Kendari (Antara Sultra) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, berharap kepada gubenrur Sultra penggantinya agar tetap mempertahankan kebijakan tunjangan profesi pegawai (TPP) lingkup Pemprov Sultra.
"Satu yang saya ingin kawal pada gubenrur pengganti saya kelak, agar TPP ini jangan dihapus," kata Nur Alam, di hadapan ribuan ASN lingkup Sultra, di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, TPP ada berupa tambahan penghasilan pegawai yang diberikan berdasarkan golongan ataupun jabatan seseorang.
"Kalau mau jujur penghasilan pegawai dengan tuntutan hidup saat ini, maka sangat memprihatinkan. Karena itu kami telah meprakarsai sebuah kebijakan yang bisa memberi tambahanpenghasilan kepada ASN," katanya.
Nur Alam meminta kepada ASN agar mendukung langkahnya dalam memberkan penguatan kepada gubenrur selanjutnya agar program peningkatan kesejahteran ASN itu tetap dijalankan.
"Hanya kebijakan itu yang saya bisa tinggalkan buat ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan bisa memenuhi cicilan kendaraan bagi sebagian ASN," katanya.
Nur Alam juga meminta ASN agar disiplin dengan kehadiran berkantor, disiplin dalam mengikuti program atau kebijakan kreatif dan inovasi pemerintah daerah seperti gerakan sultra beribadah.
"Yang tidak mau mengikuti program ata kerakan itu, maka sanksinya pada pemberian TPP," katanya.
"Satu yang saya ingin kawal pada gubenrur pengganti saya kelak, agar TPP ini jangan dihapus," kata Nur Alam, di hadapan ribuan ASN lingkup Sultra, di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, TPP ada berupa tambahan penghasilan pegawai yang diberikan berdasarkan golongan ataupun jabatan seseorang.
"Kalau mau jujur penghasilan pegawai dengan tuntutan hidup saat ini, maka sangat memprihatinkan. Karena itu kami telah meprakarsai sebuah kebijakan yang bisa memberi tambahanpenghasilan kepada ASN," katanya.
Nur Alam meminta kepada ASN agar mendukung langkahnya dalam memberkan penguatan kepada gubenrur selanjutnya agar program peningkatan kesejahteran ASN itu tetap dijalankan.
"Hanya kebijakan itu yang saya bisa tinggalkan buat ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan bisa memenuhi cicilan kendaraan bagi sebagian ASN," katanya.
Nur Alam juga meminta ASN agar disiplin dengan kehadiran berkantor, disiplin dalam mengikuti program atau kebijakan kreatif dan inovasi pemerintah daerah seperti gerakan sultra beribadah.
"Yang tidak mau mengikuti program ata kerakan itu, maka sanksinya pada pemberian TPP," katanya.