Kendari (Antara News) - Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mendukung upaya pemberantasan praktek pungutan liar (pungli) di daerah itu dalam upaya mendukung gebrakan Presiden Jokowi.
Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata di Kendari, Kamis, mengatakan pihaknya akan membentuk satuan tugas guna memerangi praktek pungutan liar di daerah itu.
"Satgas itu nantinya akan diefektifkan pada dinas-dinas tertentu yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya.
Ia mengaku, satgas nantinya akan mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktek pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
"Intinya kita ingin meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas ASN di lingkungan masing-masing," katanya.
Selain itu katanya, pihaknya akab membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan.
"Kami akan melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, mengumumkan hasil-hasil penindakan secara rutin kepada seluruh ASN di lingkungan SKPD masing-masing," katanya.
Dengan cara itu katanya, diharapkan bisa digunakan sebagai pembelajaran untuk memberikan efek jera bagi ASN lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata di Kendari, Kamis, mengatakan pihaknya akan membentuk satuan tugas guna memerangi praktek pungutan liar di daerah itu.
"Satgas itu nantinya akan diefektifkan pada dinas-dinas tertentu yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya.
Ia mengaku, satgas nantinya akan mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktek pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
"Intinya kita ingin meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas ASN di lingkungan masing-masing," katanya.
Selain itu katanya, pihaknya akab membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan.
"Kami akan melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, mengumumkan hasil-hasil penindakan secara rutin kepada seluruh ASN di lingkungan SKPD masing-masing," katanya.
Dengan cara itu katanya, diharapkan bisa digunakan sebagai pembelajaran untuk memberikan efek jera bagi ASN lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.