Kendari (Antara News) - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ajiep Padindang mendorong Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual agar tercipta tata kelola keuangan yang baik.
"Penerapan laporan keuangan berbasis akrual ini merupakan bagian dari upaya dalam melakukan reformasi birokrasi mengenai pengelolaan keuangan," ujar Ajiep Padindang di Kendari, Rabu.
Ia menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang di dalamnya mengharuskan untuk dikelola secara tertib, taat dan patuh pada perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
"DPD RI terus mendorong pemerintah daerah dan bukan saja yang ada di Sultra tetapi di selurh Indonesia agar menerapkan sistem tata kelola keuangan dengan baik sehingga mendapatkan penilaian WTP dari BPK," ujarnya.
Untuk empat kabupaten di Sultra yang belum mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK), pihaknya mendorong penerapan sistem akutansi berbasis akrual tersebut sehingga dapat meningkatkan penilaiannya dari WDP menjadi WTP.
Menurut dia, dengan penerapan sistem akutansi berbasis akrual akan menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan daerah yang menjadi salah satu syarat dalam penilaian yang dilakukan oleh BPK.
Selain itu lanjutnya, daerah yang sudah mendapatkan penilaian WTP juga harus tetap untuk dipertahankan.
Lanjut Ketua Komite IV DPD RI itu, daerah yang belum mendapatkan WTP disebabkan oleh masih banyaknya temuan transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap salah satunya tentang pengalihan dan pengelolaan aset daerah.
"Melalui penerapan laporan keuangan berbasis akrual diharapkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Maka dari itu, semua daerah harus segera mengambil langkah strategis dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM dan penyesuaian aplikasi laporan keuangan berbasis akrual tersebut.
"Penerapan laporan keuangan berbasis akrual ini merupakan bagian dari upaya dalam melakukan reformasi birokrasi mengenai pengelolaan keuangan," ujar Ajiep Padindang di Kendari, Rabu.
Ia menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang di dalamnya mengharuskan untuk dikelola secara tertib, taat dan patuh pada perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
"DPD RI terus mendorong pemerintah daerah dan bukan saja yang ada di Sultra tetapi di selurh Indonesia agar menerapkan sistem tata kelola keuangan dengan baik sehingga mendapatkan penilaian WTP dari BPK," ujarnya.
Untuk empat kabupaten di Sultra yang belum mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK), pihaknya mendorong penerapan sistem akutansi berbasis akrual tersebut sehingga dapat meningkatkan penilaiannya dari WDP menjadi WTP.
Menurut dia, dengan penerapan sistem akutansi berbasis akrual akan menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan daerah yang menjadi salah satu syarat dalam penilaian yang dilakukan oleh BPK.
Selain itu lanjutnya, daerah yang sudah mendapatkan penilaian WTP juga harus tetap untuk dipertahankan.
Lanjut Ketua Komite IV DPD RI itu, daerah yang belum mendapatkan WTP disebabkan oleh masih banyaknya temuan transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap salah satunya tentang pengalihan dan pengelolaan aset daerah.
"Melalui penerapan laporan keuangan berbasis akrual diharapkan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Maka dari itu, semua daerah harus segera mengambil langkah strategis dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM dan penyesuaian aplikasi laporan keuangan berbasis akrual tersebut.