Jakarta (Antara News) - Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Selasa (3/11), menanyakan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menurut Kepala Negara sepi dari kemeriahan.
Sehari sebelumnya, Jokowi juga menanyakan hal yang sama kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, padahal penyelenggaraan pilkada serentak di 269 daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota bakal digelar pada hari Rabu, 9 Desember 2015, atau sekitar satu bulan lagi.
"Presiden sering menanyakan kepada saya, kok, sepi-sepi, ya, pilkada ini," katanya.
Pertanyaan Presiden itu menjadi perhatian berbagai kalangan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad, misalnya, sampai memberikan sejumlah kiat atau tips untuk menggairahkan penyelenggaraan pilkada.
Farouk Muhammad menangkap indikasi sepinya antusiasme pilkada serentak, yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik ini, disebabkan oleh minimnya calon yang dipersepsi mampu menghadirkan perubahan dan perbaikan daerah.
"Sebagian besar rakyat menilai calon-calon kepala daerah sama saja dari sisi kualitas dan kapabilitas, tidak ada yang menonjol dan menjadi magnet perubahan," ungkap Farouk yang juga Guru Besar Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu.
Oleh karena itu, senator asal NTB dan mantan Kapolda NTB itu memberikan kiat agar pilkada disambut antusias oleh rakyat, khususnya dalam sisa sebulan masa kampanye ini.
Pertama, seluruh kandidat harus aktif melakukan sosialisasi. Bukan sekadar kampanye sloganistik, pasang atribut di mana-mana, pengerahan massa atau arak-arakan, tetapi langsung terjun menemui rakyat melalui tatap muka dengan kelompok-kelompok kecil, berdialog, menyerap aspirasi, dan menjawabnya dengan konsep kebijakan yang riil, rasional, dan realistis.
Kedua, seluruh kandidat harus menyajikan kampanye yang jujur dan bertanggung jawab. Bukan kampanye kotor atau kampanye hitam yang justru menyebabkan antipati rakyat.
Ketiga, seluruh kandidat harus mampu memvisualisasikan konsep pembangunan yang menggugah dan menggerakkan rakyat daerah tentang masa depan daerahnya. Banyak daerah di Indonesia dan kota-kota dunia yang bisa dijadikan "benchmarking" sehingga rakyat makin optimistis.
Keempat, di atas semua konsepsi di atas, seluruh kandidat harus mampu menghadirkan karakter kepemimpinan yang kuat, yang layak diteladani oleh rakyat. Ini harus tampak betul karena yang hilang dari bangsa ini adalah pemimpin. Banyak calon yang siap jadi "pejabat", yang minta dilayani dan dihormati, tetapi gagal menjadi pemimpin, yang memberi teladan dan pelayanan kepada rakyatnya.
"Jika empat langkah itu dilakukan sungguh-sungguh, saya yakin pilkada serentak kali ini akan disambut antusias oleh rakyat dan diyakini mampu menghadirkan kepemimpinan daerah yang berkualitas," kata doktor lulusan Florida State University ini.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Soni Soemarsono mempunyai kiat lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memberikan penghargaan anugerah demokrasi kepada pimpinan desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota yang di daerahnya paling banyak rakyatnya yang memberikan hak suara pada pilkada serentak 9 Desember mendatang.
"Anugerah demokrasi ini diberikan secara berjenjang kepada desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota yang angka partisipasi pemilihnya tertinggi," kata Sumarsono.
Sumarsono mengatakan bahwa satu dari tiga tugas yang harus dilaksanakannya adalah mengawal dan menyukseskan pilkada serentak. Menurut dia, ada dua poin penting dalam pilkada serentak, pertama, kontestan bertanding dengan sehat, dan kedua, partisipasi warga pemilih yang tinggi.
Dua poin penting itu selalu dia sampaikan dalam berbagai kesempatan setelah dia mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara sejak September lalu.
"Saya tidak bosan-bosannya mengulangi bahwa pilkada serentak di Sulut harus berlangsung, aman, damai dan sukses," kata Soni Sumarsono yang juga Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah itu.
Sukses pelaksanaan menurut penjabat gubernur yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang mencoblos.
"Oleh karena itu, diharapkan semua warga pemilih berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS dan mereka mencoblos sesuai dengan hati nuraninya," kata alumnus pascasarjana Universitas Negeri Jakarta itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi rakyat pemilih dalam memberikan suara pada pilkada serentak sebesar 77,5 persen. Angka itu lebih tinggi daripada target pemilu anggota legislatif 75 persen pada tahun 2014.
"Kami optimistis target itu tercapai," kata Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik di Blitar, Jatim, Rabu (4/11), atau sehari setelah bertemu dan menyampaikan perkembangan persiapan pilkada kepada Presiden Jokowi.
Komisi Pemilihan Umum juga terus menggencarkan kiat menggairahkan penyelenggaraan pilkada, seperti terus melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pilkada. Sosialisasi bukan hanya dilakukan pada tokoh masyarakat, tetapi juga kepada masyarakat langsung sebagai pemilih.
Ia memastikan sosialisasi gencar dilakukan, terutama pada tiga daerah yang melakukan pilkada dengan calon tunggal, yaitu Kabupaten Blitar (Jatim), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), dan Kabupaten Tasikmalaya (Jabar).
Sosialisasi itu lebih terkait pada mekanisme pelaksanaan pilkada, salah satunya teknik pemberian hak suara dengan sistem setuju atau tidak setuju. Nantinya, setiap pemilih akan memberikan hak suaranya dengan mencoblos surat suara untuk setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal itu.
Penentuan pemenang dalam pilkada dengan calon tunggal itu adalah suara jumlah suara yang setuju lebih banyak daripada tidak setuju walaupun selisih satu suara. Namun, dengan itu, terdapat konsekuensi politik, ke depannya pilkada bisa diulang dengan pilkada serentak pada tahun 2017. Konsekuensinya, jika lebih banyak yang tidak setuju, akan dilakukan penundaan ataupun pengulangan pemilihan periode berikutnya pada tahun 2017.
Ketua KPU juga meminta seluruh potensi yang ada di daerah untuk ikut bergerak melakukan sosialisasi pilkada tersebut. Selain itu, dia juga meminta pasangan calon untuk aktif kampanye tentang mekanisme pemilihan dengan calon tunggal tersebut. Mereka pun harus meyakinkan pada masyarakat agar tahu tentang mekanisme, serta mereka pun mau datang untuk memilih.
"Pasangan calon harus aktif kampanye karena masyarakat mau datang ke tempat pemungutan suara tidak cukup tahu tentang calon, tetapi juga harus mau memilih," ujarnya.
Ketua KPU mengatakan bahwa tidak kurang dari 30 lembaga pemilihan umum dari negara sahabat dan semua kantor perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta serta lembaga nasional turut memantau kegiatan pilkada serentak.
Jadi, mari mempersiapkan diri memberikan suara pada pilkada serentak untuk memilih kepala daerah terbaik.
Sehari sebelumnya, Jokowi juga menanyakan hal yang sama kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, padahal penyelenggaraan pilkada serentak di 269 daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota bakal digelar pada hari Rabu, 9 Desember 2015, atau sekitar satu bulan lagi.
"Presiden sering menanyakan kepada saya, kok, sepi-sepi, ya, pilkada ini," katanya.
Pertanyaan Presiden itu menjadi perhatian berbagai kalangan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad, misalnya, sampai memberikan sejumlah kiat atau tips untuk menggairahkan penyelenggaraan pilkada.
Farouk Muhammad menangkap indikasi sepinya antusiasme pilkada serentak, yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik ini, disebabkan oleh minimnya calon yang dipersepsi mampu menghadirkan perubahan dan perbaikan daerah.
"Sebagian besar rakyat menilai calon-calon kepala daerah sama saja dari sisi kualitas dan kapabilitas, tidak ada yang menonjol dan menjadi magnet perubahan," ungkap Farouk yang juga Guru Besar Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu.
Oleh karena itu, senator asal NTB dan mantan Kapolda NTB itu memberikan kiat agar pilkada disambut antusias oleh rakyat, khususnya dalam sisa sebulan masa kampanye ini.
Pertama, seluruh kandidat harus aktif melakukan sosialisasi. Bukan sekadar kampanye sloganistik, pasang atribut di mana-mana, pengerahan massa atau arak-arakan, tetapi langsung terjun menemui rakyat melalui tatap muka dengan kelompok-kelompok kecil, berdialog, menyerap aspirasi, dan menjawabnya dengan konsep kebijakan yang riil, rasional, dan realistis.
Kedua, seluruh kandidat harus menyajikan kampanye yang jujur dan bertanggung jawab. Bukan kampanye kotor atau kampanye hitam yang justru menyebabkan antipati rakyat.
Ketiga, seluruh kandidat harus mampu memvisualisasikan konsep pembangunan yang menggugah dan menggerakkan rakyat daerah tentang masa depan daerahnya. Banyak daerah di Indonesia dan kota-kota dunia yang bisa dijadikan "benchmarking" sehingga rakyat makin optimistis.
Keempat, di atas semua konsepsi di atas, seluruh kandidat harus mampu menghadirkan karakter kepemimpinan yang kuat, yang layak diteladani oleh rakyat. Ini harus tampak betul karena yang hilang dari bangsa ini adalah pemimpin. Banyak calon yang siap jadi "pejabat", yang minta dilayani dan dihormati, tetapi gagal menjadi pemimpin, yang memberi teladan dan pelayanan kepada rakyatnya.
"Jika empat langkah itu dilakukan sungguh-sungguh, saya yakin pilkada serentak kali ini akan disambut antusias oleh rakyat dan diyakini mampu menghadirkan kepemimpinan daerah yang berkualitas," kata doktor lulusan Florida State University ini.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Soni Soemarsono mempunyai kiat lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memberikan penghargaan anugerah demokrasi kepada pimpinan desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota yang di daerahnya paling banyak rakyatnya yang memberikan hak suara pada pilkada serentak 9 Desember mendatang.
"Anugerah demokrasi ini diberikan secara berjenjang kepada desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota yang angka partisipasi pemilihnya tertinggi," kata Sumarsono.
Sumarsono mengatakan bahwa satu dari tiga tugas yang harus dilaksanakannya adalah mengawal dan menyukseskan pilkada serentak. Menurut dia, ada dua poin penting dalam pilkada serentak, pertama, kontestan bertanding dengan sehat, dan kedua, partisipasi warga pemilih yang tinggi.
Dua poin penting itu selalu dia sampaikan dalam berbagai kesempatan setelah dia mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara sejak September lalu.
"Saya tidak bosan-bosannya mengulangi bahwa pilkada serentak di Sulut harus berlangsung, aman, damai dan sukses," kata Soni Sumarsono yang juga Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah itu.
Sukses pelaksanaan menurut penjabat gubernur yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang mencoblos.
"Oleh karena itu, diharapkan semua warga pemilih berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS dan mereka mencoblos sesuai dengan hati nuraninya," kata alumnus pascasarjana Universitas Negeri Jakarta itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi rakyat pemilih dalam memberikan suara pada pilkada serentak sebesar 77,5 persen. Angka itu lebih tinggi daripada target pemilu anggota legislatif 75 persen pada tahun 2014.
"Kami optimistis target itu tercapai," kata Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik di Blitar, Jatim, Rabu (4/11), atau sehari setelah bertemu dan menyampaikan perkembangan persiapan pilkada kepada Presiden Jokowi.
Komisi Pemilihan Umum juga terus menggencarkan kiat menggairahkan penyelenggaraan pilkada, seperti terus melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pilkada. Sosialisasi bukan hanya dilakukan pada tokoh masyarakat, tetapi juga kepada masyarakat langsung sebagai pemilih.
Ia memastikan sosialisasi gencar dilakukan, terutama pada tiga daerah yang melakukan pilkada dengan calon tunggal, yaitu Kabupaten Blitar (Jatim), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), dan Kabupaten Tasikmalaya (Jabar).
Sosialisasi itu lebih terkait pada mekanisme pelaksanaan pilkada, salah satunya teknik pemberian hak suara dengan sistem setuju atau tidak setuju. Nantinya, setiap pemilih akan memberikan hak suaranya dengan mencoblos surat suara untuk setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal itu.
Penentuan pemenang dalam pilkada dengan calon tunggal itu adalah suara jumlah suara yang setuju lebih banyak daripada tidak setuju walaupun selisih satu suara. Namun, dengan itu, terdapat konsekuensi politik, ke depannya pilkada bisa diulang dengan pilkada serentak pada tahun 2017. Konsekuensinya, jika lebih banyak yang tidak setuju, akan dilakukan penundaan ataupun pengulangan pemilihan periode berikutnya pada tahun 2017.
Ketua KPU juga meminta seluruh potensi yang ada di daerah untuk ikut bergerak melakukan sosialisasi pilkada tersebut. Selain itu, dia juga meminta pasangan calon untuk aktif kampanye tentang mekanisme pemilihan dengan calon tunggal tersebut. Mereka pun harus meyakinkan pada masyarakat agar tahu tentang mekanisme, serta mereka pun mau datang untuk memilih.
"Pasangan calon harus aktif kampanye karena masyarakat mau datang ke tempat pemungutan suara tidak cukup tahu tentang calon, tetapi juga harus mau memilih," ujarnya.
Ketua KPU mengatakan bahwa tidak kurang dari 30 lembaga pemilihan umum dari negara sahabat dan semua kantor perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta serta lembaga nasional turut memantau kegiatan pilkada serentak.
Jadi, mari mempersiapkan diri memberikan suara pada pilkada serentak untuk memilih kepala daerah terbaik.