Kolaka (Antara News) - Bupati Kolaka Ahmad Safei menegaskan data kemiskinan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) harus dievaluasi agar data yang ada saat ini tidak tumpang tinggi.
Ahmad Safei menjelaskan di Kolaka, Rabu, mengatakan program kartu Indonesia sehat yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat yang saat ini sementara berjalan masih harus menggunakan data lama.
"Tahun 2015 pihak Pemkab akan duduk bersama dengan BPS untuk melakukan evaluasi mengenai data," katanya sat diwawancarai usai meresmikan salatu agen perjalanan di daerah itu.
Menurutnya data yang digunakan oleh BPS masih mengacu pada data tahun 2010 sehingga harus dilakukan perbaikan.
"Kalau data 2010 yang masih dipergunakan menurut pandangan kami sudah tidk sesuai apalagi dalam mendata warga yang akan mendapatkan kartu Indonesia sehat dan sebagainya," ungkapnya.
Safei juga mengatakan program KIS ini memang sangat mendesak sehingga pihak Pemerintah Kabupaten belum menyiapkan data baru.
Pihak BPS juga saat ini kata Safei sudah mulai melakukan pendataan disemua tingkatan,mulai dari tingkat dusun hingga kecamatan.
Pemerintah Kabupaten kata mantan sekda itu juga mempunyai data kemiskinan yang ada di BPMD dan Bappeda namun biasanya tidak singkron dengan data yang ada di BPS.
"Kita berharap agar pendataan itu harus sama sehingga ketika ada program kompensasi lainnya semua warga bisa mendapatkan bantuan itu," jelasnya.
Yang pastinya kata Safei tahun anggaran 2015 semua data kemiskinan sudah harus dievaluasi agar bantuan itu bisa merata ke masyarakat.
Ahmad Safei menjelaskan di Kolaka, Rabu, mengatakan program kartu Indonesia sehat yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat yang saat ini sementara berjalan masih harus menggunakan data lama.
"Tahun 2015 pihak Pemkab akan duduk bersama dengan BPS untuk melakukan evaluasi mengenai data," katanya sat diwawancarai usai meresmikan salatu agen perjalanan di daerah itu.
Menurutnya data yang digunakan oleh BPS masih mengacu pada data tahun 2010 sehingga harus dilakukan perbaikan.
"Kalau data 2010 yang masih dipergunakan menurut pandangan kami sudah tidk sesuai apalagi dalam mendata warga yang akan mendapatkan kartu Indonesia sehat dan sebagainya," ungkapnya.
Safei juga mengatakan program KIS ini memang sangat mendesak sehingga pihak Pemerintah Kabupaten belum menyiapkan data baru.
Pihak BPS juga saat ini kata Safei sudah mulai melakukan pendataan disemua tingkatan,mulai dari tingkat dusun hingga kecamatan.
Pemerintah Kabupaten kata mantan sekda itu juga mempunyai data kemiskinan yang ada di BPMD dan Bappeda namun biasanya tidak singkron dengan data yang ada di BPS.
"Kita berharap agar pendataan itu harus sama sehingga ketika ada program kompensasi lainnya semua warga bisa mendapatkan bantuan itu," jelasnya.
Yang pastinya kata Safei tahun anggaran 2015 semua data kemiskinan sudah harus dievaluasi agar bantuan itu bisa merata ke masyarakat.