Kendari (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bertekad menjadi daerah "smart governance", dengan menyediakan pengelolaan administrasi yang baik, sehingga dapat memberikan informasi yang berkualitas terhadap pembangunan.
Gubernur Sultra, Nur Alam pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Provinsi Sultra di Tirawuta Kolaka Timur, Senin, mengatakan, dengan menerapkan "smart governance" akan mempermudah, mempercepat dan memperkuat pengelolaan administrasi pemerintahan.
"Tahun ini kami targetkan Sultra menjadi daerah `smart governance` dengan menyatukan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan akan lebih mudah dan cepat," ujar gubernur Sultra dua periode.
Ketua Umum DPW PAN Sultra ini menambahkan, pengelolaan daerah yang menggunakan "smart governance" yakni sistem keuangan, pendapatan, pengadaan barang dan jasa serta pada evaluasi pengadaan.
Menurut gubernur, dengan menerapkan sistem tersebut akan mempercepat proses perencanaan pembangunan di segala sektor, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampak positifnya.
Selain itu, sistem smart governance juga lebih aplikatif sehingga pengelolaan administrasi bisa dilakukan oleh semua pegawai dalam berbagai level struktur organisasi pemerintahan yang akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai.
"Tentunya untuk memajukan daerah ini harus ada pengelolaan administrasi yang baik, agar tercipta terobosan baru dalam peningkatan pembangunan yang bersih, terencana, efektif dan tentunya bebas dari jeratan hukum," ujarnya.
Ia menambahkan, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel dan transparan. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan di daerah itu.
Gubernur Sultra, Nur Alam pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Provinsi Sultra di Tirawuta Kolaka Timur, Senin, mengatakan, dengan menerapkan "smart governance" akan mempermudah, mempercepat dan memperkuat pengelolaan administrasi pemerintahan.
"Tahun ini kami targetkan Sultra menjadi daerah `smart governance` dengan menyatukan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan akan lebih mudah dan cepat," ujar gubernur Sultra dua periode.
Ketua Umum DPW PAN Sultra ini menambahkan, pengelolaan daerah yang menggunakan "smart governance" yakni sistem keuangan, pendapatan, pengadaan barang dan jasa serta pada evaluasi pengadaan.
Menurut gubernur, dengan menerapkan sistem tersebut akan mempercepat proses perencanaan pembangunan di segala sektor, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampak positifnya.
Selain itu, sistem smart governance juga lebih aplikatif sehingga pengelolaan administrasi bisa dilakukan oleh semua pegawai dalam berbagai level struktur organisasi pemerintahan yang akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai.
"Tentunya untuk memajukan daerah ini harus ada pengelolaan administrasi yang baik, agar tercipta terobosan baru dalam peningkatan pembangunan yang bersih, terencana, efektif dan tentunya bebas dari jeratan hukum," ujarnya.
Ia menambahkan, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel dan transparan. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan di daerah itu.