Ambon (Antara News) - Gubernur Maluku, Said Assagaff menegaskan dirinya akan menolak program yang dialokasikan Kementerian Kesehatan jika peruntukannya tidak sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan di provinsi tersebut.
"Saya akan menolak dan mengembalikan program yang dirancang Kementerian Kesehatan jika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah," kata Gubernur Said di Ambon, Senin.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur menanggapi banyaknya program pembangunan dari sejumlah kementerian di Maluku yang tidak tepat sasaran dan terkesan hanya untuk pemborosan anggaran negara.
Dia mencontohkan, program pemberian 300 ribu kelambu untuk mengatasi penyakit malaria pada tahun anggaran 2013 oleh Kementerian Kesehatan guna dibagikan ke 11 kabupaten/kota di Maluku.
"Jika dikalkulasi satu kelambu untuk lima orang saja, maka warga di Maluku berjumlah 1,3 juta jiwa atau seluruh rumah tangga tidurnya menggunakan kelambu. Ini tidak benar karena tidak semua daerah di Maluku endemik malaria," tandas Gubernur.
Selain itu, Gubernur Said bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat berkunjung ke Saumlaki, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara Barat meresmikan program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) juga sempat mendengar keluhan warga akan tingginya biaya transportasi saat hendak berobat ke RSU Saumlaki.
"Mendagri sempat berkunjung ke RSU Saumlaki dan mendengar sendiri keluhan dari sejumlah pasien, bahwa mereka terpaksa harus mengeluarkan Rp15 juta untuk biaya transportasi dari kampungnya agar bisa berobat di RS tersebut," katanya.
Karena itu, Gubernur berharap Kementerian Kesehatan maupun kementerian lain dapat memperhatikan usulan program dari daerah, sehingga tidak salah dalam mengalokasikan program pembangunan di daerah. "Saya bersama Wagub Zeth Sahuburua serius untuk menangani masalah kesehatan di daerah ini. Jadi program Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, akan saya tolak," katanya.
Said mengemukakan, masalah kesehatan menjadi salah satu program prioritas utama untuk ditangani karena berkaitan langsung dengan upaya mengatasi tingginya angka kemiskinan di Maluku.
Gubernur juga menegaskan dirinya akan membawa usulan program yang merupakan hasil raker kesehatan melibatkan seluruh kabupaten/kota serta pimpinan rumah sakit se-Maluku, untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan agar dipertimbangkan masuk dalam program Kementerian Kesehatan tahun 2016.
"Jadi sekali lagi program dirancang kemenkes maupun kementerian lain yang tidak sesuai kebutuhan daerah, maka akan saya tolak dan kembalikan," kata Gubernur Said.
"Saya akan menolak dan mengembalikan program yang dirancang Kementerian Kesehatan jika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah," kata Gubernur Said di Ambon, Senin.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur menanggapi banyaknya program pembangunan dari sejumlah kementerian di Maluku yang tidak tepat sasaran dan terkesan hanya untuk pemborosan anggaran negara.
Dia mencontohkan, program pemberian 300 ribu kelambu untuk mengatasi penyakit malaria pada tahun anggaran 2013 oleh Kementerian Kesehatan guna dibagikan ke 11 kabupaten/kota di Maluku.
"Jika dikalkulasi satu kelambu untuk lima orang saja, maka warga di Maluku berjumlah 1,3 juta jiwa atau seluruh rumah tangga tidurnya menggunakan kelambu. Ini tidak benar karena tidak semua daerah di Maluku endemik malaria," tandas Gubernur.
Selain itu, Gubernur Said bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat berkunjung ke Saumlaki, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara Barat meresmikan program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) juga sempat mendengar keluhan warga akan tingginya biaya transportasi saat hendak berobat ke RSU Saumlaki.
"Mendagri sempat berkunjung ke RSU Saumlaki dan mendengar sendiri keluhan dari sejumlah pasien, bahwa mereka terpaksa harus mengeluarkan Rp15 juta untuk biaya transportasi dari kampungnya agar bisa berobat di RS tersebut," katanya.
Karena itu, Gubernur berharap Kementerian Kesehatan maupun kementerian lain dapat memperhatikan usulan program dari daerah, sehingga tidak salah dalam mengalokasikan program pembangunan di daerah. "Saya bersama Wagub Zeth Sahuburua serius untuk menangani masalah kesehatan di daerah ini. Jadi program Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, akan saya tolak," katanya.
Said mengemukakan, masalah kesehatan menjadi salah satu program prioritas utama untuk ditangani karena berkaitan langsung dengan upaya mengatasi tingginya angka kemiskinan di Maluku.
Gubernur juga menegaskan dirinya akan membawa usulan program yang merupakan hasil raker kesehatan melibatkan seluruh kabupaten/kota serta pimpinan rumah sakit se-Maluku, untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan agar dipertimbangkan masuk dalam program Kementerian Kesehatan tahun 2016.
"Jadi sekali lagi program dirancang kemenkes maupun kementerian lain yang tidak sesuai kebutuhan daerah, maka akan saya tolak dan kembalikan," kata Gubernur Said.