Kendari (Antara News) - Ketersediaan listrik yang belum memadai membuat pembangunan pabrik industri rumput laut di Desa Laeya Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) belum difungsikan.
"Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan mesin listrik (genset) pada pabrik rumput laut itu diperkirakan antara Rp800 juta hingga Rp900 juta," kata Kadis Kelautan dan Perikanan Bombana, Sarif di Bombana, Sabtu.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada tahun 2015 telah menyalurkan anggaran melalui dana dekonsentrasi senilai Rp16 miliar untuk membangun pabrik pengolahan rumput laut di Kabupaten Bombana.
Menurut Sarif, pembangunan pabrik rumput laut pertama di Kabupaten Bombana itu sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam memeratakan pembangunan di sektor hasil perikanan laut yang tentunya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Dengan berproduksinya pabrik rumput laut itu, para petani pengelola rumput laut di wilayah Kabupaten Bombana tidak kesulitan lagi untuk memasarkan bahan baku rumput lautnya ke luar daerah. Sebab begitu panen, hasilnya langsung ditampung dan dibeli oleh perusahaan pengelola pabrik," ujarnya.
Selama ini, kata Sarif, petani pengelola rumput laut selalu merasa dirugikan dengan harga yang dimainkan para tengkulak yang lebih awal memberi modal kepada petani dengan harapan setelah panen baru dilakukan pemotongan harga.
Ia mengatakan, pabrik rumput laut dengan kapasitas produksi 8-10 ton per hari itu dapat merubah rumput laut menjadi tepung yang siap dipasarkan dengan berbagai jenis produk untuk bahan kosmetik, makanan kolang-kaling dan lain sebagainya.
"Kalau sebelumnya para petani rumput laut kita menjual bahan baku ke luar daerah. Dengan adanya pabrik ini, makin memudahkan akses mereka, sebab pembelinya sudah berada di kampung sendiri," kata mantan lurah dan Camat di Bombana itu.
Dengan kehadiran pabrik pengolahan rumput laut menjadi tepung siap jadi, otomatis dapat menambah sumber pendapatan daerah, dan sekaligus akan mengikis permainan sejumlah pedagang yang hanya mengejar keuntungan untuk diri sendiri.
"Bila anggaran pengadaan listrik tahun ini disetujui pemerintah melalui APBD perubahan maupun induk, maka direncanakan pada awal tahun 2017 peresmiannya akan dihadiri oleh Menteri KKP, Ibu Susi Pudjiastusi," ujarnya.
"Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan mesin listrik (genset) pada pabrik rumput laut itu diperkirakan antara Rp800 juta hingga Rp900 juta," kata Kadis Kelautan dan Perikanan Bombana, Sarif di Bombana, Sabtu.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada tahun 2015 telah menyalurkan anggaran melalui dana dekonsentrasi senilai Rp16 miliar untuk membangun pabrik pengolahan rumput laut di Kabupaten Bombana.
Menurut Sarif, pembangunan pabrik rumput laut pertama di Kabupaten Bombana itu sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam memeratakan pembangunan di sektor hasil perikanan laut yang tentunya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Dengan berproduksinya pabrik rumput laut itu, para petani pengelola rumput laut di wilayah Kabupaten Bombana tidak kesulitan lagi untuk memasarkan bahan baku rumput lautnya ke luar daerah. Sebab begitu panen, hasilnya langsung ditampung dan dibeli oleh perusahaan pengelola pabrik," ujarnya.
Selama ini, kata Sarif, petani pengelola rumput laut selalu merasa dirugikan dengan harga yang dimainkan para tengkulak yang lebih awal memberi modal kepada petani dengan harapan setelah panen baru dilakukan pemotongan harga.
Ia mengatakan, pabrik rumput laut dengan kapasitas produksi 8-10 ton per hari itu dapat merubah rumput laut menjadi tepung yang siap dipasarkan dengan berbagai jenis produk untuk bahan kosmetik, makanan kolang-kaling dan lain sebagainya.
"Kalau sebelumnya para petani rumput laut kita menjual bahan baku ke luar daerah. Dengan adanya pabrik ini, makin memudahkan akses mereka, sebab pembelinya sudah berada di kampung sendiri," kata mantan lurah dan Camat di Bombana itu.
Dengan kehadiran pabrik pengolahan rumput laut menjadi tepung siap jadi, otomatis dapat menambah sumber pendapatan daerah, dan sekaligus akan mengikis permainan sejumlah pedagang yang hanya mengejar keuntungan untuk diri sendiri.
"Bila anggaran pengadaan listrik tahun ini disetujui pemerintah melalui APBD perubahan maupun induk, maka direncanakan pada awal tahun 2017 peresmiannya akan dihadiri oleh Menteri KKP, Ibu Susi Pudjiastusi," ujarnya.