Seoul, Korsel (Antara News) - Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan telah menyepakati peningkatan produksi baja di Indonesia melalui perusahaan Krakatau Steel dan Posco menjadi 10 juta ton pada 2025.
"Tadi di dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia terutama adalah untuk membahas kerja sama dalam rangka memproduksi sepuluh juta ton baja dan 'roadmap' sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada 12 Mei," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Hotel Lotte, Seoul pada Senin siang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan Posco membahas peningkatan kerja sama tersebut.
Menurut Retno, kerjasama tersebut bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor baja karena lebih dari 50% baja masih diimpor dari luar negerui. "Kalau kita masih terus bergantung pada baja impor, maka ini akan mengganggu proses atau akselerasi industrialisasi Indonesia," jelas Menlu.
Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan kerja sama yang dilakukan oleh Krakatau Steel dan Posco menggunakan skema "G to G" atau antar pemerintah.
"Investasi Posco juga dilihat tidak hanya sekedar bermitra dengan BUMN tetapi juga peran pemerintah yang memberikan support banyak hal yang bisa dihasilkan untuk menekan angka impor dan meningkatkan industri kita, kemudian yang ketiga kita bisa masuk ke produk yang lebih premium," kata Franky.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menjelaskan melalui kesepakatan itu pada 2019 bisa menghasilkan produksi 5-6 juta ton. "Produksi 10 juta ton pada tahun 2025," kata Triawan.
Menurut Triawan, kerja sama tersebut akan menghemat devisa negara dalam jumlah yang cukup besar.
"Tadi di dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia terutama adalah untuk membahas kerja sama dalam rangka memproduksi sepuluh juta ton baja dan 'roadmap' sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada 12 Mei," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Hotel Lotte, Seoul pada Senin siang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan Posco membahas peningkatan kerja sama tersebut.
Menurut Retno, kerjasama tersebut bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor baja karena lebih dari 50% baja masih diimpor dari luar negerui. "Kalau kita masih terus bergantung pada baja impor, maka ini akan mengganggu proses atau akselerasi industrialisasi Indonesia," jelas Menlu.
Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan kerja sama yang dilakukan oleh Krakatau Steel dan Posco menggunakan skema "G to G" atau antar pemerintah.
"Investasi Posco juga dilihat tidak hanya sekedar bermitra dengan BUMN tetapi juga peran pemerintah yang memberikan support banyak hal yang bisa dihasilkan untuk menekan angka impor dan meningkatkan industri kita, kemudian yang ketiga kita bisa masuk ke produk yang lebih premium," kata Franky.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menjelaskan melalui kesepakatan itu pada 2019 bisa menghasilkan produksi 5-6 juta ton. "Produksi 10 juta ton pada tahun 2025," kata Triawan.
Menurut Triawan, kerja sama tersebut akan menghemat devisa negara dalam jumlah yang cukup besar.