Ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia yang bermukim di wilayah-wilayah pesisir pantai dan pedalaman pulau-pulau Nusantara selama ini hidupnya dalam kungkungan kemiskinan di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah.
Mereka yang kurang beruntung tersebut dari tahun ke tahun terus didera kemiskinan akibat beberapa faktor, antara lain program pembangunan tidak perpihak kepada mereka yang menyebabkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, sarana transportasi, dan telekomunikasi, tidak tersedia di wilayah permukiman penduduk.
Selain itu, warga yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan tersebut juga tidak memiliki akses dengan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lain untuk mengembangkan usaha karena letak kantor bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan relatif sangat jauh dari jangkauan penduduk.
Menyadari hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga perbankan untuk mendekatkan layanan bank kepada masyarakat miskin di wilayah perdesaan yang dikemas dalam program Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
Gayung bersambut, empat bank--Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BTPN--segera merespons program tersebut dan menyatakan kesediaan menjadi bank penyelenggara Laku Pandai di sejumlah pelosok desa di seluruh Indonesia. Bahkan, BRI sendiri yang menyetujui program tersebut dengan meluncurkan program Laku Pandai di beberapa daerah di Indonesai, antara lain di wilayah Sumatera dan Papua.
"Program Laku Pandai oleh lembaga perbankan yang mendapat persetujuan OJK ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi kemiskinan yang mendera masyarakat bangsa Indonesia, terutama penduduk yang bermukim di wilayah-wlayah pesisir dan pedalaman yang selama ini jauh dari jangkauan perbankan," kata Kepala OJK Provinsi Papua Trio Anggoro saat sosialisasi program Laku Pandai oleh OJK melalui edukasi wartawan di Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (23/4).
Ia belum memerinci jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan jasa keuangan dari Laku Pandai yang sudah beroperasi di Papua tersebut.
Namun, menurut dia, respons masyarakat yang berminat memanfaatkan layana jasa keuangan Laku Pandai di Papua luar biasa.
"Agen Laku Pandai yang didirikan BRI di wilayah perkampungan nelayan di Jayapura kewalahan melayani masyarakat yang mau menyimpan dan mentransfer uang," katanya.
Dekatkan Layanan Bank
Program Laku Pandai oleh bank yang mendapat persetujuan OJK merupakan upaya mendekatkan layanan keuangan bank kepada masyarakat miskin yang belum mengenal atau menggunakan layanan perbankan.
"Melalui penyelenggara atau agen Laku Pandai, masyarakat miskin yang selama ini belum mengenal, menggunakan, dan mendapatkan layanan keuangan bank atau lembaga keuangan lain sudah bisa mengakses atau mendapatkan layanan keuangan bank," kata Trio Anggoro.
Menurut dia, lembaga perbankan yang sudah menyetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai bisa menunjuk agen Laku Pandai di wilayah-wilayah perdesaan yang masyarakatnya belum mengenal atau mendapatkan layanan keuangan bank atau lembaga keuangan lain.
Agen yang ditunjuk menjadi penyelenggara Laku Pandai di wilayah-wilayah tertentu, kata dia, harus bersedia melayani masyarakat dalam menggunakan jasa layanan bank 1 x 24 jam.
"Kalau ada warga yang mau melakukan transfer atau menyetor uang ke agen Laku Pandai waktu tengah malam, pengelola harus melayani warga tersebut," katanya.
Masyarakat miskin yang belum mengenal bank atau lembaga keuangan lain, kata dia, dapat diberikan fasilitas kredit melalui Laku Pandai dengan nilai maksimal Rp20 juta dengan jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama satu tahun atau lebih sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
"Pengelola Laku Pandai juga dibolehkan menjual jasa asuransi kepada masyarakat, tempat Laku Pandai beroperasi," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan Sabaruddin, pemateri lain dalam sosialiasi Laku Pandai yang diikuti sejumlah wartawan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua itu.
Menurut dia, agen Laku Pandai yang akan didirikan di desa-desa oleh bank-bank penyelenggara dibolehkan menjual jasa keuangan, seperti tabungan dengan karakteristik basic saving account (BSA), asuransi mikro, kredit/pembiayaan nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya.
"Intinya, Laku Pandai ini mendekatkan layanan jasa keuangan perbankan kepada masyarakat yang selama ini belum mengenal, apalagi menggunakan jasa layanan bank," katanya.
Ia berharap semua bank yang ada mau menjadi penyelenggara Laku Pandai segera membuka agen Laku Pandai di sejumlah wilayah pedesaan.
Tidak Mudah
Baik Sabaruddin maupun Trio Anggoro mengakui bila program Laku Pandai yang disodorkan OJK kepada lembaga perbankan tersebut tidaklah mudah untuk mencapai sukses karena akan menghadapi berbagai kendala dan risiko.
Menurut Trio, kendala utama yang akan menghadang adalah ketersediaan sumber daya manusia pengelola Laku Pandai yang akan didirikan di sejumlah desa. Masalahnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014, pengelola Agen Laku Pandai haruslah warga yang tinggal menetap di desa, tempat agen Laku Pandai beroperasi.
"Sementara itu, SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan Agen Laku Pandai serta menguasai teknologi informasi belum tentu tersedia di desa-desa," katanya.
Selain itu, lanjut dia, jaringan infrastruktur pendukung, seperti internet belum tersedia di semua wilayah desa di Indonesia.
Akan tetapi, dengan kerja keras dari OJK bersama bank-bank penyelenggara Laku Pandai, menyukseskan layanan keuangan tanpa kantor itu tidaklah sulit.
"Dengan terus-menerus melakukan pelatihan kepada agen-agen pengelola, Laku Pandai bisa menjadi pilihan masyarakat perdesaan menggunakan jasa layanan bank," kata Sabaruddin menimpali Trio.
Saat sumber daya manusia (SDM) pengelola Laku Pandai sudah tersedia secara memadai, diyakini sebagai memontum membaiknya kesejateraan rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan.
Kini, ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia yang tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman pulau-pulau Nusantara sedang menanti kiprah dari Laku Pandai untuk memperbaiki nasib mereka agar hidupnya sejahtera.
Mereka yang kurang beruntung tersebut dari tahun ke tahun terus didera kemiskinan akibat beberapa faktor, antara lain program pembangunan tidak perpihak kepada mereka yang menyebabkan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, sarana transportasi, dan telekomunikasi, tidak tersedia di wilayah permukiman penduduk.
Selain itu, warga yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan tersebut juga tidak memiliki akses dengan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lain untuk mengembangkan usaha karena letak kantor bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan relatif sangat jauh dari jangkauan penduduk.
Menyadari hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga perbankan untuk mendekatkan layanan bank kepada masyarakat miskin di wilayah perdesaan yang dikemas dalam program Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
Gayung bersambut, empat bank--Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BTPN--segera merespons program tersebut dan menyatakan kesediaan menjadi bank penyelenggara Laku Pandai di sejumlah pelosok desa di seluruh Indonesia. Bahkan, BRI sendiri yang menyetujui program tersebut dengan meluncurkan program Laku Pandai di beberapa daerah di Indonesai, antara lain di wilayah Sumatera dan Papua.
"Program Laku Pandai oleh lembaga perbankan yang mendapat persetujuan OJK ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi kemiskinan yang mendera masyarakat bangsa Indonesia, terutama penduduk yang bermukim di wilayah-wlayah pesisir dan pedalaman yang selama ini jauh dari jangkauan perbankan," kata Kepala OJK Provinsi Papua Trio Anggoro saat sosialisasi program Laku Pandai oleh OJK melalui edukasi wartawan di Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (23/4).
Ia belum memerinci jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan jasa keuangan dari Laku Pandai yang sudah beroperasi di Papua tersebut.
Namun, menurut dia, respons masyarakat yang berminat memanfaatkan layana jasa keuangan Laku Pandai di Papua luar biasa.
"Agen Laku Pandai yang didirikan BRI di wilayah perkampungan nelayan di Jayapura kewalahan melayani masyarakat yang mau menyimpan dan mentransfer uang," katanya.
Dekatkan Layanan Bank
Program Laku Pandai oleh bank yang mendapat persetujuan OJK merupakan upaya mendekatkan layanan keuangan bank kepada masyarakat miskin yang belum mengenal atau menggunakan layanan perbankan.
"Melalui penyelenggara atau agen Laku Pandai, masyarakat miskin yang selama ini belum mengenal, menggunakan, dan mendapatkan layanan keuangan bank atau lembaga keuangan lain sudah bisa mengakses atau mendapatkan layanan keuangan bank," kata Trio Anggoro.
Menurut dia, lembaga perbankan yang sudah menyetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai bisa menunjuk agen Laku Pandai di wilayah-wilayah perdesaan yang masyarakatnya belum mengenal atau mendapatkan layanan keuangan bank atau lembaga keuangan lain.
Agen yang ditunjuk menjadi penyelenggara Laku Pandai di wilayah-wilayah tertentu, kata dia, harus bersedia melayani masyarakat dalam menggunakan jasa layanan bank 1 x 24 jam.
"Kalau ada warga yang mau melakukan transfer atau menyetor uang ke agen Laku Pandai waktu tengah malam, pengelola harus melayani warga tersebut," katanya.
Masyarakat miskin yang belum mengenal bank atau lembaga keuangan lain, kata dia, dapat diberikan fasilitas kredit melalui Laku Pandai dengan nilai maksimal Rp20 juta dengan jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama satu tahun atau lebih sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
"Pengelola Laku Pandai juga dibolehkan menjual jasa asuransi kepada masyarakat, tempat Laku Pandai beroperasi," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan Sabaruddin, pemateri lain dalam sosialiasi Laku Pandai yang diikuti sejumlah wartawan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua itu.
Menurut dia, agen Laku Pandai yang akan didirikan di desa-desa oleh bank-bank penyelenggara dibolehkan menjual jasa keuangan, seperti tabungan dengan karakteristik basic saving account (BSA), asuransi mikro, kredit/pembiayaan nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya.
"Intinya, Laku Pandai ini mendekatkan layanan jasa keuangan perbankan kepada masyarakat yang selama ini belum mengenal, apalagi menggunakan jasa layanan bank," katanya.
Ia berharap semua bank yang ada mau menjadi penyelenggara Laku Pandai segera membuka agen Laku Pandai di sejumlah wilayah pedesaan.
Tidak Mudah
Baik Sabaruddin maupun Trio Anggoro mengakui bila program Laku Pandai yang disodorkan OJK kepada lembaga perbankan tersebut tidaklah mudah untuk mencapai sukses karena akan menghadapi berbagai kendala dan risiko.
Menurut Trio, kendala utama yang akan menghadang adalah ketersediaan sumber daya manusia pengelola Laku Pandai yang akan didirikan di sejumlah desa. Masalahnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014, pengelola Agen Laku Pandai haruslah warga yang tinggal menetap di desa, tempat agen Laku Pandai beroperasi.
"Sementara itu, SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan Agen Laku Pandai serta menguasai teknologi informasi belum tentu tersedia di desa-desa," katanya.
Selain itu, lanjut dia, jaringan infrastruktur pendukung, seperti internet belum tersedia di semua wilayah desa di Indonesia.
Akan tetapi, dengan kerja keras dari OJK bersama bank-bank penyelenggara Laku Pandai, menyukseskan layanan keuangan tanpa kantor itu tidaklah sulit.
"Dengan terus-menerus melakukan pelatihan kepada agen-agen pengelola, Laku Pandai bisa menjadi pilihan masyarakat perdesaan menggunakan jasa layanan bank," kata Sabaruddin menimpali Trio.
Saat sumber daya manusia (SDM) pengelola Laku Pandai sudah tersedia secara memadai, diyakini sebagai memontum membaiknya kesejateraan rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan.
Kini, ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia yang tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman pulau-pulau Nusantara sedang menanti kiprah dari Laku Pandai untuk memperbaiki nasib mereka agar hidupnya sejahtera.