Raha (Antara News) - Pejabat Bupati Muna Muhammad Zayat Kaimoeddin mengatakan Pemerintah Kabupaten Muna mencatatkan sejumlah prestasi saat menginjak usia 57 tahun, di antaranya penurunan tingkat kemimiskinan.
"Tahun 2010 angka kemiskinan mencapai angka 21,25 persen dan naik pada poin 15.32 persen di tahun 2013. Tak hanya kemiskinan, tapi angka pengangguran pun demikian. Jika pada tahun 2010 persentasenya mencapai 3.58 persen, maka tiga tahun berikutnya bergerak naik menjadi 2.98 persen," ujar Zayat saat menyampaikan pidato HUT ke-57 Kabupaten Muna pada rapat paripurna DPRD Muna di Raha, Rabu. .
Tak kalah pentingnya, lanjut Zayata, adalah pertumbuhan ekonomi Muna yang berada di atas target pemerintah pusat, di mana income per kapita masyarakat tahun 2010 mencapai Rp9,7 juta, dan memasuki tiga tahun berikutnya yakni 2013 meningkat menjadi Rp12,5 juta.
“Human development indeks atau Indeks Pembangunan Manusia yang merefleksikan tingkat perkembangan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat juga terus mengalami peningkatan,” ucapnya.
Angka IPM Muna sebesar 67,03 di tahun 2010 dan merangkak naik menjadi 68,97 di tahun 2013. Walau mengalami peningkatan, mantan Kepala Biro Ortala Pemprov Sultra ini mengakui nilai IPM Muna masih kalah saing dengan daerah lain di Sultra, dengan besaran angka yanag masih rendah.
Zayat menyebutkan, peningkatan yang cukup signifikan lainnya antara lain peningkatan jumlah APBD dari Rp574 miliar tahun 2010 menjadi Rp1,161 triliun hingga tahun 2015. Pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami pertumbuhan dari Rp14 miliar hingga menyentuh angka 48,99 miliar, dan jumlah ini melampaui nilai target PAD sebesar Rp47,221 miliar.
“Opini BPK Muna masih WDP. Insya Allah dengan berbagai upaya perbaikan tata kelola keuangan yang telah kita lakukan akan meningkat menjadi Wajar Tanpa pengecualian (WTP),” katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, berdasar hasil evaluasi Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal RI bahwa tingkat perkembangan pembangunan Muna lebih cepat dibanding beberapa kabupaten tertinggal lainnya di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian tersebut mencabut status kabupaten tertinggal dan Muna berhasil keluar dari predikat tersebut.
Kabupaten Muna juga pernah mengukir prestasi pada tahun tersebut meraih peringkat pertama penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota se-sultra, dengan berdasarkan pada hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kemendagri, Pemprov Inspektorat Provinsi Sultra dan BPKP Perwkilan Sultra.
“Begitu pula tahun selanjutnya masih mendapat penilaian skor tinggi terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Padahal tahun sebelumnya mendapat peringkat atau skor rendah,” terangnya.
Dijelaskan, di samping keberhasilan pembangunan dan perbaikan manajemen serta penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai juga turut menyertai beberapa permasalahan di depan mata, di antaranya tuntutan kebutuhan prioritas masyarakat yang sifatnya penting serta mendesak.
"Secara keseluruhan tak dapat dipenuhi karena berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Lainnya masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan, namun belum optimal untuk dimanfaatkan," ujarnya.
Namun permasalahan tersebut, kata dia, harus dipahami sebagai suatu tugas yang harus dilanjutkan dan dilaksanakan secara paripurna demi kesejahteraan masyarakat Muna.
Zayat berharap peringatan HUT Muna tahun ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandengan tangan dalam keberagaman harmoni, dan tingkatkan partisipasi dalam membangun yang lebih baik, beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.
“Kita baru saja melalui rangkaian pemilihan kepala daerah yang melelahkan. Saya berharap semoga tidak ada lagi pemungutan ulang selanjutnya dan sesegera mungkin dilantik bupati yang definitif agar roda pemerintahan kembali berjalan normal,” ujarnya.
Menghadapi putusan Mahkamah Kontititusi, Zayat juga menghimbau untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga stabilitas keamanan karena kondusivitas Kamtibmas diperlukan guna menyukseskan agenda demokrasi.
Ia berpesan hindarkan diri dari tindakan atau isu-isu yang tidak bertanggung jawab, sebab penyebaran fitnah dan gesekan antarkelompok masyarakat serta adu domba yang bernuansa politis maupun ketersinggungannya dengan SARA, sangat mudah terjadi memecah belah dan memicu pertikaian hingga perbuatan anarkis dan mengancam disintegrasi bangsa.
Oleh karena itu, kata putra mendiang mantan Gubernur Sultra Laode Kaimoeddin ini, berharap HUT Muna ini tidak hanya menjadi pesta seremonial belaka yang dilakukan setiap tahun.
"Moment ini didudukkan sebagai pemicu energy positif yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujarnya.
"Tahun 2010 angka kemiskinan mencapai angka 21,25 persen dan naik pada poin 15.32 persen di tahun 2013. Tak hanya kemiskinan, tapi angka pengangguran pun demikian. Jika pada tahun 2010 persentasenya mencapai 3.58 persen, maka tiga tahun berikutnya bergerak naik menjadi 2.98 persen," ujar Zayat saat menyampaikan pidato HUT ke-57 Kabupaten Muna pada rapat paripurna DPRD Muna di Raha, Rabu. .
Tak kalah pentingnya, lanjut Zayata, adalah pertumbuhan ekonomi Muna yang berada di atas target pemerintah pusat, di mana income per kapita masyarakat tahun 2010 mencapai Rp9,7 juta, dan memasuki tiga tahun berikutnya yakni 2013 meningkat menjadi Rp12,5 juta.
“Human development indeks atau Indeks Pembangunan Manusia yang merefleksikan tingkat perkembangan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat juga terus mengalami peningkatan,” ucapnya.
Angka IPM Muna sebesar 67,03 di tahun 2010 dan merangkak naik menjadi 68,97 di tahun 2013. Walau mengalami peningkatan, mantan Kepala Biro Ortala Pemprov Sultra ini mengakui nilai IPM Muna masih kalah saing dengan daerah lain di Sultra, dengan besaran angka yanag masih rendah.
Zayat menyebutkan, peningkatan yang cukup signifikan lainnya antara lain peningkatan jumlah APBD dari Rp574 miliar tahun 2010 menjadi Rp1,161 triliun hingga tahun 2015. Pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami pertumbuhan dari Rp14 miliar hingga menyentuh angka 48,99 miliar, dan jumlah ini melampaui nilai target PAD sebesar Rp47,221 miliar.
“Opini BPK Muna masih WDP. Insya Allah dengan berbagai upaya perbaikan tata kelola keuangan yang telah kita lakukan akan meningkat menjadi Wajar Tanpa pengecualian (WTP),” katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, berdasar hasil evaluasi Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal RI bahwa tingkat perkembangan pembangunan Muna lebih cepat dibanding beberapa kabupaten tertinggal lainnya di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian tersebut mencabut status kabupaten tertinggal dan Muna berhasil keluar dari predikat tersebut.
Kabupaten Muna juga pernah mengukir prestasi pada tahun tersebut meraih peringkat pertama penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota se-sultra, dengan berdasarkan pada hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kemendagri, Pemprov Inspektorat Provinsi Sultra dan BPKP Perwkilan Sultra.
“Begitu pula tahun selanjutnya masih mendapat penilaian skor tinggi terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Padahal tahun sebelumnya mendapat peringkat atau skor rendah,” terangnya.
Dijelaskan, di samping keberhasilan pembangunan dan perbaikan manajemen serta penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai juga turut menyertai beberapa permasalahan di depan mata, di antaranya tuntutan kebutuhan prioritas masyarakat yang sifatnya penting serta mendesak.
"Secara keseluruhan tak dapat dipenuhi karena berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Lainnya masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan, namun belum optimal untuk dimanfaatkan," ujarnya.
Namun permasalahan tersebut, kata dia, harus dipahami sebagai suatu tugas yang harus dilanjutkan dan dilaksanakan secara paripurna demi kesejahteraan masyarakat Muna.
Zayat berharap peringatan HUT Muna tahun ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandengan tangan dalam keberagaman harmoni, dan tingkatkan partisipasi dalam membangun yang lebih baik, beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.
“Kita baru saja melalui rangkaian pemilihan kepala daerah yang melelahkan. Saya berharap semoga tidak ada lagi pemungutan ulang selanjutnya dan sesegera mungkin dilantik bupati yang definitif agar roda pemerintahan kembali berjalan normal,” ujarnya.
Menghadapi putusan Mahkamah Kontititusi, Zayat juga menghimbau untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga stabilitas keamanan karena kondusivitas Kamtibmas diperlukan guna menyukseskan agenda demokrasi.
Ia berpesan hindarkan diri dari tindakan atau isu-isu yang tidak bertanggung jawab, sebab penyebaran fitnah dan gesekan antarkelompok masyarakat serta adu domba yang bernuansa politis maupun ketersinggungannya dengan SARA, sangat mudah terjadi memecah belah dan memicu pertikaian hingga perbuatan anarkis dan mengancam disintegrasi bangsa.
Oleh karena itu, kata putra mendiang mantan Gubernur Sultra Laode Kaimoeddin ini, berharap HUT Muna ini tidak hanya menjadi pesta seremonial belaka yang dilakukan setiap tahun.
"Moment ini didudukkan sebagai pemicu energy positif yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujarnya.