Kendari (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan 700 unit rumah siap huni bagi warga yang direlokasi dari Tahura Murhum di Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
Sekretaris Provinsi Sultra, Lukman Abunawas di Kendari, Kamis, mengatakan sebelum pemerintah melakukan relokasi sudah menyiapkan rumah bagi 221 kepala keluarga perambah kawasan hutan tersebut. "Semua pihak diimbau bijak menyikapi relokasi warga sehingga tidak terkesan ada pemaksaan atau mengabaikan hak asasi manusia," kata Lukman.
Jika ada pihak-pihak yang ingin memberi solusi dari relokasi agar dilakukan sesuai harapan atau jangan sebaliknya memprovokasi.
Sebanyak 700 unit rumah bantuan pemerintah untuk menampung perambah Tahura Murhum dibangun di atas lahan seluas empat hektare. "Relokasi pasti dilakukan karena keberadaan ratusan kepala keluarga dalam kawasan hutan tersebut tidak dilegitimasi pemerintah," kata Lukman.
Pemerintah Provinsi Sultra memberi kesempatan terakhir kepada warga untuk meninggalkan Tahura Murhum hingga 31 Mei 2015.
Pemerintah telah melakukan pendekatan persuasif kepada 221 kepala keluarga yang merambah Tahura Murhum sehingga diharapkan kesadarannya untuk bersedia direlokasi, katanya.
Warga yang mendiami puluhan hektare dari luasan kawasan Tahuran Murhum 7.899 hektare melakukan kegiatan penanaman tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek.
Tim pengarah relokasi DR Muh Amir, SH, M.Si mengajak warga agar bersedia dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. "Mudah-mudahan warga kooperatif direlokasi sehingga berjalan sesuai harapan," kata Amir yang juga jaksa pada Kejati Sultra.
Tahura Murhum seluas 7.899 hektare berada dalam wilayah pemerintahan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
Sekretaris Provinsi Sultra, Lukman Abunawas di Kendari, Kamis, mengatakan sebelum pemerintah melakukan relokasi sudah menyiapkan rumah bagi 221 kepala keluarga perambah kawasan hutan tersebut. "Semua pihak diimbau bijak menyikapi relokasi warga sehingga tidak terkesan ada pemaksaan atau mengabaikan hak asasi manusia," kata Lukman.
Jika ada pihak-pihak yang ingin memberi solusi dari relokasi agar dilakukan sesuai harapan atau jangan sebaliknya memprovokasi.
Sebanyak 700 unit rumah bantuan pemerintah untuk menampung perambah Tahura Murhum dibangun di atas lahan seluas empat hektare. "Relokasi pasti dilakukan karena keberadaan ratusan kepala keluarga dalam kawasan hutan tersebut tidak dilegitimasi pemerintah," kata Lukman.
Pemerintah Provinsi Sultra memberi kesempatan terakhir kepada warga untuk meninggalkan Tahura Murhum hingga 31 Mei 2015.
Pemerintah telah melakukan pendekatan persuasif kepada 221 kepala keluarga yang merambah Tahura Murhum sehingga diharapkan kesadarannya untuk bersedia direlokasi, katanya.
Warga yang mendiami puluhan hektare dari luasan kawasan Tahuran Murhum 7.899 hektare melakukan kegiatan penanaman tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek.
Tim pengarah relokasi DR Muh Amir, SH, M.Si mengajak warga agar bersedia dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. "Mudah-mudahan warga kooperatif direlokasi sehingga berjalan sesuai harapan," kata Amir yang juga jaksa pada Kejati Sultra.
Tahura Murhum seluas 7.899 hektare berada dalam wilayah pemerintahan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.