Kendari (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2014 dari tahun sebelumnya tahun 2013.
"Untuk mempertahankan WTP ini sangat berat bila dibanding dengan yang baru untuk memperolehnya. Namun demikian, mau tidak mau kami harus pertahankan," kata Bupati Bombana Tafdil usai menerima hasil audit LKPD tahun 2014 di Kendari, Jumat.
Predikat WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana itu ditandai dengan pemberian piagam penghargaan dari BPK RI yang masing-masing ditandatangani oleh tiga pimpinan yakni Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Safruddin Mosii, Anggota VI BPK RI Pro.Dr Bahrullah Akbar dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sultra Nelson Ambarita.
Bupati Bombana bersama Ketua DPRD Andi Firman dan Sekertaris Daerah Bombana, Burhanuddin HS Noy mengatakan, berkat komitmen semua pihak, terutama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) benar-benar telah memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai lini terdepan di masing-masing kerjanya.
"Pemberian perhargaan ini merupakan tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan berbagai sitem pertanggungjawaban laporan keuangan dan aset daerah ke depannya," ujar Tafdil.
Menurut dia, opini WTP adalah opini tertinggi atau terbaik yang diberikan oleh BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD pemerintah daerah. "Oleh karena itu, dengan berhasilnya kembali mempertahankan perolehan TWP tahun ini, itu artinya pengelolaan keuangan di Pemkab Bombana sudah tidak ada massalah, lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ia juga mengatakan, untuk meraih dan mempertahankan predikat opini WTP itu tidak mudah, tetapi membutuhkan perjuangan yang sangat berat untuk menyelesaikan kendala administrasi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, utamanya masalah aset.
Terkait adanya penghargaan `reward` dari pemerintah pusat yang nilainya bisa mencapai Rp100 miliar, Tafdil menyatakan "Alhamdulillah, diharapkan bisa terwujud karena Bombana masih banyak pembangunan infrastruktur yang membutuhkan sentuhan dana".
"Kalau itu ada, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Bombana menyampaikan terima kasih. Dana ini tentu akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sarana pendidikan, kesehatan dan masyarakat pesisir," ujarnya lagi.
Ketua DPRD Bombana Andi Firman yang turut menyaksikan dan menerima hasil audit LKPD mengapresiasi kinerja para kepala SKPD yang kembali mempertahankan opini WTP untuk kedua kalinya.
Ia mengatakan, sebagai lembaga pengawasan tetap mengawal apa yang sudah dicapai pihak eksekutif, sehingga pada tahun mendatang diharapkan akan lebih baik dan minimal mempertahnkan yang sudah ada. "Kalau masih ada yang kurang saat ini, maka ke depan agar tetap diperbaiki dan minimal dipertahankan yang sudah ada," ujar Andi Firman yang juga politisi PAN itu.
Sementara itu Sekda Bombana, Burhanuddin HS Noy meneyebutkan bahwa APBD 2015 ditargetkan bisa mencapai kisaran Rp700 miliar atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berkisar Rp600 miliar lebih.
Sedangkan PAD ditargetkan sekitar Rp39 miliar atau mengalami kenaikan dibanding sebelumnya yang berkisar Rp30-an miliar.
"Untuk mempertahankan WTP ini sangat berat bila dibanding dengan yang baru untuk memperolehnya. Namun demikian, mau tidak mau kami harus pertahankan," kata Bupati Bombana Tafdil usai menerima hasil audit LKPD tahun 2014 di Kendari, Jumat.
Predikat WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana itu ditandai dengan pemberian piagam penghargaan dari BPK RI yang masing-masing ditandatangani oleh tiga pimpinan yakni Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Safruddin Mosii, Anggota VI BPK RI Pro.Dr Bahrullah Akbar dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sultra Nelson Ambarita.
Bupati Bombana bersama Ketua DPRD Andi Firman dan Sekertaris Daerah Bombana, Burhanuddin HS Noy mengatakan, berkat komitmen semua pihak, terutama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) benar-benar telah memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai lini terdepan di masing-masing kerjanya.
"Pemberian perhargaan ini merupakan tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan berbagai sitem pertanggungjawaban laporan keuangan dan aset daerah ke depannya," ujar Tafdil.
Menurut dia, opini WTP adalah opini tertinggi atau terbaik yang diberikan oleh BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD pemerintah daerah. "Oleh karena itu, dengan berhasilnya kembali mempertahankan perolehan TWP tahun ini, itu artinya pengelolaan keuangan di Pemkab Bombana sudah tidak ada massalah, lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ia juga mengatakan, untuk meraih dan mempertahankan predikat opini WTP itu tidak mudah, tetapi membutuhkan perjuangan yang sangat berat untuk menyelesaikan kendala administrasi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, utamanya masalah aset.
Terkait adanya penghargaan `reward` dari pemerintah pusat yang nilainya bisa mencapai Rp100 miliar, Tafdil menyatakan "Alhamdulillah, diharapkan bisa terwujud karena Bombana masih banyak pembangunan infrastruktur yang membutuhkan sentuhan dana".
"Kalau itu ada, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Bombana menyampaikan terima kasih. Dana ini tentu akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sarana pendidikan, kesehatan dan masyarakat pesisir," ujarnya lagi.
Ketua DPRD Bombana Andi Firman yang turut menyaksikan dan menerima hasil audit LKPD mengapresiasi kinerja para kepala SKPD yang kembali mempertahankan opini WTP untuk kedua kalinya.
Ia mengatakan, sebagai lembaga pengawasan tetap mengawal apa yang sudah dicapai pihak eksekutif, sehingga pada tahun mendatang diharapkan akan lebih baik dan minimal mempertahnkan yang sudah ada. "Kalau masih ada yang kurang saat ini, maka ke depan agar tetap diperbaiki dan minimal dipertahankan yang sudah ada," ujar Andi Firman yang juga politisi PAN itu.
Sementara itu Sekda Bombana, Burhanuddin HS Noy meneyebutkan bahwa APBD 2015 ditargetkan bisa mencapai kisaran Rp700 miliar atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berkisar Rp600 miliar lebih.
Sedangkan PAD ditargetkan sekitar Rp39 miliar atau mengalami kenaikan dibanding sebelumnya yang berkisar Rp30-an miliar.