Kendari (Antara News) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis bahwa indeks kesulitan geografis (IKG) terendah tercatat di Kabupaten Konawe.
"IKG terendah terbesar 19,09 yang tercatat di Kabupaten Konawe yang maknanya bahwa desa tersebut paling mudah diakses. sementara IKG desa tertinggi (paling sulit diakses) sebesar 79,59 tercatat di kabupaten Kolaka Timur," kata Kepala BPS Sultra, Adi Nugroho di Kendrai, Senin.
Sementara nilai tengah IKG secara provinsi, lanjut Adi, sebesar 48,52 atau pada umumnya relatif mudah diakses, dari IKG desa dengan skala prosentase 0-100.
Ia mengatakan, berdasarkan pendataan potensi desa (podes) pada april 2014 Sultra tercatat 2.272 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 1.891 desa , 371 kelurahan dan 10 UPT (unit pemukiman transmigrasi).
Podes, kata Adi Nugroho, juga mencatat ada sebanyak 209 kecamatan dan 14 kabupaten/kota di Sultra. (belum masuk tiga kabupaten otonomi baru) yakni Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah karena baru sekitar tiga bulan terakhir mekar menjadi DOB.
Menurut Adi, semakin besar angka indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi untuk mencapai desa tersebut. Sebab IKG Sultra bervariasi antar wilayah kabupaten/kota dengan rentang antara 19,09 sampai 79,59.
Dengan demikian, juga ikut berpengaruh pada tingkat pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula indeks kebahagian suatu daerah.
Disebutkan bahwa wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur daerah dimana terdapat 1.837 desa/kjelurahan (80,85 persen) mempunyai sekolah dasar termasuk Madrasah Ibtidayah.
Kemudian terdapat 814 desa/kelurahan (35,83 persen) mempunyai SLTP termasuk Madrasah Tsanawiah. Dan terdapat 333 desa/kelurahan (14,66 persen) mempunyai SLTA termasuk Madrasah Aliah.
Sementara dari sisi kesehatan dan sarana umum lainnya, dimana ada 209 kecamatan (100 persen) tersedia Puskesmas dan puskesmas pembantu, 188 kecamatan (89,95 persen) terdapat pasar dan bangunan.
Kemudian ada 486 desa/kelurahan tidak ada keluarga sebagai pengguna listrik PLN dan ada 1.487 desa/kelurahan dari 2,272 desa/kelurahan tidak ada penerangan di jalan utama desa serta sebanyak 35 desa/kelurahan dengan sarana transportasi darat, kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendraaan roda empat atau lebih sepanjang tahun.
"IKG terendah terbesar 19,09 yang tercatat di Kabupaten Konawe yang maknanya bahwa desa tersebut paling mudah diakses. sementara IKG desa tertinggi (paling sulit diakses) sebesar 79,59 tercatat di kabupaten Kolaka Timur," kata Kepala BPS Sultra, Adi Nugroho di Kendrai, Senin.
Sementara nilai tengah IKG secara provinsi, lanjut Adi, sebesar 48,52 atau pada umumnya relatif mudah diakses, dari IKG desa dengan skala prosentase 0-100.
Ia mengatakan, berdasarkan pendataan potensi desa (podes) pada april 2014 Sultra tercatat 2.272 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 1.891 desa , 371 kelurahan dan 10 UPT (unit pemukiman transmigrasi).
Podes, kata Adi Nugroho, juga mencatat ada sebanyak 209 kecamatan dan 14 kabupaten/kota di Sultra. (belum masuk tiga kabupaten otonomi baru) yakni Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah karena baru sekitar tiga bulan terakhir mekar menjadi DOB.
Menurut Adi, semakin besar angka indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi untuk mencapai desa tersebut. Sebab IKG Sultra bervariasi antar wilayah kabupaten/kota dengan rentang antara 19,09 sampai 79,59.
Dengan demikian, juga ikut berpengaruh pada tingkat pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula indeks kebahagian suatu daerah.
Disebutkan bahwa wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur daerah dimana terdapat 1.837 desa/kjelurahan (80,85 persen) mempunyai sekolah dasar termasuk Madrasah Ibtidayah.
Kemudian terdapat 814 desa/kelurahan (35,83 persen) mempunyai SLTP termasuk Madrasah Tsanawiah. Dan terdapat 333 desa/kelurahan (14,66 persen) mempunyai SLTA termasuk Madrasah Aliah.
Sementara dari sisi kesehatan dan sarana umum lainnya, dimana ada 209 kecamatan (100 persen) tersedia Puskesmas dan puskesmas pembantu, 188 kecamatan (89,95 persen) terdapat pasar dan bangunan.
Kemudian ada 486 desa/kelurahan tidak ada keluarga sebagai pengguna listrik PLN dan ada 1.487 desa/kelurahan dari 2,272 desa/kelurahan tidak ada penerangan di jalan utama desa serta sebanyak 35 desa/kelurahan dengan sarana transportasi darat, kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendraaan roda empat atau lebih sepanjang tahun.