Kendari (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan mengalokasikan anggaran Rp600 juta kepada enam kawasan mandiri pangan di daerah itu.
"Setiap kawasan mandiri pangan akan mendapatkan dana Rp100 juta untuk pengembangan pangan di kawasan itu," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Sultra Yesna Suarni di Kendari, Jumat.
Ia mengatakan, pemprov Sultra telah menetapkan enam kawasan mandiri pangan yang terdiri dari kelompok beberapa desa miskin di daerah itu.
"Desa yang masuk kategori miskin kami dorong menjadi kawasan mandiri ketahanan pangan," kata Yesna Suarni.
Dia menyebutkan, enam kawasan mandiri pangan tersebut tersebar pada Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam program tersebut setiap desa miskin yang dipilih nantinya akan diberi bantuan dan pembinaan selama empat tahun.
"Harapannya, setelah program ini selesai maka desa tersebut sudah bisa sejajar dengan desa lainnya," katanya.
Menurut dia, kawasan mandiri pangan rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2016 mendatang, sedangkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan, untuk mencari desa yang sesuai dengan program tersebut.
"Bantuan yang diberikan ini nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat dalam kawasan tersebut, jika kebutuhannya peralatan dalam menunjang usaha, maka akan dibelikan peralatan tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan, ada dua jenis bentuk pelaksanaan kegiatan kawasan mandiri pangan di setiap kabupaten dan kota yakni usaha di bidang pertanian dan non pertanian.
"Untuk usaha pertanian yakni penanaman padi, tanaman sayur sayuran, ternak ayam, ternak kambing, tanaman kakao, usaha bakulan, dan pengasapan ikan," katanya.
"Setiap kawasan mandiri pangan akan mendapatkan dana Rp100 juta untuk pengembangan pangan di kawasan itu," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Sultra Yesna Suarni di Kendari, Jumat.
Ia mengatakan, pemprov Sultra telah menetapkan enam kawasan mandiri pangan yang terdiri dari kelompok beberapa desa miskin di daerah itu.
"Desa yang masuk kategori miskin kami dorong menjadi kawasan mandiri ketahanan pangan," kata Yesna Suarni.
Dia menyebutkan, enam kawasan mandiri pangan tersebut tersebar pada Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam program tersebut setiap desa miskin yang dipilih nantinya akan diberi bantuan dan pembinaan selama empat tahun.
"Harapannya, setelah program ini selesai maka desa tersebut sudah bisa sejajar dengan desa lainnya," katanya.
Menurut dia, kawasan mandiri pangan rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2016 mendatang, sedangkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan, untuk mencari desa yang sesuai dengan program tersebut.
"Bantuan yang diberikan ini nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat dalam kawasan tersebut, jika kebutuhannya peralatan dalam menunjang usaha, maka akan dibelikan peralatan tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan, ada dua jenis bentuk pelaksanaan kegiatan kawasan mandiri pangan di setiap kabupaten dan kota yakni usaha di bidang pertanian dan non pertanian.
"Untuk usaha pertanian yakni penanaman padi, tanaman sayur sayuran, ternak ayam, ternak kambing, tanaman kakao, usaha bakulan, dan pengasapan ikan," katanya.