Kendari (Antara News) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengharapkan dalam penyaluran program simpanan masyarakat sejahtera tepat sasaran.
Ketua dewan pendiri LSM Kompak Sultra P Firmansyah di Kendari, Kamis, mengatakan penyaluran PSKS tersebut sudah seharusnya dapat meringankan beban masyarakat kecil akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kami mengharapkan dalam penyalurannya PSKS benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya, jangan seperti pengalaman yang lalu dimana dana kompensasi BBM banyak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menambahkan dampak kenaikan BBM bersubsidi memicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok, maka dari itu penyaluran PSKS harus dapat memberikan efek yang baik bagi masyarakat penerimanya agar terbantu dalam menyikapi dampak kenaikan sejumlah harga barang.
Menurut dia, pemerintah harus tetap melakukan kontrol terhadap penyaluran PSKS agar tepat sasaran sehingga tidak mengakibatkan masalah baru.
"Sebab jika tidak ada pengawasan langsung dari pemerintah akan muncul masalah dan bahkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin itu tidak tepat sasaran," ujarnya.
Ia menambahkan, selain pengawasan pemerintah, juga harus melakukan pembaharuan terhadap data penerima PSKS jangan sampai yang mendapatkannya bahkan orang yang dianggap mampu secara ekonomi.
Sebab, lanjut Ketua dewan pendiri LSM Kompak Sultra itu, jika tidak ada perubahan data maka akan menimbulkan masalah dan polemik ditengah masyarakat.
Bagi penerima PSKS tersebut masing-masing mendapat jatah Rp400 ribu untuk jangka waktu dua bulan. Program PSKS itu nanti akan diubah menjadi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Ketua dewan pendiri LSM Kompak Sultra P Firmansyah di Kendari, Kamis, mengatakan penyaluran PSKS tersebut sudah seharusnya dapat meringankan beban masyarakat kecil akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kami mengharapkan dalam penyalurannya PSKS benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya, jangan seperti pengalaman yang lalu dimana dana kompensasi BBM banyak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menambahkan dampak kenaikan BBM bersubsidi memicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok, maka dari itu penyaluran PSKS harus dapat memberikan efek yang baik bagi masyarakat penerimanya agar terbantu dalam menyikapi dampak kenaikan sejumlah harga barang.
Menurut dia, pemerintah harus tetap melakukan kontrol terhadap penyaluran PSKS agar tepat sasaran sehingga tidak mengakibatkan masalah baru.
"Sebab jika tidak ada pengawasan langsung dari pemerintah akan muncul masalah dan bahkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin itu tidak tepat sasaran," ujarnya.
Ia menambahkan, selain pengawasan pemerintah, juga harus melakukan pembaharuan terhadap data penerima PSKS jangan sampai yang mendapatkannya bahkan orang yang dianggap mampu secara ekonomi.
Sebab, lanjut Ketua dewan pendiri LSM Kompak Sultra itu, jika tidak ada perubahan data maka akan menimbulkan masalah dan polemik ditengah masyarakat.
Bagi penerima PSKS tersebut masing-masing mendapat jatah Rp400 ribu untuk jangka waktu dua bulan. Program PSKS itu nanti akan diubah menjadi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).