Kendari (Antara News) - Anggota DPRD Sulawesi Tenggara menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sultra tahun 2016 sudah rasional.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nur Ihsan Umar di Kendari, Sabtu mengatakan target pada RAPBD 2016 jangan sekedar retorika anggaran, akan tetapi bisa terimplementasi dalam bentuk politik anggaran yang berpihak pada rakyat kecil.
Sebagai dasar atau indikator pemerintah dalam pelayanan pembangunan setara peningkatan kesejahteraan baik secara kuantitas maupun kualitas yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Raperda tahun anggaran 2016.
"Tentu dengan melalui prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, seimbang dan merata serta berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Nur Ihsan.
Ia mengatakan, memperhatikan besaran angka atau rekapitulasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sultra yang meliputi target Pendapatan Daerah 2016 sebesar Rp2,495 triliun dan belanja diberikan naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2015.
Kemudian belanja daerah sebesar Rp2,558 triliun mengalami penurunan sebesar empat persen dari tahun anggaran 2015. Pembiayaan daerah itu meliputi penerimaan direncanakan sebesar Rp167,653 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2015.
Pengeluaran direncanakan sebesar Rp104,399 miliar, dengan garis besar alokasi belanja daerah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan kawasan strategis, serta memantapkan kebudayaan daerah.
"Dengan demikian bahwa apa yang diusulkan pemprov Sultra terhadap RAPBD tahun anggaran 2016, fraksi partai demokrat menilai adalah hal yang wajar untuk disetujui dari semua fraksi untuk menjadi Perda," ujaranya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nur Ihsan Umar di Kendari, Sabtu mengatakan target pada RAPBD 2016 jangan sekedar retorika anggaran, akan tetapi bisa terimplementasi dalam bentuk politik anggaran yang berpihak pada rakyat kecil.
Sebagai dasar atau indikator pemerintah dalam pelayanan pembangunan setara peningkatan kesejahteraan baik secara kuantitas maupun kualitas yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Raperda tahun anggaran 2016.
"Tentu dengan melalui prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, seimbang dan merata serta berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Nur Ihsan.
Ia mengatakan, memperhatikan besaran angka atau rekapitulasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sultra yang meliputi target Pendapatan Daerah 2016 sebesar Rp2,495 triliun dan belanja diberikan naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2015.
Kemudian belanja daerah sebesar Rp2,558 triliun mengalami penurunan sebesar empat persen dari tahun anggaran 2015. Pembiayaan daerah itu meliputi penerimaan direncanakan sebesar Rp167,653 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2015.
Pengeluaran direncanakan sebesar Rp104,399 miliar, dengan garis besar alokasi belanja daerah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan kawasan strategis, serta memantapkan kebudayaan daerah.
"Dengan demikian bahwa apa yang diusulkan pemprov Sultra terhadap RAPBD tahun anggaran 2016, fraksi partai demokrat menilai adalah hal yang wajar untuk disetujui dari semua fraksi untuk menjadi Perda," ujaranya.