Andoolo (Antara) - Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan daerahnya guna mengantisipasi pergerakan aliran radikal dan anti Pancasila.
"Dengan adanya kegiatan di desa diharapkan menghindari gerakan radikal," kata Surunuddin di Andoolo, Selasa.
Surunuddin menuturkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan membangun desa terpadu yang terintegrasi hingga kecamatan dan kota dengan melibatkan SKPD terkait dan para Muspida. "Target menghilangkan tingkat kemiskinan yang saat ini berjumlah 12 persen," ujar Surunuddin.
Kebijakan lainnya, menurut Surunddin membangun kawasan terpadu dengan menggali dan memanfaatkan potensi asli di desa.
Bupati berharap melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan akan menghindari ancaman penyebaran gerakan radikal di Konawe Selatan.
Surunuddin menilai tingkat kemiskinan yang tinggi berpotensi memunculkan gerakan radikal karena akan mudah dipengaruhi dengan doktrin atau dijanjikan mendapatkan sesuatu.
Ia menargetkan kegiatan revitalisasi perekonomian perdesaan mencapai 30 desa selama 2016 dan 100 desa pada 2017 mendatang.
Kapolres Konawe Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Hendrik Widyana menyatakan kepolisian menjalankan program deteksi dini terhadap potensi aliran radikal dengan menempatkan seorang petugas Bhabinkamtibmas pada satu desa.
"Kepolisian juga deteksi yang bersifat radikal terhadap ormas yang mengedepankan kekerasan," tutur AKBP Hendrik.
Hendrik menjelaskan petugas kepolisian menggalang ormas kemudian dikoordinasikan dengan tokoh agama untuk memastikan kelompok tersebut sesuai atau menyimpang dari syariat Islam.
Sejauh ini di wilayah hukum Konawe Selatan, Hendrik menambahkan persoalan yang muncul sebatas perbedaan pandangan dan pendapat sebagai pemicu konflik antarkelompok namun belum masuk kategori organisasi radikal.
Hendrik mengungkapkan tidak terdapat basis kelompok yang menyimpang di Konawe Selatan namun masyarakat sebagai pengikut Gafatar sebanyak tiga kepala keluarga yang saat ini telah kembali setelah pemerintah daerah memberikan pendampingan.
"Dengan adanya kegiatan di desa diharapkan menghindari gerakan radikal," kata Surunuddin di Andoolo, Selasa.
Surunuddin menuturkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan membangun desa terpadu yang terintegrasi hingga kecamatan dan kota dengan melibatkan SKPD terkait dan para Muspida. "Target menghilangkan tingkat kemiskinan yang saat ini berjumlah 12 persen," ujar Surunuddin.
Kebijakan lainnya, menurut Surunddin membangun kawasan terpadu dengan menggali dan memanfaatkan potensi asli di desa.
Bupati berharap melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan akan menghindari ancaman penyebaran gerakan radikal di Konawe Selatan.
Surunuddin menilai tingkat kemiskinan yang tinggi berpotensi memunculkan gerakan radikal karena akan mudah dipengaruhi dengan doktrin atau dijanjikan mendapatkan sesuatu.
Ia menargetkan kegiatan revitalisasi perekonomian perdesaan mencapai 30 desa selama 2016 dan 100 desa pada 2017 mendatang.
Kapolres Konawe Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Hendrik Widyana menyatakan kepolisian menjalankan program deteksi dini terhadap potensi aliran radikal dengan menempatkan seorang petugas Bhabinkamtibmas pada satu desa.
"Kepolisian juga deteksi yang bersifat radikal terhadap ormas yang mengedepankan kekerasan," tutur AKBP Hendrik.
Hendrik menjelaskan petugas kepolisian menggalang ormas kemudian dikoordinasikan dengan tokoh agama untuk memastikan kelompok tersebut sesuai atau menyimpang dari syariat Islam.
Sejauh ini di wilayah hukum Konawe Selatan, Hendrik menambahkan persoalan yang muncul sebatas perbedaan pandangan dan pendapat sebagai pemicu konflik antarkelompok namun belum masuk kategori organisasi radikal.
Hendrik mengungkapkan tidak terdapat basis kelompok yang menyimpang di Konawe Selatan namun masyarakat sebagai pengikut Gafatar sebanyak tiga kepala keluarga yang saat ini telah kembali setelah pemerintah daerah memberikan pendampingan.