Jakarta (Antara News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) 2016 tingkat SMA dan yang sederajat yang diikuti 3,3 juta siswa pada 4-7 April.
Pelaksanaan UN tersebut terbagi dua yakni UN berbasis Kertas Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNBK diselenggarakan 4 hingga 7 April dan 11 hingga 12 April.
"Sejak UN 2015, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan semua mata pelajaran beserta rapat dewan guru," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, akhir pekan lalu.
UN hanya digunakan untuk pemetaan mutu program pendidikan, dasar pembinaan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi, dan untuk pemetaan pencapaian standar peserta didik satuan pendidik maupun wilayah.
Oleh karena itu, Kemdikbud menginginkan agar UN dijalankan dengan penuh integritas atau kejujuran. Sejak tahun lalu pula, Kemdikbud juga merilis Indeks Integritas UN.
Hasil UN 2015 lalu, menunjukkan 60 persen sekolah yang mengikuti UN memiliki integritas rendah, sementara nilai UN tinggi.
Indeks integritas rendah mencapai 20 persen, atau sekitar 80 persen siswa di sekolah tersebut melaksanakan UN dengan penuh kecurangan.
"Kalau dulu, masyarakat yang melaporkan kecurangan, sekarang pemerintah yang melaporkan kecurangan itu," tegas Mendikbud.
Bahkan, lanjut Mendikbud, dalam iklan layanan masyarakat yang dirilis oleh Kemdikbud, pihaknya menekankan bahwa UN bukanlah sesuatu yang ditakutkan, melainkan hanya untuk mengasah rasa percaya diri.
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp94 miliar untuk pengadaan dan pendistribusian naskah soal UN 2016.
Menurut Anies, jumlah tersebut sangat kecil, jika dibagi per siswa yang mengikuti UN termasuk untuk siswa SMP, hanya sekitar Rp80.000-an per siswa.
"Sangat kecil, hanya sekitar Rp80.000-an untuk setiap siswa. Biaya yang sangat kecil untuk suatu evaluasi belajar."
Umumkan Indeks Integritas Rendah
Mulai tahun ini, Kemdikbud tidak hanya mengumumkan indeks integritas yang tinggi tetapi juga sekolah dengan indeks integritas yang rendah.
"Jika tahun sebelumnya hanya mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang tinggi, pada tahun ini kami juga mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang rendah," kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud, Nizam.
Sekolah yang mempunyai indeks integritas tinggi akan mendapat penghargaan dari Kemdikbud, sebaliknya yang mendapat indeks integritas rendah akan mendapatkan pembinaan.
Pada tahun sebelumnya, sebanyak 503 kepala sekolah yang sekolahnya menyelenggarakan UN dengan penuh integritas diundang ke Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Menurut Nizam, indeks integritas sangat penting dalam pelaksanaan UN karena mulai UN 2015, ujian tersebut tidak lagi menentukan kelulusan.
"Indeks integritas itu juga digunakan dalam pertimbangan penerimaan mahasiswa baru," kata Nizam.
Dengan diumumkannya indeks integritas sekolah, diharapkan para orang tua dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam memasukkan anak ke suatu sekolah.
"Integritas merupakan kunci untuk menjadi pemenang abad 21. kerja keras, percaya diri dan berintegritas," cetus Nizam.
Kecurangan yang terjadi dalam UN, juga sekedar dampak lunturnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas harus dibangun dari sekolah.
Sistemik
Meskipun demikian, kasus kecurangan dan kebocoran soal tetap terjadi pada tahun ini. Sebelum dimulainya UN, kunci jawaban UN ramai diperjualbelikan di sejumlah daerah.
Di Pontianak, soal dijual dengan harga Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Di Cimahi, siswa SMA berlomba-lomba membeli kunci jawaban UN yang hanya dibanderol Rp20.000.
Bahkan, pihak Polresta Pontianak sudah menetapkan seorang oknum kepsek sebagai tersangka terkait kebocoran soal ujian nasional (UN).
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan terjadi kecurangan sistemik pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Lampung.
"Ada laporan telah terjadi kecurangan sistemik, yang mana para guru memasuki ruang ujian atas perintah kepala sekolah dan kemudian membantu para siswa mengerjakan soal UNBK di Lampung," kata Retno.
Kecurangan sistemik tersebut terjadi di dua sekolah yang ada di daerah itu. Meskipun demikian, Retno enggan menyebut sekolahnya.
Kemudian, laporan lainnya ada sindikat jual beli kunci jawaban UN di kalangan siswa SMK di Pontianak dan Cikampek.
Laporan yang lainnya pada pelaksanaan UN adalah adanya prosedur standar UN yang tidak dijalankan di Jakarta dan di Lampung, yaitu ketentuan pengawas silang untuk sekolah UNBK.
"Di dua wilayah ini pengawas UNBK adalah guru di sekolah sendiri, hal ini menyalahi ketentuan prosedur standar UNBK. Dalam prosedur standar UN ditentukan bahwa pengawas ruang UN ada dua orang, dengan ketentuan satu orang guru sekolah yang bersangkutan dan satu lagi pengawas silang dari sekolah lain."
Meski demikian, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya laporan kecurangan UN menurun drastis.
Data Kemdikbud juga menunjukkan hal yang serupa, jumlah pengaduan yang masuk hanya 187. Pengaduan UN tersebut terbagi dua yakni UNKP sebanyak 54 pengaduan dan UNBK sebanyak 133 pengaduan.
Untuk UNKP pengaduan terbanyak mengenai isu kecurangan dan bocoran kunci jawaban. Sementara, pengaduan lainnya adalah mengenai perubahan jadwal UN, variasi paket soal UN, kekurangan naskah soal, pungutan UN, hingga tertukar soal UN.
Sementara untuk UNBK, pengaduan yang mendominasi adalah mengenai infrastruktur, sumber daya manusia, prosedur operasional standar, dan aplikasi. Jumlah laporan pada 2013 berjumlah 622 pengaduan dan pada 2014 berjumlah 587 pengaduan.
Pelaksanaan UN tersebut terbagi dua yakni UN berbasis Kertas Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNBK diselenggarakan 4 hingga 7 April dan 11 hingga 12 April.
"Sejak UN 2015, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan semua mata pelajaran beserta rapat dewan guru," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, akhir pekan lalu.
UN hanya digunakan untuk pemetaan mutu program pendidikan, dasar pembinaan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi, dan untuk pemetaan pencapaian standar peserta didik satuan pendidik maupun wilayah.
Oleh karena itu, Kemdikbud menginginkan agar UN dijalankan dengan penuh integritas atau kejujuran. Sejak tahun lalu pula, Kemdikbud juga merilis Indeks Integritas UN.
Hasil UN 2015 lalu, menunjukkan 60 persen sekolah yang mengikuti UN memiliki integritas rendah, sementara nilai UN tinggi.
Indeks integritas rendah mencapai 20 persen, atau sekitar 80 persen siswa di sekolah tersebut melaksanakan UN dengan penuh kecurangan.
"Kalau dulu, masyarakat yang melaporkan kecurangan, sekarang pemerintah yang melaporkan kecurangan itu," tegas Mendikbud.
Bahkan, lanjut Mendikbud, dalam iklan layanan masyarakat yang dirilis oleh Kemdikbud, pihaknya menekankan bahwa UN bukanlah sesuatu yang ditakutkan, melainkan hanya untuk mengasah rasa percaya diri.
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp94 miliar untuk pengadaan dan pendistribusian naskah soal UN 2016.
Menurut Anies, jumlah tersebut sangat kecil, jika dibagi per siswa yang mengikuti UN termasuk untuk siswa SMP, hanya sekitar Rp80.000-an per siswa.
"Sangat kecil, hanya sekitar Rp80.000-an untuk setiap siswa. Biaya yang sangat kecil untuk suatu evaluasi belajar."
Umumkan Indeks Integritas Rendah
Mulai tahun ini, Kemdikbud tidak hanya mengumumkan indeks integritas yang tinggi tetapi juga sekolah dengan indeks integritas yang rendah.
"Jika tahun sebelumnya hanya mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang tinggi, pada tahun ini kami juga mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang rendah," kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud, Nizam.
Sekolah yang mempunyai indeks integritas tinggi akan mendapat penghargaan dari Kemdikbud, sebaliknya yang mendapat indeks integritas rendah akan mendapatkan pembinaan.
Pada tahun sebelumnya, sebanyak 503 kepala sekolah yang sekolahnya menyelenggarakan UN dengan penuh integritas diundang ke Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Menurut Nizam, indeks integritas sangat penting dalam pelaksanaan UN karena mulai UN 2015, ujian tersebut tidak lagi menentukan kelulusan.
"Indeks integritas itu juga digunakan dalam pertimbangan penerimaan mahasiswa baru," kata Nizam.
Dengan diumumkannya indeks integritas sekolah, diharapkan para orang tua dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam memasukkan anak ke suatu sekolah.
"Integritas merupakan kunci untuk menjadi pemenang abad 21. kerja keras, percaya diri dan berintegritas," cetus Nizam.
Kecurangan yang terjadi dalam UN, juga sekedar dampak lunturnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas harus dibangun dari sekolah.
Sistemik
Meskipun demikian, kasus kecurangan dan kebocoran soal tetap terjadi pada tahun ini. Sebelum dimulainya UN, kunci jawaban UN ramai diperjualbelikan di sejumlah daerah.
Di Pontianak, soal dijual dengan harga Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Di Cimahi, siswa SMA berlomba-lomba membeli kunci jawaban UN yang hanya dibanderol Rp20.000.
Bahkan, pihak Polresta Pontianak sudah menetapkan seorang oknum kepsek sebagai tersangka terkait kebocoran soal ujian nasional (UN).
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan terjadi kecurangan sistemik pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Lampung.
"Ada laporan telah terjadi kecurangan sistemik, yang mana para guru memasuki ruang ujian atas perintah kepala sekolah dan kemudian membantu para siswa mengerjakan soal UNBK di Lampung," kata Retno.
Kecurangan sistemik tersebut terjadi di dua sekolah yang ada di daerah itu. Meskipun demikian, Retno enggan menyebut sekolahnya.
Kemudian, laporan lainnya ada sindikat jual beli kunci jawaban UN di kalangan siswa SMK di Pontianak dan Cikampek.
Laporan yang lainnya pada pelaksanaan UN adalah adanya prosedur standar UN yang tidak dijalankan di Jakarta dan di Lampung, yaitu ketentuan pengawas silang untuk sekolah UNBK.
"Di dua wilayah ini pengawas UNBK adalah guru di sekolah sendiri, hal ini menyalahi ketentuan prosedur standar UNBK. Dalam prosedur standar UN ditentukan bahwa pengawas ruang UN ada dua orang, dengan ketentuan satu orang guru sekolah yang bersangkutan dan satu lagi pengawas silang dari sekolah lain."
Meski demikian, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya laporan kecurangan UN menurun drastis.
Data Kemdikbud juga menunjukkan hal yang serupa, jumlah pengaduan yang masuk hanya 187. Pengaduan UN tersebut terbagi dua yakni UNKP sebanyak 54 pengaduan dan UNBK sebanyak 133 pengaduan.
Untuk UNKP pengaduan terbanyak mengenai isu kecurangan dan bocoran kunci jawaban. Sementara, pengaduan lainnya adalah mengenai perubahan jadwal UN, variasi paket soal UN, kekurangan naskah soal, pungutan UN, hingga tertukar soal UN.
Sementara untuk UNBK, pengaduan yang mendominasi adalah mengenai infrastruktur, sumber daya manusia, prosedur operasional standar, dan aplikasi. Jumlah laporan pada 2013 berjumlah 622 pengaduan dan pada 2014 berjumlah 587 pengaduan.