Kendari, Antara Sultra - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) United States Agency International Development (USAID) Adaptasi erubahan iklim dan ketangguhan (APIK) bersama Aliansi Perempuan (Alpen) Sulawesi Tenggara menyerukan pemangku kebijakan agar memprioritaskan gender dalam pembangunan pesisir.
Spesialis Gender Program USAID APIK, Irmia Fitriyah, pada diskusi dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional di Kendari, Kamis, mengatakan perubahan iklim akan mengancam masyarakat Sultra yang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 1.700 kilometer dan banyak masyarakat yang tinggal pada area pesisir.
"Stereotip perang gender serta konstruksi sosial terhadap perempuan membuat mereka menjadi kaum yang lebih rentan dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, kenaikan laut serta bencana hidrometeorologi kekeringan, banjir dan tanah longsor," katanya.
Pada Hari Perempuan Internasional tersebut katanya, USAID APIK dan Alpen Sultra mengajak semua pihak untuk berkomitmen mengintegrasikan gender dalam program-program kerjanya demi meningkatkan ketangguhan masyarakat Sultra.
Secara khusus kata dia, pada area pesisir lazimnya ditemui perempuan dengan mata pencaharian sebagai nelayan namun tidak tercatat dalam statistik.
"Akses perempuan terhadap bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masih terbatas, terutama mereka yang bekerja pada sektor yang didominasi laki-laki seperti nelayan," katanya.
Sehingga kata dia, dengan perubahan iklim yang membuat cuaca ekstrim menjadi lebih sering dan intensitas tinggi, ketika situasi sulit akses perempuan kepada sumber ekonomi bisa terhenti.
Sementara ALPEN Sultra sendiri kata dia, saat ini memiliki fokus bekerja mendampingi kelompok perempuan pada akar rumput, mencatat tidak banyak kelompok perempuan pesisir yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebab, mereka pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tidak menjadi prioritas atau bahkan dianulir pada proses musyawarah lanjutan.
"Sehingga nelayan perempuan Suku Bajo semakin banyak ditemui sulit mengakses program pembangunan yang pada akhirnya perempuan akan semakin rentan terkena dampak perubahan iklim karena terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas adaptif dalam menghadapi fenomena tersebut," ujarnya.
Saat yang bersamaan katanya, perempuan juga menjadi kunci dan berperan penting dalam aksi-aksi adaptasi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Misalnya telah membuktikan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat.
"Untuk itu, pengarusutamaan gender harus menjadi prioritas bagi semua pemangku kepentingan. Dimana dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2014 mengenai pengarusutamaan gender adalah sebuah keharusan dan harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Serta kebijakan anggaran responsif gender juga harus segera diintegrasikan dalam setiap program SKPD," katanya.
Spesialis Gender Program USAID APIK, Irmia Fitriyah, pada diskusi dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional di Kendari, Kamis, mengatakan perubahan iklim akan mengancam masyarakat Sultra yang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 1.700 kilometer dan banyak masyarakat yang tinggal pada area pesisir.
"Stereotip perang gender serta konstruksi sosial terhadap perempuan membuat mereka menjadi kaum yang lebih rentan dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, kenaikan laut serta bencana hidrometeorologi kekeringan, banjir dan tanah longsor," katanya.
Pada Hari Perempuan Internasional tersebut katanya, USAID APIK dan Alpen Sultra mengajak semua pihak untuk berkomitmen mengintegrasikan gender dalam program-program kerjanya demi meningkatkan ketangguhan masyarakat Sultra.
Secara khusus kata dia, pada area pesisir lazimnya ditemui perempuan dengan mata pencaharian sebagai nelayan namun tidak tercatat dalam statistik.
"Akses perempuan terhadap bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masih terbatas, terutama mereka yang bekerja pada sektor yang didominasi laki-laki seperti nelayan," katanya.
Sehingga kata dia, dengan perubahan iklim yang membuat cuaca ekstrim menjadi lebih sering dan intensitas tinggi, ketika situasi sulit akses perempuan kepada sumber ekonomi bisa terhenti.
Sementara ALPEN Sultra sendiri kata dia, saat ini memiliki fokus bekerja mendampingi kelompok perempuan pada akar rumput, mencatat tidak banyak kelompok perempuan pesisir yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebab, mereka pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tidak menjadi prioritas atau bahkan dianulir pada proses musyawarah lanjutan.
"Sehingga nelayan perempuan Suku Bajo semakin banyak ditemui sulit mengakses program pembangunan yang pada akhirnya perempuan akan semakin rentan terkena dampak perubahan iklim karena terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas adaptif dalam menghadapi fenomena tersebut," ujarnya.
Saat yang bersamaan katanya, perempuan juga menjadi kunci dan berperan penting dalam aksi-aksi adaptasi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Misalnya telah membuktikan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat.
"Untuk itu, pengarusutamaan gender harus menjadi prioritas bagi semua pemangku kepentingan. Dimana dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2014 mengenai pengarusutamaan gender adalah sebuah keharusan dan harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Serta kebijakan anggaran responsif gender juga harus segera diintegrasikan dalam setiap program SKPD," katanya.