Mamuju (Antara News)- Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan peminjaman pusat investasi pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan untuk membangun rumah sakit demi kepentingan rakyat.
"Pemerintah di Sulbar berjuang mendapatkan bantuan PIP untuk kepentingan rakyat, sehingga persetujuan DPRD atas kebijakan ini dibutuhkan," kata Gubernur Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar terus meningkat sehingga rumah sakit Sulbar dibangun
"Pemerintah berharap DPRD Sulbar dapat menyetujui agar rumah sakit Sulbar dapat dibangun," katanya, dan melanjutkan bahwa pinjaman itu adalah untuk mewujudkan RSUD Sulbar tipe B.
Menurut dia DPRD Sulbar belum menetapkan persetujuan mengenai rencana pemerintah untuk membangun rumah sakit Sulbar tipe B yang akan memanfaatkan pinjaman dari PIP sebesar Rp239 miliar.
"Sebagian anggota DPRD Sulbar menolak pembangunan RSUD Sulbar melalui pinjaman PIP sehingga pemerintah akan berupaya menggalang persetujuan DPRD yang merupakan tahapan untuk memperoleh pinjaman PIP yang digagas pemerintah di Sulbar sejak 2013," katanya.
Menurut dia, Sulbar butuh peningkatan pelayanan kesehatan karena kondisi pelayanan kesehatan di Sulbar memprihatinkan selama ini, banyak warga tidak bisa terselamatkan karena tidak memadainya pelayanan rumah sakit, sehingga RSUD yang akan lebih memadai dan menjadi rumah sakit rujukan di Sulbar dibangun melalui bantuan PIP, katanya.
"Pembangunan RSUD tersebut telah melalui kajian analilis dan pertimbangan serta pemerintah yakin akan mampu menyelesaikan pinjaman pembangunan RSUD tersebut, yang membutuhkan jangka waktu tujuh tahun dengan bunga 9,75 persen per tahun untuk melunasi pinjaman tersebut kemudian," ujarnya.
Ia mengatakan, dari pinjaman sekitar Rp239 miliar tersebut sekitar Rp201 miliar digunakan untuk membangun kebutuhan fisik rumah sakit dan sekitar Rp38 miliar untuk pengadaan alat kesehatannya.
"Pemerintah bisa melunasi pinjaman ini karena APBD Sulbar yang terus mengalami peningkatan yang akan digunakan membayarnya, dan pengelolaan rumah sakit yang lebih baik kedepan untuk meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.
"Pemerintah di Sulbar berjuang mendapatkan bantuan PIP untuk kepentingan rakyat, sehingga persetujuan DPRD atas kebijakan ini dibutuhkan," kata Gubernur Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar terus meningkat sehingga rumah sakit Sulbar dibangun
"Pemerintah berharap DPRD Sulbar dapat menyetujui agar rumah sakit Sulbar dapat dibangun," katanya, dan melanjutkan bahwa pinjaman itu adalah untuk mewujudkan RSUD Sulbar tipe B.
Menurut dia DPRD Sulbar belum menetapkan persetujuan mengenai rencana pemerintah untuk membangun rumah sakit Sulbar tipe B yang akan memanfaatkan pinjaman dari PIP sebesar Rp239 miliar.
"Sebagian anggota DPRD Sulbar menolak pembangunan RSUD Sulbar melalui pinjaman PIP sehingga pemerintah akan berupaya menggalang persetujuan DPRD yang merupakan tahapan untuk memperoleh pinjaman PIP yang digagas pemerintah di Sulbar sejak 2013," katanya.
Menurut dia, Sulbar butuh peningkatan pelayanan kesehatan karena kondisi pelayanan kesehatan di Sulbar memprihatinkan selama ini, banyak warga tidak bisa terselamatkan karena tidak memadainya pelayanan rumah sakit, sehingga RSUD yang akan lebih memadai dan menjadi rumah sakit rujukan di Sulbar dibangun melalui bantuan PIP, katanya.
"Pembangunan RSUD tersebut telah melalui kajian analilis dan pertimbangan serta pemerintah yakin akan mampu menyelesaikan pinjaman pembangunan RSUD tersebut, yang membutuhkan jangka waktu tujuh tahun dengan bunga 9,75 persen per tahun untuk melunasi pinjaman tersebut kemudian," ujarnya.
Ia mengatakan, dari pinjaman sekitar Rp239 miliar tersebut sekitar Rp201 miliar digunakan untuk membangun kebutuhan fisik rumah sakit dan sekitar Rp38 miliar untuk pengadaan alat kesehatannya.
"Pemerintah bisa melunasi pinjaman ini karena APBD Sulbar yang terus mengalami peningkatan yang akan digunakan membayarnya, dan pengelolaan rumah sakit yang lebih baik kedepan untuk meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.