Jakarta (Antara News) - Forum Rektor Indonesia (FRI) tidak memperkenankan peserta demonstrasi membawa bendera perguruan tinggi karena dinilai bukan merupakan perwakilan dari perguruan tinggi tempat belajar atau bekerja dari peserta demonstran.
"FRI sebagai lembaga yang bersifat netral merasa perlu memberi pernyataan sikap terhadap rencana aksi demo 4 November terkait dugaan penistaan agama," kata Ketua FRI Prof Dr Rachmat Wahab, dalam pernyataan untuk disiarkan di Jakarta, Jumat.
FRI mengimbau pimpinan perguruan tinggi tetap mengendalikan kegiatan akademik dan nonakademik di kampus masing-masing, untuk menjamin implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang optimal dan tidak ikut serta dalam pengerahan sivitas akademika dalam kegiatan demonstrasi.
Wahab menyebutkan, kebebasan menyatakan pendapat dalam berbagai bentuk termasuk melalui demonstrasi secara damai merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi UUD 1945, karena itu demonstrasi yang dilakukan harus damai, tanpa sikap anarkis yang merugikan masyarakat, dan memberi alternatif pemecahan masalah secara tepat.
"Kesantunan dalam melakukan demonstrasi harus dijaga agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat lain yang berbeda pandangan maupun aparat negara yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat," katanya lagi.
Peserta demo, lanjut dia, harus menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan juga kebersihan lingkungan.
Sikap toleransi, ujarnya, harus selalu dipupuk sebagai wujud terhadap pengakuan kebhinnekaan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penegak hukum, lanjut dia, harus bersikap proaktif, cepat, dan tepat dalam bertindak untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk adanya dugaan penistaan agama dengan tetap berpedoman pada praduga tak bersalah agar masyarakat tidak merasa apriori tehadap kinerja penegak hukum demi tercipta kestabilan politik dan ekonomi, kepastian hukum serta kenyamanan dan keamanan masyarakat.
"Dugaan penistaan agama harus disikapi secara arif yang penyelesaiannya didasarkan pada hukum yang berlaku. Penegak hukum juga harus mampu bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dan mampu bekerja tanpa terpengaruh tekanan massa," katanya pula.