Kendari (Antara News) - Para calon kepala daerah yang akan memperebutkan kursi kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah serentak 2017 di tujuh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), saat ini tengah berburu rekomendasi partai politik di kantor pusat partai politik di Jakarta.
Salah seorang aktivis di Sultra, Hasan, di Kendari, Sabtu mengatakan para calon kepala daerah di tujuh kabupaten di Sultra berburu rekomendasi dari partai politik di Jakarta tersebut, sejak sepekan terakhir. "Sudah sepekan terakhir, para kandidat kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota se-Sultra berada di Jakarta, bergerilya memperebutkan rekomendasi partai politik dari pengurus DPP masing-masing partai poltik," katanya.
Menurut dia, persaingan memperebutkan rekomendasi partai politik pada setiap partai sangat ketat karena kandidat kepala daerah yang mendaftarkan diri pada setiap partai politik cukup banyak.
Di Partai Golkar misalnya kata Hasan, jumlah calon kepala daerah yang mendaftar sebanyak lima kandidat, di PDI Perjuangan enam kandidat dan di Partai Nasdem sebanyak lima kandidat pula.
Demikian pula di Partai Gerindra, PPP atau Partai Hanura yang mendaftar sebagai calon kepala daerah antara lima sampai enam kandidat. "Oleh karena peminat kepala daerah yang mendaftar lewat partai politik cukup banyak, maka kompetisi memperebutkan rekomendasi dari partai sangat ketat," katanya.
Sumber lain menyebutkan ketatnya persaingan memperebutkan rekomendasi partai politik tersebut, menyebabkan para pengurus partai politik memasang uang `mahar' partai politik cukup mahal.
Partai politik yang memiliki kursi di DPRD, memasang tarif uang `mahar` antara Rp350 juta sampai Rp750 juta per kursi. "Uang `mahar` partai politik yang gila-gilaan itu sudah menjadi rahasia umum di Sultra. Konon partai Golkar, yang memasang tarif sebesar Rp750 juta per kursi bisa mengalihkan dukungan bila ada calon kepala daerah yang membayar lebih," kata sumber tersebut.
Sedangkan PKS, PPP dan PBB ujarnya, memasang tarif uang `mahar` sebesar Rp500 juta per kursi. "Pokoknya, siapa yang sanggup membayar uang `mahar`, dia yang bisa mendapatkan rekomendasi partai politik untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada serentak 2017," katanya.
Sementara itu, salah seorang kandidat kepala daerah di salah satu kabupaten di Sultra yang minta namanya tidak ditulis mengaku membayar uang adminitrasi di partai politik yang memberikan dukungan rekomendasi antara Rp400 juta sampai Rp600 juta per kursi DPRD. "Saya sudah mengeksekusi uang administrasi yang diminta para pengurus partai politik di Jakarta," kata colon bupati tersebut.
Calon bupati tersebut mengaku sudah mengantongi rekomendasi dari beberapa partai politik dan sudah memenuhi syarat untuk mendaftar jadi calon pasangan calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat.
"Jumlah kursi partai yang memberikan rekomendasi kepada kami, sudah lebih dari 20 persen dari jumlah kursi di DPRD sebagaimana disyaratkan undang-undang," ujarnya.
Salah seorang aktivis di Sultra, Hasan, di Kendari, Sabtu mengatakan para calon kepala daerah di tujuh kabupaten di Sultra berburu rekomendasi dari partai politik di Jakarta tersebut, sejak sepekan terakhir. "Sudah sepekan terakhir, para kandidat kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota se-Sultra berada di Jakarta, bergerilya memperebutkan rekomendasi partai politik dari pengurus DPP masing-masing partai poltik," katanya.
Menurut dia, persaingan memperebutkan rekomendasi partai politik pada setiap partai sangat ketat karena kandidat kepala daerah yang mendaftarkan diri pada setiap partai politik cukup banyak.
Di Partai Golkar misalnya kata Hasan, jumlah calon kepala daerah yang mendaftar sebanyak lima kandidat, di PDI Perjuangan enam kandidat dan di Partai Nasdem sebanyak lima kandidat pula.
Demikian pula di Partai Gerindra, PPP atau Partai Hanura yang mendaftar sebagai calon kepala daerah antara lima sampai enam kandidat. "Oleh karena peminat kepala daerah yang mendaftar lewat partai politik cukup banyak, maka kompetisi memperebutkan rekomendasi dari partai sangat ketat," katanya.
Sumber lain menyebutkan ketatnya persaingan memperebutkan rekomendasi partai politik tersebut, menyebabkan para pengurus partai politik memasang uang `mahar' partai politik cukup mahal.
Partai politik yang memiliki kursi di DPRD, memasang tarif uang `mahar` antara Rp350 juta sampai Rp750 juta per kursi. "Uang `mahar` partai politik yang gila-gilaan itu sudah menjadi rahasia umum di Sultra. Konon partai Golkar, yang memasang tarif sebesar Rp750 juta per kursi bisa mengalihkan dukungan bila ada calon kepala daerah yang membayar lebih," kata sumber tersebut.
Sedangkan PKS, PPP dan PBB ujarnya, memasang tarif uang `mahar` sebesar Rp500 juta per kursi. "Pokoknya, siapa yang sanggup membayar uang `mahar`, dia yang bisa mendapatkan rekomendasi partai politik untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada serentak 2017," katanya.
Sementara itu, salah seorang kandidat kepala daerah di salah satu kabupaten di Sultra yang minta namanya tidak ditulis mengaku membayar uang adminitrasi di partai politik yang memberikan dukungan rekomendasi antara Rp400 juta sampai Rp600 juta per kursi DPRD. "Saya sudah mengeksekusi uang administrasi yang diminta para pengurus partai politik di Jakarta," kata colon bupati tersebut.
Calon bupati tersebut mengaku sudah mengantongi rekomendasi dari beberapa partai politik dan sudah memenuhi syarat untuk mendaftar jadi calon pasangan calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat.
"Jumlah kursi partai yang memberikan rekomendasi kepada kami, sudah lebih dari 20 persen dari jumlah kursi di DPRD sebagaimana disyaratkan undang-undang," ujarnya.