Kendari (Antara) - Wali Kota Kendari Asrun mengungkapkan keprihatinannya atas status tersangka oleh KPK yang kini disandang oleh Bupati Buton Umar Samiun yang juga merupakan Ketua DPW PAN Sultra.
"Sebagai sesama kader PAN tentunya saya sangat prihatin atas kondisi ini. Beliau adalah salah satu kader terbaik PAN Sultra," kata Asrun, di Kendari, Rabu, saat dimintai tanggapan atas penetapan tersangka Umar Samiun oleh KPK.
Ia mengaku kaget mendengar kabar penetapan tersangka itu yang diperoleh dari kalangan jurnalis. "Saya juga baru dapat infonya ini, kita turut prihatin sebagai salah satu petinggi Partai PAN, Bos lama belum lama jadi tersangka, sekarang Bos baru lagi," katanya.
Dia menjelaskan, sebagai salah satu petinggi Partai PAN di Kota Kendari langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pimpinan partai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat terkait masalah yang menimpa ketua PAN Sultra tersebut.
"Kita harus sikapi kondisi ini, harus ada langkah politik agar tidak mempengaruhi kader PAN yang ikut pilkada di kabupaten kota," katanya.
Ia mengakui kalau PAN adalah partai terbesar di wilayah Sultra yang tidak boleh terpengaruh kepercayaan masyarakat meskipun ada kader yang tersangkut kasus hukum.
Umar ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011.
Kasus yang menjerat politikus PAN ini merupakan pengembangan perkara berdasarkan putusan inkracht kasus suap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
"Sebagai sesama kader PAN tentunya saya sangat prihatin atas kondisi ini. Beliau adalah salah satu kader terbaik PAN Sultra," kata Asrun, di Kendari, Rabu, saat dimintai tanggapan atas penetapan tersangka Umar Samiun oleh KPK.
Ia mengaku kaget mendengar kabar penetapan tersangka itu yang diperoleh dari kalangan jurnalis. "Saya juga baru dapat infonya ini, kita turut prihatin sebagai salah satu petinggi Partai PAN, Bos lama belum lama jadi tersangka, sekarang Bos baru lagi," katanya.
Dia menjelaskan, sebagai salah satu petinggi Partai PAN di Kota Kendari langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pimpinan partai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat terkait masalah yang menimpa ketua PAN Sultra tersebut.
"Kita harus sikapi kondisi ini, harus ada langkah politik agar tidak mempengaruhi kader PAN yang ikut pilkada di kabupaten kota," katanya.
Ia mengakui kalau PAN adalah partai terbesar di wilayah Sultra yang tidak boleh terpengaruh kepercayaan masyarakat meskipun ada kader yang tersangkut kasus hukum.
Umar ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011.
Kasus yang menjerat politikus PAN ini merupakan pengembangan perkara berdasarkan putusan inkracht kasus suap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.