Jakarta (Antara News) - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama sebagai upaya untuk mendorong perekonomian nasional dalam menghadapi sejumlah tantangan saat ini.
"Pemerintah dengan otoritas moneter, bersama melakukan langkah, dilakukan stabilisasi fiskal dan moneter termasuk pengendalian inflasi," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu petang.
Kepala negara menyatakan sejumlah langkah lain yang diambil antara lain menggerakkan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan daya serap dan menguatkan neraca pembayaran.
"Langkah itu belum cukup, upaya lain, pemerintah luncurkan paket kebijakan tahap I September 2015 ada tiga langkah," kata Presiden.
Langkah pertama dari paket kebijakan tahap pertama itu, kata Presiden, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan debirokrtisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
"Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim sehingga bisa hilangkan duplikasi dan pangkas aturan yang tidak relevan," kata Presiden.
Kepala negara menambahkan,"pemerintah juga melakukan langkah perbaikan ijin dan menggunakan pelayanan berbasis elektronik, deregulasi akan selesai pada akhir September 2015."
Langkah yang kedua yaitu percepatan proyek strategis nasional antara lain penyederhanaan ijin, penyediaan tata ruang dan lahan serta diskresi penyelesaian hambatan terkait hukum.
"Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti mendorong kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan investasi bidang properti," kata Presiden.
Ditambahkannya,"ini tujuannya untuk mendorong sektor riil, saya yakini paket kebijakan ini akan perkuat industri nasional, akan kembangkan usaha kecil dan mikro akan membuat pariwisata akan bergairah dan meningkatkan kehidupan nelayan."
Presiden mengatakan perlu kerja bersama untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan ini.
"Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian, pemerintah butuhkan dukungan. Mari bersatu bersama hadapi tantangan melemahnya perekonomian global," tegasnya.
Presiden Joko Widodo berharap Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 mampu memperkuat industri nasional serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah seraya mengajak semua pihak bersama-sama menghadapi tantangan pelemahan perekonomian global.
"Paket stimulus ini diharapkan mampu memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70 persen melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji," kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian sehingga memerlukan berbagai bentuk kerja sama dan dukungan dari semua pihak.
"Mari bersatu bergotong royong menghadapi tantangan melemahanya perekonomian global. Saya ingin menegaskan pemerintah tak hanya komitmen menggerakan ekonomi nasional dengan paket ekononomi ini. Pemerintah juga serius dalam melaksanakan komitmen, saya dibantu wapres dan kabinet akan memimimpin langsung sehingga ada terobosan," kata Presiden Jokowi.
Saat membacakan paket kebijakan yang tujuannya untuk menstimulus perekonomian nasional, Presiden merinci paket kebijakan tahap pertama September 2015 terdiri dari tiga langkah.
Pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
Kedua mempercepat proyek strategis nasional menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Ketiga adalah meningkatkan investasi disektor properti.
Menurutnya, ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. "Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional," kata Jokowi.
Ditambahkan Presiden sedang dipersiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan Perpres, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, serta lima rancangan peraturan lain.
"Pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika," kata Jokowi.
Presiden juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. "Jadi nanti akan ada paket I, Paket II, dan paket III akan secara konsisten," kata Jokowi.
Dalam paket itu, Presiden juga mengatakan melakukan penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskrisi dalam hambatan masalah hukum.
Selain itu juga pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti.
Presiden saat mengumumkan paket kebijakan didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Mendag Thomas Lembong, Mentan Amran Sulaiman dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mulaiaman Hadad.
Juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
"Pemerintah dengan otoritas moneter, bersama melakukan langkah, dilakukan stabilisasi fiskal dan moneter termasuk pengendalian inflasi," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu petang.
Kepala negara menyatakan sejumlah langkah lain yang diambil antara lain menggerakkan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan daya serap dan menguatkan neraca pembayaran.
"Langkah itu belum cukup, upaya lain, pemerintah luncurkan paket kebijakan tahap I September 2015 ada tiga langkah," kata Presiden.
Langkah pertama dari paket kebijakan tahap pertama itu, kata Presiden, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan debirokrtisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
"Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim sehingga bisa hilangkan duplikasi dan pangkas aturan yang tidak relevan," kata Presiden.
Kepala negara menambahkan,"pemerintah juga melakukan langkah perbaikan ijin dan menggunakan pelayanan berbasis elektronik, deregulasi akan selesai pada akhir September 2015."
Langkah yang kedua yaitu percepatan proyek strategis nasional antara lain penyederhanaan ijin, penyediaan tata ruang dan lahan serta diskresi penyelesaian hambatan terkait hukum.
"Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti mendorong kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan investasi bidang properti," kata Presiden.
Ditambahkannya,"ini tujuannya untuk mendorong sektor riil, saya yakini paket kebijakan ini akan perkuat industri nasional, akan kembangkan usaha kecil dan mikro akan membuat pariwisata akan bergairah dan meningkatkan kehidupan nelayan."
Presiden mengatakan perlu kerja bersama untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan ini.
"Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian, pemerintah butuhkan dukungan. Mari bersatu bersama hadapi tantangan melemahnya perekonomian global," tegasnya.
Presiden Joko Widodo berharap Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 mampu memperkuat industri nasional serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah seraya mengajak semua pihak bersama-sama menghadapi tantangan pelemahan perekonomian global.
"Paket stimulus ini diharapkan mampu memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70 persen melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji," kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian sehingga memerlukan berbagai bentuk kerja sama dan dukungan dari semua pihak.
"Mari bersatu bergotong royong menghadapi tantangan melemahanya perekonomian global. Saya ingin menegaskan pemerintah tak hanya komitmen menggerakan ekonomi nasional dengan paket ekononomi ini. Pemerintah juga serius dalam melaksanakan komitmen, saya dibantu wapres dan kabinet akan memimimpin langsung sehingga ada terobosan," kata Presiden Jokowi.
Saat membacakan paket kebijakan yang tujuannya untuk menstimulus perekonomian nasional, Presiden merinci paket kebijakan tahap pertama September 2015 terdiri dari tiga langkah.
Pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
Kedua mempercepat proyek strategis nasional menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Ketiga adalah meningkatkan investasi disektor properti.
Menurutnya, ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. "Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional," kata Jokowi.
Ditambahkan Presiden sedang dipersiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan Perpres, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, serta lima rancangan peraturan lain.
"Pemerintah juga melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika," kata Jokowi.
Presiden juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. "Jadi nanti akan ada paket I, Paket II, dan paket III akan secara konsisten," kata Jokowi.
Dalam paket itu, Presiden juga mengatakan melakukan penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskrisi dalam hambatan masalah hukum.
Selain itu juga pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti.
Presiden saat mengumumkan paket kebijakan didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Mendag Thomas Lembong, Mentan Amran Sulaiman dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mulaiaman Hadad.
Juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,