Kendari (Antara News) - Masyarakat yang tergabung dalam Putra-Putri Perantauan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), meminta agar pemerintah daerah lebih memfokuskan arah pembangunan dalam rangka meningkatkan dan memajukan kehidupan masyarakat.
"Bombana memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki daerah lain terutama sektor pertambangan emas, nikel dan hasil bumi lainnya namun justru kehidupan masyarakat masih tergolong di bawah standar dibanding dengan penghasilan daerah lain di Tanah Air," ujar salah satu mayarakat perantauan Bombana DR Herlina Usman, MPd yang juga dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta di Kendari (17/12).
Ia menambahkan, kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana masih lemah dalam urusan menciptakan lapangan pekerjaan, menyejahterakan masyarakat, penegakan hukum, kemajuan pendidikan dan lamban dalam memajukan percepatan pembangunan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bombana semestinya melakukan pembenahan diberbagai sektor, diantaranya penataan birokrasi. Dimana penempatan seorang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus diisi orang yang sesuai dengan kompetensi atau disiplin ilmunya.
Kemudian, pengembangan dunia usaha sebagai upaya menciptakan lapangan kerja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikannya tidak kebingungan lagi dalam mencari pekerjaan, sebab itu merupakan salah satu tugas yang wajib untuk dilakukan oleh pemerintah.
Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat perantauan Bombana lainnya, Syarifuddin, SH,MH (Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta) menekankan pada penegakan dan pelayanan hukum didaerah tersebut sebab hingga waktu 12 tahun setelah menjadi daerah otonomi belum memiliki pengadilan negeri dan kejaksaan negeri.
"Ini sangat penting untuk proses pelayanan dan penegakan hukum, dimana kedua lembaga tersebut harus ada di tengah-tengah masyarakat. Hari ini jika ada masyarakat yang menghadapi proses hukum harus pergi ke Kota Baubau,"ujarnya.
Ia menambahkan, melihat kondisi tersebut maka dirinya menilai penegakan hukum didaerah tersebut masih lemah. Dimana menurutnya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus ada inisiatif dari pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana tersebut.
Sementara itu H. Kasra Jaru Munara, MSc putra daerah Bombana yang sukses di luar negeri mengatakan Peningkatan kualitas pendidikan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut juga menjadi perhatian bagi masyarakat perantauan Bombana tersebut.
"Peningkatan SDM terutama bagi putra-putri Bombana harus menjadi perhatian dari kita semua, sebab sungguh aneh potensi kekayaan alam di Wonua Bombana melimpah namun yang menikmati justru orang dari luar," ujar Kasra yang juga sebagai Human Resources Manager Schlumberger Tecnologi Singapore.
Sebab menurut Kasra , pemerintah harus terus berupaya dalam peningkatan SDM sebab Bombana memiliki sumber daya alam, namun tidak bisa berbuat banyak, akibat keterbatasan SDM yang Kompoten.
"Harus ada upaya dalam meningkatkan SDM masyarakat Bombana yang berkompeten, agar mampu mengelola potensi sumberdaya alam yang dimilikinya,"ujarnya.
Kehadiran sejumlah putra-putri Bombana yang sukses di perantauan itu dalam rangkaian menghadiri diskusi panel dan silaturahmi daerah (Silatda) yang diselenggarakan sebuah event organezer di Bombana (16/12) malam.
"Bombana memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki daerah lain terutama sektor pertambangan emas, nikel dan hasil bumi lainnya namun justru kehidupan masyarakat masih tergolong di bawah standar dibanding dengan penghasilan daerah lain di Tanah Air," ujar salah satu mayarakat perantauan Bombana DR Herlina Usman, MPd yang juga dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta di Kendari (17/12).
Ia menambahkan, kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana masih lemah dalam urusan menciptakan lapangan pekerjaan, menyejahterakan masyarakat, penegakan hukum, kemajuan pendidikan dan lamban dalam memajukan percepatan pembangunan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bombana semestinya melakukan pembenahan diberbagai sektor, diantaranya penataan birokrasi. Dimana penempatan seorang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus diisi orang yang sesuai dengan kompetensi atau disiplin ilmunya.
Kemudian, pengembangan dunia usaha sebagai upaya menciptakan lapangan kerja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikannya tidak kebingungan lagi dalam mencari pekerjaan, sebab itu merupakan salah satu tugas yang wajib untuk dilakukan oleh pemerintah.
Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat perantauan Bombana lainnya, Syarifuddin, SH,MH (Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta) menekankan pada penegakan dan pelayanan hukum didaerah tersebut sebab hingga waktu 12 tahun setelah menjadi daerah otonomi belum memiliki pengadilan negeri dan kejaksaan negeri.
"Ini sangat penting untuk proses pelayanan dan penegakan hukum, dimana kedua lembaga tersebut harus ada di tengah-tengah masyarakat. Hari ini jika ada masyarakat yang menghadapi proses hukum harus pergi ke Kota Baubau,"ujarnya.
Ia menambahkan, melihat kondisi tersebut maka dirinya menilai penegakan hukum didaerah tersebut masih lemah. Dimana menurutnya, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus ada inisiatif dari pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana tersebut.
Sementara itu H. Kasra Jaru Munara, MSc putra daerah Bombana yang sukses di luar negeri mengatakan Peningkatan kualitas pendidikan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut juga menjadi perhatian bagi masyarakat perantauan Bombana tersebut.
"Peningkatan SDM terutama bagi putra-putri Bombana harus menjadi perhatian dari kita semua, sebab sungguh aneh potensi kekayaan alam di Wonua Bombana melimpah namun yang menikmati justru orang dari luar," ujar Kasra yang juga sebagai Human Resources Manager Schlumberger Tecnologi Singapore.
Sebab menurut Kasra , pemerintah harus terus berupaya dalam peningkatan SDM sebab Bombana memiliki sumber daya alam, namun tidak bisa berbuat banyak, akibat keterbatasan SDM yang Kompoten.
"Harus ada upaya dalam meningkatkan SDM masyarakat Bombana yang berkompeten, agar mampu mengelola potensi sumberdaya alam yang dimilikinya,"ujarnya.
Kehadiran sejumlah putra-putri Bombana yang sukses di perantauan itu dalam rangkaian menghadiri diskusi panel dan silaturahmi daerah (Silatda) yang diselenggarakan sebuah event organezer di Bombana (16/12) malam.
Nara sumber lainnya yang ikut memberi masukan serta kritik membangun bagi kemajuan daerah Bombana diantaranya, H Abdul Karim Pati (Komisaris Utama PT.Jasa Prima Logistik Bulog), H Nusuking Ahmad, (Kabid Depkumham Kanwil Sultra), Kepala BPS Buton Utara Sudirman dan dihadiri Asisten I Setda Bombana mewakili bupati, Jalaluddin.