Kendari (Antara Sultra) - Sebanyak 10 provinsi di Indonesia Timur mengikuti sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang keluarga berencana (KB) 2017 yang di pusatkan di Kota Kendari,
Kegiatan yang akan berlangsung hingga 8 Maret, dibuka langsung oleh kepala BKKBN pusat, Surya Chandra Surapaty di salah satu hotel di Kendari, Senin malam.
Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Sultra Nur Alam, Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata, Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Kepala BKKBN Sultra Ali Ismail, Kepala BKKBN Sumatra Barat Sharuddin, dan beberapa pejabat teras BKKBN RI.
Sedangkan peserta sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan DAK KB tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi keluarga berencana dari 135 kabupaten kota pada 10 provinsi di Indonesia Timur.
Surya berharap, melalui kegiatan itu bisa dirumuskan penggunaan dana alokasi khusus KB yang akan diserahkan ke OPD atau dinas yang menangani KB di 135 kabupaten kota tersebut sesuai dengan sasaran.
"Susun sedemikian rupa caranya agar DAK tersebut dialokasikan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Gubenrur Sultra, Nur Alam, mengapresiasi kepada BKKBN yang menunjuk Sultra sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan DAK sub bidang KB 2017 tersebut.
"Saya minta kepada kepala BKKBN pusat, kalau sekiranya kegiatan ini masih ada kekurangan agar bisa diberi masukkan kemudian bisa mengarahkan atau melaksanakan kegiatan BKKBN yang skala lebih besar atau nasional di Sultra pada tahun berikutnya," katanya.
Nur Alam mengatakan, pembentukan OPD baru yang menangani khusus pengendalian penduduk dan KB di daerah merupakan bentuk dukungan daerah terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pendidikan keluarga (KKBPK).
"Tetapi yang menjadi kendala karena kemampuan keuangan daerah untuk membiayai OPD yang masih terbatas. Untunglah BKKBN pusat memberikan perhatian besar sehingga mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan OPD baru tersebut," katanya.
Kepalal BKKBN Sultra, Ali Ismail dalam laporannya bahwa kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan DAK sub bidang KB tersebut mengangkat tema "kita tingkatkan sinergitas pembiayaan pusat dan daerah dalam mendukung program KKBPK".
"Peserta kegiatan berasal dari kabupaten kota yang ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulsel, Sulteng, Sulut, Sulbar, Gorontalo dan Sultra," katanya.
Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Sultra Nur Alam, Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata, Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Kepala BKKBN Sultra Ali Ismail, Kepala BKKBN Sumatra Barat Sharuddin, dan beberapa pejabat teras BKKBN RI.
Sedangkan peserta sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan DAK KB tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi keluarga berencana dari 135 kabupaten kota pada 10 provinsi di Indonesia Timur.
Surya berharap, melalui kegiatan itu bisa dirumuskan penggunaan dana alokasi khusus KB yang akan diserahkan ke OPD atau dinas yang menangani KB di 135 kabupaten kota tersebut sesuai dengan sasaran.
"Susun sedemikian rupa caranya agar DAK tersebut dialokasikan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Gubenrur Sultra, Nur Alam, mengapresiasi kepada BKKBN yang menunjuk Sultra sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan DAK sub bidang KB 2017 tersebut.
"Saya minta kepada kepala BKKBN pusat, kalau sekiranya kegiatan ini masih ada kekurangan agar bisa diberi masukkan kemudian bisa mengarahkan atau melaksanakan kegiatan BKKBN yang skala lebih besar atau nasional di Sultra pada tahun berikutnya," katanya.
Nur Alam mengatakan, pembentukan OPD baru yang menangani khusus pengendalian penduduk dan KB di daerah merupakan bentuk dukungan daerah terhadap program kependudukan keluarga berencana dan pendidikan keluarga (KKBPK).
"Tetapi yang menjadi kendala karena kemampuan keuangan daerah untuk membiayai OPD yang masih terbatas. Untunglah BKKBN pusat memberikan perhatian besar sehingga mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan OPD baru tersebut," katanya.
Kepalal BKKBN Sultra, Ali Ismail dalam laporannya bahwa kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan DAK sub bidang KB tersebut mengangkat tema "kita tingkatkan sinergitas pembiayaan pusat dan daerah dalam mendukung program KKBPK".
"Peserta kegiatan berasal dari kabupaten kota yang ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulsel, Sulteng, Sulut, Sulbar, Gorontalo dan Sultra," katanya.