Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi Menteri Luar Negeri Norwegia di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.
Delegasi Menteri Luar Negeri Norwegia ini terdiri dari Berge Brende (Menteri Luar Negeri Norwegia), Stig Traavik (Duta Besar Norwegia untuk Indonesia), Gunn Jorid Roset (Direktur Hubungan Regional), Anne Kirsti Karlsen (Deputy Director of the Secretariat of the MoFA), Peder Egseth (Penasehat Politik Kementerian Luar Negeri Norwegia), Elisabeth Hallenstvedt (penasehat).
Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki.
Retno mengatakan kunjungan Menteri Luar Negeri Norwegia Berge Brende merupakan kunjungan pertama setelah dilantik jadi menteri.
"Sebenarnya beliau (Berge Brende) sudah berkali-kali berkunjung ke Indonesia," ungkap Retno.
Menlu mengungkapkan Presiden menekankan bahwa kerja sama Indonesia-Norwegia memiliki dua prioritas, yakni kerja sama bidang lingkungan hidup dan bidang perikanan.
Retno mengatakan bidang lingkungan hidup, Presiden berharap kerja sama Indonesia-Norwegia segera mengimplementasikan REDD+ yang pelaksanaannya telah dimulai sejak 2010.
Dalam kerja sama ini, Norwegia menyuntikkan dana 1 miliar dolar AS kepada REDD+ untuk pengurangan emisi karbon.
Retno mengungkapkan REDD+ ini ada tiga fase, yakni fase persiapan, fase tranformasi dan fase implementasi. "Dan saat ini dalam fase peralihan fase pertama dan kedua," ungkapnya.
Dia mengatakan Presiden memberi arahan kerja sama REDD+ ini agar dipercepat implementasinya dan diminta kerjasama lebih erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Badan Restorasi Gambut.
Sedangkan dalam bidang perikanan, yakni illegal fishing (pencegahan pencurian ikan), perikanan budidaya dan pengelolaan ikan secara bertanggung jawab.
Sementara dari pihak Norwegia ingin meningkatkan kerja sama bidang perdagangan dan investasi dengan Indonesia, kata Retno.
Saling Pengertian
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa rasa saling pengertian dan kerja sama adalah kunci bagi kesinambungan Dialog Hak Asasi Manusia (HAM) antara Indonesia dan Norwegia.
"Kerja sama dialog HAM Indonesia-Norwegia yang dilaksanakan sejak 2002 telah berhasil membangun saling pengertian dan memberikan kontribusi nyata bagi kedua negara," ujar Menlu RI saat membuka Dialog HAM RI-Norwegia ke-12 di Kementerian Luar Negeri RI, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Menlu Retno menekankan bahwa saat ini dunia menghadapi tantangan lebih besar karena adanya kegagalan demokrasi yang mengakibatkan tidak adanya toleransi, munculnya ekstrimisme dengan kekerasan serta radikalisasi.
"Saya harap melalui dialog ini, kedua negara dapat memperkuat kolaborasinya baik di tingkat nasional, regional dan multilateral dalam pemajuan dan perlindungan HAM," kata dia.
Sementara Menlu Norwegia Børge Brende dalam sambutannya menegaskan bahwa dialog HAM RI-Norwegia merupakan hal yang membanggakan, dan dia berharap kerja sama itu terus ditingkatkan.
Menlu Norwegia memandang Indonesia sebagai salah satu kekuatan demokrasi di dunia dan juga sebagai negara yang memainkan peran kunci di ASEAN.
Kerja sama Dialog HAM RI-Norwegia itu dimulai pada 2002 dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali.
Sejumlah kerja sama HAM antarkedua negara telah dibahas dalam beberapa kelompok kerja, seperti kelompok kerja hak anak; kelompok kerja militer dan polisi; serta kelompok kerja antar kepercayaan dan budaya toleransi.
Delegasi yang hadir dalam dialog HAM itu bukan hanya terdiri dari wakil-wakil pemerintah, namun juga melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas di bidang HAM.
Delegasi Indonesia melibatkan, antara lain wakil lembaga bantuan hukum, komisioner anak, media dan pegiat toleransi.
Dalam dialog HAM kali ini, kedua pihak membahas sejumlah rekomendasi, seperti reformasi peradilan anak (restorative justice), penanggulangan kekerasan ekstrimisme, dan teknik wawancara investigatif, serta penguatan moderasi.
Topik HAM lain yang dibahas adalah penguatan kerja sama HAM di forum PBB dan forum multilateral regional lainnya, seperti OKI dan ASEAN.
Penyelenggaraan Dialog HAM RI-Norwegia ditutup dengan kunjungan dan diskusi lebih lanjut di Badan Litbang dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama pada Selasa (31/5).
Delegasi Menteri Luar Negeri Norwegia ini terdiri dari Berge Brende (Menteri Luar Negeri Norwegia), Stig Traavik (Duta Besar Norwegia untuk Indonesia), Gunn Jorid Roset (Direktur Hubungan Regional), Anne Kirsti Karlsen (Deputy Director of the Secretariat of the MoFA), Peder Egseth (Penasehat Politik Kementerian Luar Negeri Norwegia), Elisabeth Hallenstvedt (penasehat).
Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki.
Retno mengatakan kunjungan Menteri Luar Negeri Norwegia Berge Brende merupakan kunjungan pertama setelah dilantik jadi menteri.
"Sebenarnya beliau (Berge Brende) sudah berkali-kali berkunjung ke Indonesia," ungkap Retno.
Menlu mengungkapkan Presiden menekankan bahwa kerja sama Indonesia-Norwegia memiliki dua prioritas, yakni kerja sama bidang lingkungan hidup dan bidang perikanan.
Retno mengatakan bidang lingkungan hidup, Presiden berharap kerja sama Indonesia-Norwegia segera mengimplementasikan REDD+ yang pelaksanaannya telah dimulai sejak 2010.
Dalam kerja sama ini, Norwegia menyuntikkan dana 1 miliar dolar AS kepada REDD+ untuk pengurangan emisi karbon.
Retno mengungkapkan REDD+ ini ada tiga fase, yakni fase persiapan, fase tranformasi dan fase implementasi. "Dan saat ini dalam fase peralihan fase pertama dan kedua," ungkapnya.
Dia mengatakan Presiden memberi arahan kerja sama REDD+ ini agar dipercepat implementasinya dan diminta kerjasama lebih erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Badan Restorasi Gambut.
Sedangkan dalam bidang perikanan, yakni illegal fishing (pencegahan pencurian ikan), perikanan budidaya dan pengelolaan ikan secara bertanggung jawab.
Sementara dari pihak Norwegia ingin meningkatkan kerja sama bidang perdagangan dan investasi dengan Indonesia, kata Retno.
Saling Pengertian
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa rasa saling pengertian dan kerja sama adalah kunci bagi kesinambungan Dialog Hak Asasi Manusia (HAM) antara Indonesia dan Norwegia.
"Kerja sama dialog HAM Indonesia-Norwegia yang dilaksanakan sejak 2002 telah berhasil membangun saling pengertian dan memberikan kontribusi nyata bagi kedua negara," ujar Menlu RI saat membuka Dialog HAM RI-Norwegia ke-12 di Kementerian Luar Negeri RI, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Menlu Retno menekankan bahwa saat ini dunia menghadapi tantangan lebih besar karena adanya kegagalan demokrasi yang mengakibatkan tidak adanya toleransi, munculnya ekstrimisme dengan kekerasan serta radikalisasi.
"Saya harap melalui dialog ini, kedua negara dapat memperkuat kolaborasinya baik di tingkat nasional, regional dan multilateral dalam pemajuan dan perlindungan HAM," kata dia.
Sementara Menlu Norwegia Børge Brende dalam sambutannya menegaskan bahwa dialog HAM RI-Norwegia merupakan hal yang membanggakan, dan dia berharap kerja sama itu terus ditingkatkan.
Menlu Norwegia memandang Indonesia sebagai salah satu kekuatan demokrasi di dunia dan juga sebagai negara yang memainkan peran kunci di ASEAN.
Kerja sama Dialog HAM RI-Norwegia itu dimulai pada 2002 dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali.
Sejumlah kerja sama HAM antarkedua negara telah dibahas dalam beberapa kelompok kerja, seperti kelompok kerja hak anak; kelompok kerja militer dan polisi; serta kelompok kerja antar kepercayaan dan budaya toleransi.
Delegasi yang hadir dalam dialog HAM itu bukan hanya terdiri dari wakil-wakil pemerintah, namun juga melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas di bidang HAM.
Delegasi Indonesia melibatkan, antara lain wakil lembaga bantuan hukum, komisioner anak, media dan pegiat toleransi.
Dalam dialog HAM kali ini, kedua pihak membahas sejumlah rekomendasi, seperti reformasi peradilan anak (restorative justice), penanggulangan kekerasan ekstrimisme, dan teknik wawancara investigatif, serta penguatan moderasi.
Topik HAM lain yang dibahas adalah penguatan kerja sama HAM di forum PBB dan forum multilateral regional lainnya, seperti OKI dan ASEAN.
Penyelenggaraan Dialog HAM RI-Norwegia ditutup dengan kunjungan dan diskusi lebih lanjut di Badan Litbang dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama pada Selasa (31/5).