Jakarta (Antara News) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memprediksikan pada kuartal II tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin prospektif dan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya.
"Insya Allah kuartal II akan lebih baik karena kita tahu anggarannya telah tersedia, proses pengadaannya sudah disusun," kata Agus Martowardojo setelah rapat di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia meyakini bahwa pada kuartal II hingga IV tahun ini akan ada percepatan serapan anggaran dengan baik yang akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga khususnya dari sisi belanja pemerintah dan investasi.
Pihaknya juga melihat reformasi struktural yang dilakukan pemerintah yang dinilai telah sesuai harapan. "Hal yang perlu mendapatkan fokus dukungan mulai dari pengalihan subsidi BBM, PTSP, pemberian kewenangan kementerian/lembaga agar PTSP memberikan izin, pembangunan infrastruktur, dan pembangkit listrik itu bagus," katanya.
Agus mengaku semakin optimistis karena posisi pemerintah yang menyatakan akan menjaga supaya fiskal tetap berkesinambungan, selain juga akan menjaga agar transaksi berjalan berada pada tingkat yang lebih sehat dengan terus berupaya memberikan stimulus.
"Jadi itu adalah langkah-langkah yang menurut saya baik, dan kami dari BI hanya bisa memberikan masukan dan terus mengikuti dan kami yakin koordinasi yang baik dengan Pemerintah dan BI akan menjamin stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan," katanya.
Agus menyatakan paham bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana saat ini berkisar 4,7 persen.
Namun ia yakin jika terus dilakukan reformasi struktural dan spending anggaran secara baik dengan kualitas yang baik, didukung pemda-pemda yang bisa bekerja sama untuk melakukan realisasi anggaran dan realisasi perizinan, termasuk izin pembebasan lahan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi masih bisa dikisaran 5,4 - 5,8 persen.
Saat ini, kata dia, kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan Indonesia dalam keadaan terjaga, karena ia melihat bahwa Indonesia dari nilai tukar pada 2014 - 1,8 persen depresiasi dan pada 2015 4-5 persen.
"Tapi negara lain seperti Brazil, Turki semua di atas 10 persen, volatilitasnya tinggi, kemudian BI kalau merespon pasti dalam bentuk bauran kebijakan, kita juga perlu siapkan diri karena kondisi di luar adalah hal yang harus terus diwaspadai, kita lihat perkembangan di AS, Eropa dan Jepang, kita lihat di Tiongkok dan harga komoditas, semua mesti kita waspadai," katanya.
Jadi, kata dia, BI akan terus melakukan kordinasi dengan pemerintah dan akan merespon dengan bauran kebijakan dan melakukan kebijakan itu. "Hal yang utama adalah dengan nilai tukar, policy rate, reserve, makro prudensial, komunikasi, kerja sama antar bank sentral dan juga kordinasi dengan bank sentral," katanya.
Kendalikan Inflasi
Demi menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi pada posisi wajar, Presiden Joko Widodo segera mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia dalam rapat koordinasi nasional yang dijadwalkan akhir Mei 2015.
Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo setelah rapat soal perkembangan ekonomi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu.
Dikatakan, Presiden Jokowi akan memimpin sendiri rakornas sebagai wadah koordinasi antara para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia dengan sejumlah kementerian bersama BI. "Dan rakornas ini akan dipimpin oleh Presiden. Kenapa melakukan rakornas ini? Karena memang koordinasi ini yang ditunggu. Koordinasi kementerian-kementerian dengan pemerintah daerah untuk sama-sama kita bisa berupaya mengendalikan inflasi," katanya.
Menurut dia, inflasi memang harus dikendalikan karena membuat penghasilan rakyat digerogoti sehingga kenaikan harga barang dan jasa semakin memberatkan akibat nilai mata uang turun.
Inflasi, kata dia, juga menyebabkan Indonesia kalah dalam hal daya saing dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN Lima yang nilai inflasinya sudah di bawah lima persen dalam 10 tahun terakhir. "Indonesia pada 2013 tahun 2014 inflasinya 8,3 persen. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini ada kesempatan bagi Indonesia untuk mencapai inflasi sesuai dengan target kita yaitu empat persen plus minus satu persen," katanya.
Koordinasi menurut dia sangat diperlukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyehatan kebijakan subsidi khususnya subsidi BBM di mana subsidi untuk premium dicabut dan untuk diesel tetap diberikan subsidi. "Jadi itu langkah yang baik untuk kita bisa memiliki tingkat inflasi yang rendah dan stabil ke depan dan dengan ada rakornas ini kami yakin akan ada dialog di mana Presiden bisa memberikan arahan," katanya.
Agus sendiri berharap arahan Presiden mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan satu juta rumah, dan pembangunan pembangkit listrik.
Rencananya, pada 28 Mei 2015 rakornas itu digelar menghadirkan 400-an undangan terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota serta 10 kementerian beserta BI.
"Insya Allah kuartal II akan lebih baik karena kita tahu anggarannya telah tersedia, proses pengadaannya sudah disusun," kata Agus Martowardojo setelah rapat di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia meyakini bahwa pada kuartal II hingga IV tahun ini akan ada percepatan serapan anggaran dengan baik yang akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga khususnya dari sisi belanja pemerintah dan investasi.
Pihaknya juga melihat reformasi struktural yang dilakukan pemerintah yang dinilai telah sesuai harapan. "Hal yang perlu mendapatkan fokus dukungan mulai dari pengalihan subsidi BBM, PTSP, pemberian kewenangan kementerian/lembaga agar PTSP memberikan izin, pembangunan infrastruktur, dan pembangkit listrik itu bagus," katanya.
Agus mengaku semakin optimistis karena posisi pemerintah yang menyatakan akan menjaga supaya fiskal tetap berkesinambungan, selain juga akan menjaga agar transaksi berjalan berada pada tingkat yang lebih sehat dengan terus berupaya memberikan stimulus.
"Jadi itu adalah langkah-langkah yang menurut saya baik, dan kami dari BI hanya bisa memberikan masukan dan terus mengikuti dan kami yakin koordinasi yang baik dengan Pemerintah dan BI akan menjamin stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan," katanya.
Agus menyatakan paham bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana saat ini berkisar 4,7 persen.
Namun ia yakin jika terus dilakukan reformasi struktural dan spending anggaran secara baik dengan kualitas yang baik, didukung pemda-pemda yang bisa bekerja sama untuk melakukan realisasi anggaran dan realisasi perizinan, termasuk izin pembebasan lahan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi masih bisa dikisaran 5,4 - 5,8 persen.
Saat ini, kata dia, kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan Indonesia dalam keadaan terjaga, karena ia melihat bahwa Indonesia dari nilai tukar pada 2014 - 1,8 persen depresiasi dan pada 2015 4-5 persen.
"Tapi negara lain seperti Brazil, Turki semua di atas 10 persen, volatilitasnya tinggi, kemudian BI kalau merespon pasti dalam bentuk bauran kebijakan, kita juga perlu siapkan diri karena kondisi di luar adalah hal yang harus terus diwaspadai, kita lihat perkembangan di AS, Eropa dan Jepang, kita lihat di Tiongkok dan harga komoditas, semua mesti kita waspadai," katanya.
Jadi, kata dia, BI akan terus melakukan kordinasi dengan pemerintah dan akan merespon dengan bauran kebijakan dan melakukan kebijakan itu. "Hal yang utama adalah dengan nilai tukar, policy rate, reserve, makro prudensial, komunikasi, kerja sama antar bank sentral dan juga kordinasi dengan bank sentral," katanya.
Kendalikan Inflasi
Demi menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi pada posisi wajar, Presiden Joko Widodo segera mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia dalam rapat koordinasi nasional yang dijadwalkan akhir Mei 2015.
Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo setelah rapat soal perkembangan ekonomi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu.
Dikatakan, Presiden Jokowi akan memimpin sendiri rakornas sebagai wadah koordinasi antara para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia dengan sejumlah kementerian bersama BI. "Dan rakornas ini akan dipimpin oleh Presiden. Kenapa melakukan rakornas ini? Karena memang koordinasi ini yang ditunggu. Koordinasi kementerian-kementerian dengan pemerintah daerah untuk sama-sama kita bisa berupaya mengendalikan inflasi," katanya.
Menurut dia, inflasi memang harus dikendalikan karena membuat penghasilan rakyat digerogoti sehingga kenaikan harga barang dan jasa semakin memberatkan akibat nilai mata uang turun.
Inflasi, kata dia, juga menyebabkan Indonesia kalah dalam hal daya saing dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN Lima yang nilai inflasinya sudah di bawah lima persen dalam 10 tahun terakhir. "Indonesia pada 2013 tahun 2014 inflasinya 8,3 persen. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini ada kesempatan bagi Indonesia untuk mencapai inflasi sesuai dengan target kita yaitu empat persen plus minus satu persen," katanya.
Koordinasi menurut dia sangat diperlukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyehatan kebijakan subsidi khususnya subsidi BBM di mana subsidi untuk premium dicabut dan untuk diesel tetap diberikan subsidi. "Jadi itu langkah yang baik untuk kita bisa memiliki tingkat inflasi yang rendah dan stabil ke depan dan dengan ada rakornas ini kami yakin akan ada dialog di mana Presiden bisa memberikan arahan," katanya.
Agus sendiri berharap arahan Presiden mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan satu juta rumah, dan pembangunan pembangkit listrik.
Rencananya, pada 28 Mei 2015 rakornas itu digelar menghadirkan 400-an undangan terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota serta 10 kementerian beserta BI.