Jayapura (Antara News) - Pemerintah Provinsi Papua meminta para bupati dan wali kota setempat melakukan sistem "jemput bola" dalam menyukseskan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Bumi Cenderawasih itu.
Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Rosina Upessy, di Jayapura, Selasa, mengatakan, suksesnya perekaman data KTP elektronik nantinya akan berdampak pada pembangunan di Bumi Cenderawasih.
"Ini merupakan program pemerintah pusat yang harus disukseskan di daerah, sehingga baik kabupaten dan kota, instansi terkait pun harus terus mensosialisasikan dan mendorong pelaksanaannya," katanya.
Menurut Rosina, pihaknya mengharapkan agar perekaman data KTP ini dapat mencapai target pada akhir 2016 dan ini dibutuhkan kerja sama semua pihak yang terkait.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua terus mendorong percepatan perekaman data identitas warga untuk pembuatan KTP sistem elektronik.
Kepala Disnakerduk Provinsi Papua Yan Piet Rawar, mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada instansi terkait untuk melakukan pendataan kepada seluruh penduduk yang masuk ke Papua tanpa agenda jelas.
"Sesuai dengan sistem administrasi kependudukan di Indonesia di mana keberadaan KTP elektronik menjadi penting bagi setiap warga negara, maka masyarakat harus segera memilikinya," katanya.
Yan menjelaskan memang satu hal yang perlu ditegaskan kepada masyarakat adalah bagaimana bisa berpartisipasi aktif dalam perekaman data KTP mengingat saat ini presentasenya di Papua baru 22 persen.
Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Rosina Upessy, di Jayapura, Selasa, mengatakan, suksesnya perekaman data KTP elektronik nantinya akan berdampak pada pembangunan di Bumi Cenderawasih.
"Ini merupakan program pemerintah pusat yang harus disukseskan di daerah, sehingga baik kabupaten dan kota, instansi terkait pun harus terus mensosialisasikan dan mendorong pelaksanaannya," katanya.
Menurut Rosina, pihaknya mengharapkan agar perekaman data KTP ini dapat mencapai target pada akhir 2016 dan ini dibutuhkan kerja sama semua pihak yang terkait.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua terus mendorong percepatan perekaman data identitas warga untuk pembuatan KTP sistem elektronik.
Kepala Disnakerduk Provinsi Papua Yan Piet Rawar, mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada instansi terkait untuk melakukan pendataan kepada seluruh penduduk yang masuk ke Papua tanpa agenda jelas.
"Sesuai dengan sistem administrasi kependudukan di Indonesia di mana keberadaan KTP elektronik menjadi penting bagi setiap warga negara, maka masyarakat harus segera memilikinya," katanya.
Yan menjelaskan memang satu hal yang perlu ditegaskan kepada masyarakat adalah bagaimana bisa berpartisipasi aktif dalam perekaman data KTP mengingat saat ini presentasenya di Papua baru 22 persen.