Kendari (Antara News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Dr H Harry Azhar Azis menggelar sosialisasi terkait pengelolaan keuangan negara, dan kesejahteraan rakyat yang di pusatkan di kampus Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis.
Sosialisasi yang juga dihadiri Gubernur Sultra H Nur Alam, Rektor UHO Prof Dr Usman Rianse, Kapolda Brigjen Polisi Arkian Lubis, Wakil Ketua DPRD Wahyu Ade Pratama, Sekda Provinsi Dr.Lukman Abunawas dan sejumlah bupati/wali kota serta beberapa wakil bupati dan sekda kabupaten/kota se-Sultra berlangsung mulai pukul 09.45 hingga pukul 13.45 Wita.
Mengawali sosialisasi tersebut, Rektor UHO Prof Usman mengatakan merasa bangga dan rasa haru atas kegiatan sosialisasi BPK ini yang dipusatkan di kampus baru bumi itu pula dengan i hijau Andonohu Mota Kendari.
Ia mengatakan, dalam usia UHO yang sudah memasuki 36 tahun hingga saat ini memiliki jumlah mahasiswa 40.700 orang lebih yang tersebar pada 15 fakultas satu fascasarjana dengan jumlah dosen sebanyak 955 orang, dan 53 orang diantaranya guru besar dan lebih dari 200 orang berstatus doktor dan sedang menyelesaikan studi S3.
Usman mengatakan, dengan kegiatan sosialisai ini dapat memberi pencerahan sekaligus pelajaran berharga khususnya civitas akademik di kampus UHO dalam arti luas.
Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam pengarahan sekaligus menyampaikan kuliah umum mengatakan sesuai dengan amanat UUD negara RI tahun 1945 BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dimana, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-Undang.
Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (DPR/DPRD, DPD dan pemerintah), yang dimaknai oleh BPK sebagai terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Harry Azhar Azis dalam makalahnya yang berjudul, "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat" menyebutkan bahwa perkembangan penggunaan keuangan negara dari tahun ke tahun juga semakin besar.
Dimana, terlihat pada tahun 2013 penerimaan negara sebesar Rp1.438,89 triliun dan belanja sebesar Rp1.650,56 triliun. Sementara total aset pemerintah pusat pada tahun 2013 sebesar Rp3.567,59 triliun.
Begitu pula dengan program desentralisasi dan otonomi daerah, volume keuangan yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah juga semakin besar.
Pada tahun 2013 dana yang ditransfer pemerintah ke pemerintah daerah sebesar Rp513,26 triliun dalam kerangka dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian maupun melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait.
Hingga tahun 2013, rata-rata dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berkisar 31,09 persen dari total belanja negara di APBN.
Dengan demikian, secara keseluruhan hingga 2013 dana transfer dari pusat masih menjadi komponen utama pendapatan daerah.
Sosialisasi yang juga dihadiri Gubernur Sultra H Nur Alam, Rektor UHO Prof Dr Usman Rianse, Kapolda Brigjen Polisi Arkian Lubis, Wakil Ketua DPRD Wahyu Ade Pratama, Sekda Provinsi Dr.Lukman Abunawas dan sejumlah bupati/wali kota serta beberapa wakil bupati dan sekda kabupaten/kota se-Sultra berlangsung mulai pukul 09.45 hingga pukul 13.45 Wita.
Mengawali sosialisasi tersebut, Rektor UHO Prof Usman mengatakan merasa bangga dan rasa haru atas kegiatan sosialisasi BPK ini yang dipusatkan di kampus baru bumi itu pula dengan i hijau Andonohu Mota Kendari.
Ia mengatakan, dalam usia UHO yang sudah memasuki 36 tahun hingga saat ini memiliki jumlah mahasiswa 40.700 orang lebih yang tersebar pada 15 fakultas satu fascasarjana dengan jumlah dosen sebanyak 955 orang, dan 53 orang diantaranya guru besar dan lebih dari 200 orang berstatus doktor dan sedang menyelesaikan studi S3.
Usman mengatakan, dengan kegiatan sosialisai ini dapat memberi pencerahan sekaligus pelajaran berharga khususnya civitas akademik di kampus UHO dalam arti luas.
Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam pengarahan sekaligus menyampaikan kuliah umum mengatakan sesuai dengan amanat UUD negara RI tahun 1945 BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dimana, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-Undang.
Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (DPR/DPRD, DPD dan pemerintah), yang dimaknai oleh BPK sebagai terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Harry Azhar Azis dalam makalahnya yang berjudul, "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat" menyebutkan bahwa perkembangan penggunaan keuangan negara dari tahun ke tahun juga semakin besar.
Dimana, terlihat pada tahun 2013 penerimaan negara sebesar Rp1.438,89 triliun dan belanja sebesar Rp1.650,56 triliun. Sementara total aset pemerintah pusat pada tahun 2013 sebesar Rp3.567,59 triliun.
Begitu pula dengan program desentralisasi dan otonomi daerah, volume keuangan yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah juga semakin besar.
Pada tahun 2013 dana yang ditransfer pemerintah ke pemerintah daerah sebesar Rp513,26 triliun dalam kerangka dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian maupun melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait.
Hingga tahun 2013, rata-rata dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berkisar 31,09 persen dari total belanja negara di APBN.
Dengan demikian, secara keseluruhan hingga 2013 dana transfer dari pusat masih menjadi komponen utama pendapatan daerah.