Makassar (Antara News) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mendukung kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diterapkan oleh Pemerintah Pusat.
"Saya kira kami mendukung penuh kebijakan itu," ujar Syahrul yang ditemui di Makassar, Jumat.
Menurut Syahrul, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
"Kebijakan apa pun, kalau untuk kepentingan rakyat, pasti akan kita dukung," kata gubernur.
Syahrul mengatakan kebijakan ini juga mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Kebijakan ini, diharapkan juga dapat mengakselerasi perekonomian di wilayah terpencil dan kawasan timur Indonesia.
Sebelumnya, Syahrul mengatakan, bahwa insentif-insentif khusus memang dibutuhkan agar disparitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antara wilayah barat dan timur, wilayah perkotaan dan pinggiran dapat dipersempit.
"Tidak hanya bahan bakar, insentif listrik misalnya, juga perlu dipertimbangkan," kata Syahrul.
Insentif khusus ini, lanjut Syahrul, dimaksudkan untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah ini.
Menurut Syahrul, salah satu hal yang mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi adalah tingginya biaya logistik di kawasan Timur Indonesia.
Dengan kebijakan satu harga BBM, biaya logistik dapat ditekan, apa lagi jika ditambah dengan insentif biaya listrik.
"Jadi investor semakin tertarik untuk berinvestasi di sini," imbuhnya.
Kebijakan satu harga BBM akan diterapkan bertahap, terutama untuk BBM bersubsidi.
Berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014, pemerintah menugaskan Pertamina mendistribusikan BBM dengan harga sama di titik serah atau lembaga penyalur.
Selain itu, pemerintah juga akan menanggung biaya perolehan BBM yang meliputi penyediaan, penyimpanan, distribusi BBM.
"Saya kira kami mendukung penuh kebijakan itu," ujar Syahrul yang ditemui di Makassar, Jumat.
Menurut Syahrul, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
"Kebijakan apa pun, kalau untuk kepentingan rakyat, pasti akan kita dukung," kata gubernur.
Syahrul mengatakan kebijakan ini juga mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Kebijakan ini, diharapkan juga dapat mengakselerasi perekonomian di wilayah terpencil dan kawasan timur Indonesia.
Sebelumnya, Syahrul mengatakan, bahwa insentif-insentif khusus memang dibutuhkan agar disparitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antara wilayah barat dan timur, wilayah perkotaan dan pinggiran dapat dipersempit.
"Tidak hanya bahan bakar, insentif listrik misalnya, juga perlu dipertimbangkan," kata Syahrul.
Insentif khusus ini, lanjut Syahrul, dimaksudkan untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah ini.
Menurut Syahrul, salah satu hal yang mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi adalah tingginya biaya logistik di kawasan Timur Indonesia.
Dengan kebijakan satu harga BBM, biaya logistik dapat ditekan, apa lagi jika ditambah dengan insentif biaya listrik.
"Jadi investor semakin tertarik untuk berinvestasi di sini," imbuhnya.
Kebijakan satu harga BBM akan diterapkan bertahap, terutama untuk BBM bersubsidi.
Berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014, pemerintah menugaskan Pertamina mendistribusikan BBM dengan harga sama di titik serah atau lembaga penyalur.
Selain itu, pemerintah juga akan menanggung biaya perolehan BBM yang meliputi penyediaan, penyimpanan, distribusi BBM.