Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo diangkat menjadi warga kehormatan pasukan khusus TNI yang ditandai dengan pemasangan baret serta Jaket Mabes TNI oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

         Penyematan baret kepada Presiden Jokowi melalui Apel Kebesaran itu berlangsung di Lapangan Merah Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

         Kedatangan Presiden Jokowi ke Mabes TNI yang menggunakan Panser Anoa diterima langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf  Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, dan para Perwira Tinggi (Pati) Mabes TNI.

         Sebelum apel kebesaran berlangsung, 30 personel prajurit TNI melakukan terjung payung, yang membawa Baret Kehormatan Pasukan Khusus TNI, baik Kopassus, Marinir maupun Paskhas.

         Kemudian masing-masing kepala staf angkatan memasangkan Baret dan Jaket Angkatan.

         Presiden Joko Widodo menyatakan rasa bangganya karena telah menjadi warga kehormatan pasukan khusus TNI.

         "Saya merasa bangga dengan seragam kebesaran TNI yang saya pakai. Mestinya saya lebih gagah dari biasanya," kata Kepala Negara.

         Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan selamat kepada Presiden Jokowi karena telah diangkat menjadi warga kehormatan pasukan khusus TNI dan Mabes TNI.

         "Kami prajurit TNI ingin menyampaikan selamat kepada Presiden. Kebanggaan besar bagi kami karena mau menerimanya dengan baik. Kami seluruh prajurit ingin menunjukan kami prajurit yang profesional," katanya.

         TNI, kata Moeldoko, setia kepada NKRI, konstitusi dan setia kepada Presiden. Oleh karena itu, TNI akan mengawal jalannya pemerintahan hingga selesai.

         Pengangkatan Presiden RI sebagai warga kehormatan Pasukan Khusus TNI ini selaras dengan UUD 1945 Pasal 10 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

         Adapun Tema pada acara ini adalah 'Melalui Apel Kebesaran dan Pengangkatan Presiden Ke-7 RI Selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi TNI sebagai Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI, Kita Wujudkan Profesionalisme Prajurit Guna Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok TNI'.

         Ia mengatakan tujuan Apel Kebesaran ini adalah terciptanya suasana batin yang terwujud dalam penghayatan terhadap kehidupan keprajuritan, yang berimplikasi pada terjalinnya hubungan emosional sehingga Presiden RI Ke-7 selaku penguasa tertinggi TNI memiliki komitmen profesional terhadap institusi TNI sebagai kekuatan inti Pertahanan Negara.

         Sasaran adalah terwujudnya penghayatan Presiden Jokowi terhadap kehidupan keprajuritan di lingkungan TNI, terciptanya hubungan emosional Presiden Jokowi sebagai bagian dari entitas TNI sehingga mampu memahami berbagai kondisi dan dinamika kehidupan prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari; serta terciptanya komitmen profesional Presiden Ke-7 RI terhadap pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI yang modern, kapabel dan handal.

         Kegiatan ini melibatkan 6.450 personel, terdiri atas 750 personel Mabes TNI, 2.100 personel TNI AD, 2.050 personel TNI AL dan 1.550 personel TNI AU.

         Adapun alutsista yang digelar adalah MBT Leopard 2A7 2 unit, Panser Tarantula Canon 2 unit, Panser Intai Komando 2 unit, Rudal Grom TNI AD 2 Pucuk, Meriam-155 MM KH 179 TNI AD 2 Pucuk, BMP 3F Marinir 2 unit, LVT 7 Marinir 2 unit.

         Selain itu, Roket RM-70 Grad 2 Unit, APC 6 x 6 Anoa dua unit, Panser APS Anoa 6 x 6 2 unit dan Heli Super Puma 1 unit. Sedangkan Pesawat Fly pass F-16 4 Unit, Heli Bell 412 4 Unit, Heli BO-105 Bolcow 1 Unit, Heli Colibri 4 Unit, Heli MI-35 2 Unit, Pesawat CN-295 1 Unit. Peterjun Fee fall Tri Matra, Kopassus, Marinir dan Paskhas 20 Orang.

         Hadir dalam acara itu, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, seperti Menko Polhukam Tedjo Edy Pudjiatno, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Kepala BIN Marchiano Norman.


                                   Remunerasi

         Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, dengan meningkatkan remunerasi bagi prajurit sekitar 56-60 persen.  "Tadi pagi saya telepon ke Menpan dan Menkeu soal kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI sekitar 56-60 persen. Pada awal bulan depan, tunjangan kinerja (remunerasi) dapat diterima oleh prajurit TNI," kata Presiden, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

         Menurut Kepala Negara, dengan stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang kondusif serta pembangunan dalam lima tahun ke depan membaik, maka pertumbuhan ekonomi akan baik.  "Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia baik, maka anggaran TNI bisa berlipat. Alutsista dan kesejahteraan prajurit dapat ditingkatkan," ujar Presiden.

         Presiden yakin dengan adanya permasalahan keamanan, "illegal fishing" (pencurian ikan), "illegal logging" (pembalakkan liar) dan lainnya bisa diberantas, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik.

Pewarta : Oleh Syaiful Hakim
Editor : Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024