Kendari (Antara News) - Dinas nergi sumber daya mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan diskusi kecil-kecilan yang dikemas melalui "coffee morning" dengan melibatkan mitra terkait seperti Pertamina/Migas dan PLN persero sebagai nara sumber.
Kadis ESDM Provinsi Sultra, H Burhanuddin di Kendari, Selasa mengatakan, diskusi seperti ini merupakan yang pertama dilakukan dengan suasana yang sangat sederhana namun bermakna cukup besar bagi hal-hal yang terkait dan terkini mengenai kebijakan pemerintah dalam sub bidang energi.
"Kalau biasanya pertemuan seperti ini dilakukan di dalam suatu hotel, maka mulai tahun ini kami kemas dengan kegiatan lain dan ruangannyapun hanya menggunakan eks ruang tunggu kantor dalam bentuk dan suasana sederhanan," ujarnya.
Disamping itu, lanjut Burhanuddin suasana coffee morning waktunya pun lebih cepat dari pertemuan yang biasa dilakukan di hotel, dimana dilaksanakan lebih awal yakni mulai pukul 06.30 Wita tamu sudah hadir ditempat sambil menikmati minuman kofi dan teh hangat sebelum acara diskusi dimulai.
"Coffee morning seperti ini diupayakan dilakukan sekali dalam satu bulan dengan agenda diskusi terkait isu-isu dan thema yang berbeda pula," ujaranya.
Adapun isu terkini dalam diskusi coffee morning kali ini adalah menyangkut kebijakan pemerintah terkait pasca kenaikan maupun turunya harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah, namun tidak dibarengi dengan turunnya harga bahan pokok yang tetap naik.
"Mungkin melalui diskusi kecil seperti ini, ada solusi dan masukan kepada pemerintah agar adanya perubahan harga penurunan BBM, juga harga bathan pokok dan tarif angkutan bisa ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan penurunan harga BBM terebut," kata Abustam, staf ahli gubernur bidang sumber daya manusia.
Hadir sebagai nara sumber dalam diskusi kecil, Deputi Niaga PT PLN Sulselbar Ahmad Imran R, Junior eksekutif PT Pertamina, Adeka Sangtraga Hitapara dan yang memwakili dari pihak Hiswana Migas.
Sedangkan ikut dalam pertemuan itu diantaranya Asisten I Setda provinsi Sultra, Syarifuddin Safaa mewakili gubernur Sultra dan pejabat dari unsur Polda dan TNI serta sejumlah pejabat eselon dua dan tiga lingkup provinsi.
Kadis ESDM Provinsi Sultra, H Burhanuddin di Kendari, Selasa mengatakan, diskusi seperti ini merupakan yang pertama dilakukan dengan suasana yang sangat sederhana namun bermakna cukup besar bagi hal-hal yang terkait dan terkini mengenai kebijakan pemerintah dalam sub bidang energi.
"Kalau biasanya pertemuan seperti ini dilakukan di dalam suatu hotel, maka mulai tahun ini kami kemas dengan kegiatan lain dan ruangannyapun hanya menggunakan eks ruang tunggu kantor dalam bentuk dan suasana sederhanan," ujarnya.
Disamping itu, lanjut Burhanuddin suasana coffee morning waktunya pun lebih cepat dari pertemuan yang biasa dilakukan di hotel, dimana dilaksanakan lebih awal yakni mulai pukul 06.30 Wita tamu sudah hadir ditempat sambil menikmati minuman kofi dan teh hangat sebelum acara diskusi dimulai.
"Coffee morning seperti ini diupayakan dilakukan sekali dalam satu bulan dengan agenda diskusi terkait isu-isu dan thema yang berbeda pula," ujaranya.
Adapun isu terkini dalam diskusi coffee morning kali ini adalah menyangkut kebijakan pemerintah terkait pasca kenaikan maupun turunya harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah, namun tidak dibarengi dengan turunnya harga bahan pokok yang tetap naik.
"Mungkin melalui diskusi kecil seperti ini, ada solusi dan masukan kepada pemerintah agar adanya perubahan harga penurunan BBM, juga harga bathan pokok dan tarif angkutan bisa ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan penurunan harga BBM terebut," kata Abustam, staf ahli gubernur bidang sumber daya manusia.
Hadir sebagai nara sumber dalam diskusi kecil, Deputi Niaga PT PLN Sulselbar Ahmad Imran R, Junior eksekutif PT Pertamina, Adeka Sangtraga Hitapara dan yang memwakili dari pihak Hiswana Migas.
Sedangkan ikut dalam pertemuan itu diantaranya Asisten I Setda provinsi Sultra, Syarifuddin Safaa mewakili gubernur Sultra dan pejabat dari unsur Polda dan TNI serta sejumlah pejabat eselon dua dan tiga lingkup provinsi.