Jakarta (Antara News) - Tiga diplomat Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai ketua dan wakil ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB, yang merupakan bentuk apresiasi dan kepercayaan negara-negara atas kiprah dan prestasi Indonesia menjembatani berbagai isu yang ditangani PBB.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Perwakilan Tetap RI di PBB New York yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan pleno Majelis Umum PBB pada 13 Juni 2016, Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017.
Berbagai agenda penting internasional menjadi pembahasan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.
"Terpilihnya Duta Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah," ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris bidang Politik Perwakilan Tetap RI untuk PBB.
Menurut Anindityo, keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang strategis karena capaian yang dihasilkan oleh negara-negara PBB di komite itu akan menentukan arah kebijakan internasional, khususnya isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim.
Dalam pertemuan pleno Majelis Umum PBB itu, dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo dan Masni Eriza juga terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dan Wakil Ketua Komite III bidang Sosial dan Kemanusiaan PBB.
Dengan terpilihnya ketiga diplomat tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada komite-komite utama PBB.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi tegas, berintegritas dan bersahabat yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia," kata Anindityo.
Majelis Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite I bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Komite II bidang Ekonomi dan Keuangan, Komite III bidang Sosial dan Kemanusiaan, Komite IV bidang Politik Khusus dan Dekolonisasi, Komite V bidang Administrasi dan Anggaran, dan Komite VI bidang Hukum.
Dalam setiap komite, negara-negara membahas berbagai isu internasional yang terkait masing-masing bidang komite dalam rangka mencapai keputusan atau resolusi bersama.
Setiap tahun, Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan pleno khusus untuk memilih presiden majelis umum sesi berikutnya, serta untuk memilih ketua dan wakil ketua komite-komite utama Majelis Umum PBB.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Perwakilan Tetap RI di PBB New York yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan pleno Majelis Umum PBB pada 13 Juni 2016, Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017.
Berbagai agenda penting internasional menjadi pembahasan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.
"Terpilihnya Duta Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah," ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris bidang Politik Perwakilan Tetap RI untuk PBB.
Menurut Anindityo, keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang strategis karena capaian yang dihasilkan oleh negara-negara PBB di komite itu akan menentukan arah kebijakan internasional, khususnya isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim.
Dalam pertemuan pleno Majelis Umum PBB itu, dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo dan Masni Eriza juga terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dan Wakil Ketua Komite III bidang Sosial dan Kemanusiaan PBB.
Dengan terpilihnya ketiga diplomat tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada komite-komite utama PBB.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi tegas, berintegritas dan bersahabat yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia," kata Anindityo.
Majelis Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite I bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Komite II bidang Ekonomi dan Keuangan, Komite III bidang Sosial dan Kemanusiaan, Komite IV bidang Politik Khusus dan Dekolonisasi, Komite V bidang Administrasi dan Anggaran, dan Komite VI bidang Hukum.
Dalam setiap komite, negara-negara membahas berbagai isu internasional yang terkait masing-masing bidang komite dalam rangka mencapai keputusan atau resolusi bersama.
Setiap tahun, Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan pleno khusus untuk memilih presiden majelis umum sesi berikutnya, serta untuk memilih ketua dan wakil ketua komite-komite utama Majelis Umum PBB.