Kendari, Antara Sultra - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memverifikasi secara cermat kelompok petani tambak calon penerima bantuan agar tepat sasaran.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh di Kendari, Rabu, mengatakan bantuan bibit maupun pupuk untuk petani tambak disalurkan secara bertahap sesuai ketersediaan stok.
"Wakil rakyat berharap Dinas Kelautan selaku pelaksana teknis mendata penerima bantuan secara objektif sehingga tidak terkesan asal-asalan atau kolusi," kata Rahman, politisi PAN.
Jika ada masyarakat petani atau pihak yang peduli nasib petambak menemukan penyalahgunaan wewenang dalam hal pembangian bantuan dapat melaporkan ke DPRD atau pihak terkait lainnya.
Kadis Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo mengatakan ratusan kelompok petani tambak yang mengajukan permohonan bantuan bibit maupun pupuk namun harus diverifikasi.
"Banyak pengalaman masa lalu yang harus dijadikan pelajaran berharga. Tidak boleh hanya meneliti dukumen permohonan karena adminitrasi mudahnya saja dibuat," kata Askabul.
Namun yang terpenting adalah fakta atau kenyataan lapangan keberadaan kelompok petani tambak yang dimaksud sehingga diturunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan.
Pemerintah mengharapkan bantuan bibit maupun pupuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengatasi kendala perolehan bibit kalangan petani tambak.
"Jangan ada kelompok atau petani yang menjual bibit atau pupuk kepada pihak lain. Kalau sampai ditemukan berarti yang bersangkutan dapat dikategorikan penggelapan," katanya.
Kepala UPTD Pembibitan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Atep Hadiatma mengatakan bibit udang dan bibit ikan tawar siap disalurkan pada kelompok petani tambak/kolam ikan yang telah ditentukan.
"Bibit udang windu siap didistribusikan pada kelompok yang membutuhkan. Kami sekarang melakukan verifikasi pada kelompok yang memohon bantuan," kata Atep.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh di Kendari, Rabu, mengatakan bantuan bibit maupun pupuk untuk petani tambak disalurkan secara bertahap sesuai ketersediaan stok.
"Wakil rakyat berharap Dinas Kelautan selaku pelaksana teknis mendata penerima bantuan secara objektif sehingga tidak terkesan asal-asalan atau kolusi," kata Rahman, politisi PAN.
Jika ada masyarakat petani atau pihak yang peduli nasib petambak menemukan penyalahgunaan wewenang dalam hal pembangian bantuan dapat melaporkan ke DPRD atau pihak terkait lainnya.
Kadis Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo mengatakan ratusan kelompok petani tambak yang mengajukan permohonan bantuan bibit maupun pupuk namun harus diverifikasi.
"Banyak pengalaman masa lalu yang harus dijadikan pelajaran berharga. Tidak boleh hanya meneliti dukumen permohonan karena adminitrasi mudahnya saja dibuat," kata Askabul.
Namun yang terpenting adalah fakta atau kenyataan lapangan keberadaan kelompok petani tambak yang dimaksud sehingga diturunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan.
Pemerintah mengharapkan bantuan bibit maupun pupuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengatasi kendala perolehan bibit kalangan petani tambak.
"Jangan ada kelompok atau petani yang menjual bibit atau pupuk kepada pihak lain. Kalau sampai ditemukan berarti yang bersangkutan dapat dikategorikan penggelapan," katanya.
Kepala UPTD Pembibitan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Atep Hadiatma mengatakan bibit udang dan bibit ikan tawar siap disalurkan pada kelompok petani tambak/kolam ikan yang telah ditentukan.
"Bibit udang windu siap didistribusikan pada kelompok yang membutuhkan. Kami sekarang melakukan verifikasi pada kelompok yang memohon bantuan," kata Atep.