Kendari (Antara News) - Salah satu pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) La Ode Ida, Selasa menggelar acara "coffe morning" dengan melakukan dialog bersama sejumlah elemen masyarakat di Kota Kendari..
Acara "Coffe morning" yang dilaksanakan mulai pukul 06.00 Wita dihadiri anggota DPR RI asal Sultra Amirul Tamim, Danrem 143/Haluoloe Kendari, Kolonel Rido Hermawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari Muhammad Nur, pejabat Polri/sipil, insan pers dan kalangan mashasiswa.
Pada kesempatan itu La Ode Ida menegaskan, bahwa Ombudsman RI adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut dia, penyelenggara pelayanan publik adalah penyelenggara negara, pemerintah, BUMN/BUMD serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.
Salah satu tugas penting Ombudsman, kata mantan Wakil Ketua DPD RIini, adalah menangani keluhan masyarakat korban maladministrasi publik seperti pelayanan yang buruk, tidak adil, diskriminatif dan lain-lain.
"Kalau ada masyarakat yang mengalami pelayanan yang buruk oleh pejabat publik, silahkan dilaporkan kepada Ombudsman," katanya.
Sebagai lembaga pengawasan, kata dia, Ombudsman akan mengkaji setiap laporan yang diterima, dan bila laporan tersebut benar dan terbukti, maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat lembaga dimaksud agar melakukan perbaikan.
"Tidak usah ragu-ragu melaporkan buruknya pelayanan publik oleh lembaga-lembaga penyelenggara penyalanan publik atau pemerintah. Naman pelapor akan menjadi rahasia Ombudsman," katanya.
La Ode Ida juga mengakui kalau ORI belum sepenuhnya dapat melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga penyelengara pelayanan publik.
Masalahnya, kata dia, ORI belum memiliki anggaran operasional yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal, efektif dan efesien.
"Kita harapkan Pemerintah bersama DPR bisa memberikan anggaran yang memadai, sehingga ORI bisa melaksanakan tugas pengawasan terhadap lembaga penyelenggaran pelayanan publik secara optimal," katanya.
Sementara itu anggota DPR RI Amirul Tamim berjanji akan mendorong pemerintah agar menyediakan anggaran kepada ORI secara memadai, sehingga lembaga negara tersebut bisa melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelayanan publik secara optimal.
"Kalau ORI bisa menjalankan tugas pengawasan secara optimal, maka yang akan merasakan dampak dari pelayanan publik yang baik adalah masyarakat luas," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, sangat penting dan strategis bagi pemerintah untuk memberikan anggaran kepada ORI sehingga pengawasan bisa berjalan efektif dan masyarakat bisa merasakan pelayanan publik yang benar-benar prima dan bebas pungutan liar.
Acara "Coffe morning" yang dilaksanakan mulai pukul 06.00 Wita dihadiri anggota DPR RI asal Sultra Amirul Tamim, Danrem 143/Haluoloe Kendari, Kolonel Rido Hermawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari Muhammad Nur, pejabat Polri/sipil, insan pers dan kalangan mashasiswa.
Pada kesempatan itu La Ode Ida menegaskan, bahwa Ombudsman RI adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut dia, penyelenggara pelayanan publik adalah penyelenggara negara, pemerintah, BUMN/BUMD serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.
Salah satu tugas penting Ombudsman, kata mantan Wakil Ketua DPD RIini, adalah menangani keluhan masyarakat korban maladministrasi publik seperti pelayanan yang buruk, tidak adil, diskriminatif dan lain-lain.
"Kalau ada masyarakat yang mengalami pelayanan yang buruk oleh pejabat publik, silahkan dilaporkan kepada Ombudsman," katanya.
Sebagai lembaga pengawasan, kata dia, Ombudsman akan mengkaji setiap laporan yang diterima, dan bila laporan tersebut benar dan terbukti, maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat lembaga dimaksud agar melakukan perbaikan.
"Tidak usah ragu-ragu melaporkan buruknya pelayanan publik oleh lembaga-lembaga penyelenggara penyalanan publik atau pemerintah. Naman pelapor akan menjadi rahasia Ombudsman," katanya.
La Ode Ida juga mengakui kalau ORI belum sepenuhnya dapat melakukan tugas pengawasan terhadap lembaga penyelengara pelayanan publik.
Masalahnya, kata dia, ORI belum memiliki anggaran operasional yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal, efektif dan efesien.
"Kita harapkan Pemerintah bersama DPR bisa memberikan anggaran yang memadai, sehingga ORI bisa melaksanakan tugas pengawasan terhadap lembaga penyelenggaran pelayanan publik secara optimal," katanya.
Sementara itu anggota DPR RI Amirul Tamim berjanji akan mendorong pemerintah agar menyediakan anggaran kepada ORI secara memadai, sehingga lembaga negara tersebut bisa melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelayanan publik secara optimal.
"Kalau ORI bisa menjalankan tugas pengawasan secara optimal, maka yang akan merasakan dampak dari pelayanan publik yang baik adalah masyarakat luas," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, sangat penting dan strategis bagi pemerintah untuk memberikan anggaran kepada ORI sehingga pengawasan bisa berjalan efektif dan masyarakat bisa merasakan pelayanan publik yang benar-benar prima dan bebas pungutan liar.