Baubau (Antara News) - Sebanyak 12 anggota Komisi X DPR RI, Rabu, mengunjungi pusat kebudayaan Keraton Kesultanan Buton di Kota Baubau untuk mencari masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang kebudayaan.
Rombongan anggota DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X HM Ridwan Hisjam juga melakukan dialog dengan para kepala daerah yang berada di jazirah eks Wilayah Kesultanan Buton antara lain Wali Kota Baubau AS Tamrin bersama wakilnya Wa Ode Maasra Manarfa dan Bupati Buton Samsu Umar Samiun bersama wakilnya La Bakry.
Selain itu Pejabat Bupati Buton Tengah Mansur Amila, Pejabat Buton Utara Saemu Alwi dan seluruh jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Baubau dan Kabupaten Buton.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan mengatakan, tujuan kedatangan tim Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan riset teknologi, kebudayaan, pemuda olahraga, pariwisata dan ekonomi Kreatif, dan perpustakaan tersebut ke daerah itu untuk meminta masukan sebagai bahan pembahasan dalam rapat kerja dengan para menteri terkait untuk menjadi program nasional.
"Ada delapan pilar dalam pembahasan pembangunan kebudayaan, di antaranya peninggalan sejarah di Indonesia, yang salah satunya Benteng Keraton Kesultanan Buton karena termasuk kerajaan besar di nusantara bagian timur Indonesia yang perlu kami lihat," ujar Ridwan Hisjam.
Ia mengatakan, undang-undang kebudayaan yang dirancang itu untuk mengelola kebudayaan agar budaya di nusantara bisa mendapatkan nilai tambah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi beban dari negara.
"Jadi jangan sampai kebudayaan atau peninggalan sejarah itu menjadi beban dari negara. Makanya, budaya harus menjadi nilai tambah seperti di negeri Cina ada 300 undang-undang kebudayaan yang salah satunya menyangkut kebudayaan Tembok Cina," ujarnya.
Ridwan berharap Benteng Keraton Kesultanan Buton bisa mendapatkan nilai tambah, sehingga perlu dibuatkan UU tentang benteng keraton, bukan bentuk peraturan daerah.
"Undang-undang dimaksud itu merupakan kawasan khusus benteng keraton yang dari pemerintah pusat akan dikembalikan seperti aslinya dan menjadi kawasan ekonomi khusus, sehingga masyarakat Kota Baubau dan sekitarnya sejehtera dengan adanya daerah pariwisata," ujarnya.
Ia mengatakan, upaya memajukan sektor pariwisata berbasis kultural karena negara Indonesia yang terdiri banyaknya pulau dan suku bangsa serta bahasa merupakan kekuatan yang bisa mewujudkan suatu kesejahteraan.
"Harapan Pemerintahan Joko Widodo di tahun 2019, sumber devisa nasional nomor satu dari sektor pariwisata. Kalau saat ini pariwisata berada di nomor empat di bawah sektor minyak dan gas, batu bara dan mineral, dan perkebunan. Kita harapkan ke depan pariwisata bisa berada di nomor satu seperti negeri Thailand," ujarnya.
Ia menyampaikan Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pariwisata sudah menargetkan 20 juta wisata mancanegara dan 250 juta wisata nusantara yang berputar di seluruh indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan destinasi-destinasi terbaru yang harus digerakan dan pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran sektor pariwisata sejak tahun 2014 sebesar Rp1 triliun, dan tahun 2015 naik menjadi Rp2,2 triliun, serta di tahun 2016 akan dialokasikan sekitar Rp4 triliun.
Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan kedatangan anggota DPR RI untuk melihat secara nyata geliat budaya yang ada di daerah tersebut.
"Ekonomi kreatif di daerah ini bisa dikatakan menggeliat, tetapi juga masih terseret-seret dengan kondisi yang ada. Begitu juga bidang keolahragaan dan sarana air bersih, oleh karena itu kami sangat harapkan dukungan dari Komisi X DPR RI," ujarnya.
Rombongan anggota DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X HM Ridwan Hisjam juga melakukan dialog dengan para kepala daerah yang berada di jazirah eks Wilayah Kesultanan Buton antara lain Wali Kota Baubau AS Tamrin bersama wakilnya Wa Ode Maasra Manarfa dan Bupati Buton Samsu Umar Samiun bersama wakilnya La Bakry.
Selain itu Pejabat Bupati Buton Tengah Mansur Amila, Pejabat Buton Utara Saemu Alwi dan seluruh jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Baubau dan Kabupaten Buton.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan mengatakan, tujuan kedatangan tim Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan riset teknologi, kebudayaan, pemuda olahraga, pariwisata dan ekonomi Kreatif, dan perpustakaan tersebut ke daerah itu untuk meminta masukan sebagai bahan pembahasan dalam rapat kerja dengan para menteri terkait untuk menjadi program nasional.
"Ada delapan pilar dalam pembahasan pembangunan kebudayaan, di antaranya peninggalan sejarah di Indonesia, yang salah satunya Benteng Keraton Kesultanan Buton karena termasuk kerajaan besar di nusantara bagian timur Indonesia yang perlu kami lihat," ujar Ridwan Hisjam.
Ia mengatakan, undang-undang kebudayaan yang dirancang itu untuk mengelola kebudayaan agar budaya di nusantara bisa mendapatkan nilai tambah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi beban dari negara.
"Jadi jangan sampai kebudayaan atau peninggalan sejarah itu menjadi beban dari negara. Makanya, budaya harus menjadi nilai tambah seperti di negeri Cina ada 300 undang-undang kebudayaan yang salah satunya menyangkut kebudayaan Tembok Cina," ujarnya.
Ridwan berharap Benteng Keraton Kesultanan Buton bisa mendapatkan nilai tambah, sehingga perlu dibuatkan UU tentang benteng keraton, bukan bentuk peraturan daerah.
"Undang-undang dimaksud itu merupakan kawasan khusus benteng keraton yang dari pemerintah pusat akan dikembalikan seperti aslinya dan menjadi kawasan ekonomi khusus, sehingga masyarakat Kota Baubau dan sekitarnya sejehtera dengan adanya daerah pariwisata," ujarnya.
Ia mengatakan, upaya memajukan sektor pariwisata berbasis kultural karena negara Indonesia yang terdiri banyaknya pulau dan suku bangsa serta bahasa merupakan kekuatan yang bisa mewujudkan suatu kesejahteraan.
"Harapan Pemerintahan Joko Widodo di tahun 2019, sumber devisa nasional nomor satu dari sektor pariwisata. Kalau saat ini pariwisata berada di nomor empat di bawah sektor minyak dan gas, batu bara dan mineral, dan perkebunan. Kita harapkan ke depan pariwisata bisa berada di nomor satu seperti negeri Thailand," ujarnya.
Ia menyampaikan Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pariwisata sudah menargetkan 20 juta wisata mancanegara dan 250 juta wisata nusantara yang berputar di seluruh indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan destinasi-destinasi terbaru yang harus digerakan dan pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran sektor pariwisata sejak tahun 2014 sebesar Rp1 triliun, dan tahun 2015 naik menjadi Rp2,2 triliun, serta di tahun 2016 akan dialokasikan sekitar Rp4 triliun.
Wali Kota Baubau AS Tamrin mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan kedatangan anggota DPR RI untuk melihat secara nyata geliat budaya yang ada di daerah tersebut.
"Ekonomi kreatif di daerah ini bisa dikatakan menggeliat, tetapi juga masih terseret-seret dengan kondisi yang ada. Begitu juga bidang keolahragaan dan sarana air bersih, oleh karena itu kami sangat harapkan dukungan dari Komisi X DPR RI," ujarnya.