Kendari (Antara News) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meminta pemerintah atau Kementerian Perhubungan melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari menetapkan operator Pelabuhan Bungkutoko Kendari.
"KSOP harus segera menunjuk siapa saja untuk menjadi operator Pelabuhah Bungkutoko yang akan bertanggung jawab terhadap setiap kapal yang sandar untuk melakukan bongkar muat," kata GM Pelindo IV Cabang Kendari Suparman di Kendari, Jumat.
Ia mengatakan sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) milik pemerintah, Pelindo IV Kendari telah mengajukan surat kepemerintah pusat melalui KSOP Kendari terkait kerja sama pengelolaan Pelabuhan Bungkutoko.
"Harapan kami, pihak KSOP bisa segera memprosesnya jika memang ingin memberikan atau menujuk kami sebagai pengelola atau operator Pelabuhan Bungkutoko," katanya.
Suparman mengaku pihaknya sudah sangat siap untuk menjadi pengelola atau operator pelabuhan Bungkutoko dengan segala sumber daya manusia yang ada.
"Hari ini kami mendapat penunjukan, maka besok sudah bisa langsung bekerja karena kami memiliki SDM yang siap, peralatan yang siap. Sementara jika pihak lain yang ditunjuk kemungkinan masih harus belajar dulu kemudian harus dimagangkan terlebih dulu di Pelindo," katanya.
Menurut dia, ada keuntungan lain yang didapatkan pemerintah jika operator pelabuhan itu dikelolah oleh PT Pelindo, karena tidak hanya bayar konsesi dan pajak, tetapi pembagian deviden tetap akan kembali ke negara karena PT Pelindo adalah badan usaha milik negara (BUMN).
"Intinya saat ini pemerintah harus menetapkan siapa operatornya, kalau itu sudah ditetapkan, maka operator dan KSOP sudah bisa menyiapkan standar operasional dan prosedur bagaimana, TKBM bagaimana, sehingga kapal kalau sandar di pelabuhan maka sudah ada yang siap penanggunjawabnya," katanya.
Dijelaskan, dalam pelanbuhan itu ada dua yang berperan yakni regulator dan operator, tidak bisa regulator menjadi operator begitu pula sebaliknya.
"KSOP bertindak sebagai regulator yang mengatur dan termasuk mengawasi operator, sedangkan operator adalah BUP dalam hal ini Pelindo sebagai BUP pemerintah," katanya.
Pelabuhan Bungkutoko telah diresmikan oleh Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan pasa 2 Mei 2016, dan sudah ada izin operasionalnya diberikan kepada KSOP Kendari, tetapi pelabuhan itu belum difungsikan dengan alasan belum ada operator pelabuhan.
"KSOP harus segera menunjuk siapa saja untuk menjadi operator Pelabuhah Bungkutoko yang akan bertanggung jawab terhadap setiap kapal yang sandar untuk melakukan bongkar muat," kata GM Pelindo IV Cabang Kendari Suparman di Kendari, Jumat.
Ia mengatakan sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) milik pemerintah, Pelindo IV Kendari telah mengajukan surat kepemerintah pusat melalui KSOP Kendari terkait kerja sama pengelolaan Pelabuhan Bungkutoko.
"Harapan kami, pihak KSOP bisa segera memprosesnya jika memang ingin memberikan atau menujuk kami sebagai pengelola atau operator Pelabuhan Bungkutoko," katanya.
Suparman mengaku pihaknya sudah sangat siap untuk menjadi pengelola atau operator pelabuhan Bungkutoko dengan segala sumber daya manusia yang ada.
"Hari ini kami mendapat penunjukan, maka besok sudah bisa langsung bekerja karena kami memiliki SDM yang siap, peralatan yang siap. Sementara jika pihak lain yang ditunjuk kemungkinan masih harus belajar dulu kemudian harus dimagangkan terlebih dulu di Pelindo," katanya.
Menurut dia, ada keuntungan lain yang didapatkan pemerintah jika operator pelabuhan itu dikelolah oleh PT Pelindo, karena tidak hanya bayar konsesi dan pajak, tetapi pembagian deviden tetap akan kembali ke negara karena PT Pelindo adalah badan usaha milik negara (BUMN).
"Intinya saat ini pemerintah harus menetapkan siapa operatornya, kalau itu sudah ditetapkan, maka operator dan KSOP sudah bisa menyiapkan standar operasional dan prosedur bagaimana, TKBM bagaimana, sehingga kapal kalau sandar di pelabuhan maka sudah ada yang siap penanggunjawabnya," katanya.
Dijelaskan, dalam pelanbuhan itu ada dua yang berperan yakni regulator dan operator, tidak bisa regulator menjadi operator begitu pula sebaliknya.
"KSOP bertindak sebagai regulator yang mengatur dan termasuk mengawasi operator, sedangkan operator adalah BUP dalam hal ini Pelindo sebagai BUP pemerintah," katanya.
Pelabuhan Bungkutoko telah diresmikan oleh Menteri Perhubungan saat itu Ignasius Jonan pasa 2 Mei 2016, dan sudah ada izin operasionalnya diberikan kepada KSOP Kendari, tetapi pelabuhan itu belum difungsikan dengan alasan belum ada operator pelabuhan.