Kendari (Antara News) - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bertekad dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk menyukseskan cita-cita pendidikan nasional dimulai dari wilayah pesisir dan pedesaan di Sultra.
Kepala LPMP Sultra, Prof Hanna di Kendari, Sabtu, mengatakan, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pada seluruh satuan program pendidikan, pihaknya akan melakukannya dari wilayah pesisir dan pedesaan.
"Pada tahun ini kami memiliki komitmen dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan akan memulai dari wilayah pesisir dan pedesaan," ujarnya pada saat workshop kordinasi dan optimalisasi penjaminan mutu pendidikan berbasis kemitraan.
Ia menambahkan, hal itu dilakukan agar menciptakan mutu pendidikan yang sama antara daerah perkotaan dan daerah pesisir serta pedesaan.
Menurut dia, untuk mewujudkan program jaminan mutu pendidikan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan penjaminan mutu pendidikan yakni tercapainya peningkatan kecerdasan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pembukaan UUD 1945.
"Konsep pendidikan pesisir ini merupakan wujud dari komitmen kami yang ingin membangun dan peningkatan mutu pendidikan dari desa, agar tercipta Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, baik itu formal, nonforma, dan informal," ujarnya.
Maka dari itu, sangat dibutuhkan penyamaan persepsi dengan seluruh pihak yang terlibat. Sehingga ada pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan.
Menurut dia, hal tersebut akan memudahkan dalam melakukan pemetaan mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci dari kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat untuk seluruh tingkat satuan program pendidikan. Sehingga, terbangun sistem pendidikan nasional yang handal, terpadu, dan terukur.
Kepala LPMP Sultra, Prof Hanna di Kendari, Sabtu, mengatakan, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pada seluruh satuan program pendidikan, pihaknya akan melakukannya dari wilayah pesisir dan pedesaan.
"Pada tahun ini kami memiliki komitmen dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan akan memulai dari wilayah pesisir dan pedesaan," ujarnya pada saat workshop kordinasi dan optimalisasi penjaminan mutu pendidikan berbasis kemitraan.
Ia menambahkan, hal itu dilakukan agar menciptakan mutu pendidikan yang sama antara daerah perkotaan dan daerah pesisir serta pedesaan.
Menurut dia, untuk mewujudkan program jaminan mutu pendidikan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan penjaminan mutu pendidikan yakni tercapainya peningkatan kecerdasan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pembukaan UUD 1945.
"Konsep pendidikan pesisir ini merupakan wujud dari komitmen kami yang ingin membangun dan peningkatan mutu pendidikan dari desa, agar tercipta Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, baik itu formal, nonforma, dan informal," ujarnya.
Maka dari itu, sangat dibutuhkan penyamaan persepsi dengan seluruh pihak yang terlibat. Sehingga ada pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan.
Menurut dia, hal tersebut akan memudahkan dalam melakukan pemetaan mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci dari kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat untuk seluruh tingkat satuan program pendidikan. Sehingga, terbangun sistem pendidikan nasional yang handal, terpadu, dan terukur.