Kupang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah mulai mengusulkan anggaran cadangan untuk pemilihan gubernur NTT pada 2018 mendatang.
Anggaran untuk Pilgub NTT diperkirakan mencapai Rp200 miliar, kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Silvester Vecy Banvatin, di Kupang, Senin.
Ia mengatakan, biaya pelaksanaan Pilgub NTT cukup besar, sehingga harus diusulkan dalam empat tahun anggaran yakni tahun anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2018.
Dia mengatakan, pada tahun 2015 ini, Pemerintah NTT akan mengusulkan dana cadangan untuk pelaksanaan pilgub sebesar Rp30 miliar.
Sisa sebesar Rp170 miliar akan dibagi untuk tahun anggaran 2016, 2017 dan terakhir 2018, kata Silvester Vecy Banvatin.
Mengenai mekanisme pilkada, dia mengatakan, masih menunggu pembahasan Perppu pilkada oleh DPR RI pada awal 2015 mendatang.
"Kita akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Kalau pemilihannya langsung oleh rakyat maka dananya diperkirakan Rp 200 miliar. Dan tahun 2015 kita mulai cadangkan Rp 30 miliar," katanya.
Menurutnya, adanya kenaikan anggaran pilgub tahun 2013 sekitar Rp180 miliar karena adanya pemekaran daerah serta penambahan jumlah pemilih.
"Mungkin Rp200 miliar atau bisa lebih, jadi harus dicadangkan mulai sekarang. Kalau tidak nanti kita akan terbebani pada tahun 2018," katanya.
Dia mengatakan, usulan dana cadangan pilgub NTT sebesar Rp30 miliar ini segera diajukan ke DPRD NTT untuk dibahas.
"Pemerintah belum bisa memastikan apakah dewan setuju atau tidak. Bahkan, angkanya bisa berkurang atau bisa lebih. Kita nanti bahas bersama dewan dan tentu kita juga sambil menunggu adanya regulasi," katanya.
Anggaran untuk Pilgub NTT diperkirakan mencapai Rp200 miliar, kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Silvester Vecy Banvatin, di Kupang, Senin.
Ia mengatakan, biaya pelaksanaan Pilgub NTT cukup besar, sehingga harus diusulkan dalam empat tahun anggaran yakni tahun anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2018.
Dia mengatakan, pada tahun 2015 ini, Pemerintah NTT akan mengusulkan dana cadangan untuk pelaksanaan pilgub sebesar Rp30 miliar.
Sisa sebesar Rp170 miliar akan dibagi untuk tahun anggaran 2016, 2017 dan terakhir 2018, kata Silvester Vecy Banvatin.
Mengenai mekanisme pilkada, dia mengatakan, masih menunggu pembahasan Perppu pilkada oleh DPR RI pada awal 2015 mendatang.
"Kita akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Kalau pemilihannya langsung oleh rakyat maka dananya diperkirakan Rp 200 miliar. Dan tahun 2015 kita mulai cadangkan Rp 30 miliar," katanya.
Menurutnya, adanya kenaikan anggaran pilgub tahun 2013 sekitar Rp180 miliar karena adanya pemekaran daerah serta penambahan jumlah pemilih.
"Mungkin Rp200 miliar atau bisa lebih, jadi harus dicadangkan mulai sekarang. Kalau tidak nanti kita akan terbebani pada tahun 2018," katanya.
Dia mengatakan, usulan dana cadangan pilgub NTT sebesar Rp30 miliar ini segera diajukan ke DPRD NTT untuk dibahas.
"Pemerintah belum bisa memastikan apakah dewan setuju atau tidak. Bahkan, angkanya bisa berkurang atau bisa lebih. Kita nanti bahas bersama dewan dan tentu kita juga sambil menunggu adanya regulasi," katanya.