dengan IDI Sultra 2014 yang mencapai 70,13 poin.
Kepala BPS Sultra, Aqto Mardiyanto saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sultra terkait IDI 2016 di Kendari, Senin, mengatakan, meskipun tingkat demokrasi Sultra secara umumn masih dalam kategori `sedang`, angka ini masih di bawah angka IDI nasional tahun 2015 yang sebesar 72,82 poin.
FGD IDI 2016 Sultra yang berlangsung selama dua hari (29-30 Mei) itu bertujuan untuk menyusun dan menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi di Indonesia. Di samping level nasional, IDI juga dapat juga memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.
"Adapun manfaat IDI, secara akademis dapat menunjukkan perkembangan demokrasi setiap provinsi di Indoensia terkait data-data yang para mahasiswa, ilmuwan dan wartawan," ujaranya.
Manfaat lain lanjut Aqto, bagi perencana pembangunan politik, data-data yang disampikan IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi, serta IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi provinsi-provinsi di Indonesia.
"Jadi metodologi komponen IDI terdiri dari tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Aspeknya yakni terkait kebebasan sipil didalamnya empat variabel dan 15 indikator. Hak-hak politik di terdiri dua variabel dan tujuh indiokator, sementara Lembaga Demokrasi meliputi lima variabel dan 11 indikator," ujarnya.
Olehnya itu, untuk memajukan serta meningkatkan perkembaangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik khususya di Sultra, sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat dalam FGD ini, sehingga dengan demikian data IDI yang dihasilkan yang benar-benar akurat, dan pemerintah dapat memanfaatkan data tersebut dalam melaksanakan berbagai programyang lebih tepat sasaran.
FGD IDI 2016 dyang diikuti sebanyak 25 peserta dari berbagai instansi terkait seperti dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, PTUN, Akadamisi, LSM, Koalisi Perempuan, Serikat Pekerja dan unsur Pers, dihadiri Dewan Ahli IDI Pusat Prof Dr Siti Musdamulya.
Kepala BPS Sultra, Aqto Mardiyanto saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sultra terkait IDI 2016 di Kendari, Senin, mengatakan, meskipun tingkat demokrasi Sultra secara umumn masih dalam kategori `sedang`, angka ini masih di bawah angka IDI nasional tahun 2015 yang sebesar 72,82 poin.
FGD IDI 2016 Sultra yang berlangsung selama dua hari (29-30 Mei) itu bertujuan untuk menyusun dan menakar secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi provinsi di Indonesia. Di samping level nasional, IDI juga dapat juga memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.
"Adapun manfaat IDI, secara akademis dapat menunjukkan perkembangan demokrasi setiap provinsi di Indoensia terkait data-data yang para mahasiswa, ilmuwan dan wartawan," ujaranya.
Manfaat lain lanjut Aqto, bagi perencana pembangunan politik, data-data yang disampikan IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi, serta IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi provinsi-provinsi di Indonesia.
"Jadi metodologi komponen IDI terdiri dari tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Aspeknya yakni terkait kebebasan sipil didalamnya empat variabel dan 15 indikator. Hak-hak politik di terdiri dua variabel dan tujuh indiokator, sementara Lembaga Demokrasi meliputi lima variabel dan 11 indikator," ujarnya.
Olehnya itu, untuk memajukan serta meningkatkan perkembaangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik khususya di Sultra, sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat dalam FGD ini, sehingga dengan demikian data IDI yang dihasilkan yang benar-benar akurat, dan pemerintah dapat memanfaatkan data tersebut dalam melaksanakan berbagai programyang lebih tepat sasaran.
FGD IDI 2016 dyang diikuti sebanyak 25 peserta dari berbagai instansi terkait seperti dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, PTUN, Akadamisi, LSM, Koalisi Perempuan, Serikat Pekerja dan unsur Pers, dihadiri Dewan Ahli IDI Pusat Prof Dr Siti Musdamulya.