Kendari (Antara News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggaa (Sultra) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUAS) Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provisi Sultra tahun 2015.
Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Jum`at mengatakan KUAS-RAPBD Sultra tahun 2015 yang diajukan pemerintah Provinsi setempat senilai Rp2,299 triliun lebih.
"Dari Nilai RAPBD itu, Pemerintah Provinsi Sultra merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2,330 triliun lebih," katanya.
Ia mengatakan, dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,330 triliun tersebut, pemerintah provinsi Sultra merecanakan belanja langsung sebesar Rp1,3 triliun lebih.
Sedangkan belanja tidak langsung kata dia, hanya dialokasikan sebesar Rp1,1 triliun dari RPABD tersebut.
"Sejatinya, postur RAPBD yang diajukan pemerintah provinsi Sultra belanja langsung harus lebih kecil dari belanja tidak langsung," katanya.
Sebab belanja langsung katanya hanya untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah, termasuk membayar gaji pegawai.
Sedangkan belanja tidak langsung, dipakai untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi pertanian serta perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
"Postur RAPBD yang kemudian akan ditetapkan menjadi APBD ini mesti terus diperbaiki, sehingga ke depan nilai belanja tidak langsung menjadi lebih besar dari belanja langsung," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Jum`at mengatakan KUAS-RAPBD Sultra tahun 2015 yang diajukan pemerintah Provinsi setempat senilai Rp2,299 triliun lebih.
"Dari Nilai RAPBD itu, Pemerintah Provinsi Sultra merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2,330 triliun lebih," katanya.
Ia mengatakan, dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,330 triliun tersebut, pemerintah provinsi Sultra merecanakan belanja langsung sebesar Rp1,3 triliun lebih.
Sedangkan belanja tidak langsung kata dia, hanya dialokasikan sebesar Rp1,1 triliun dari RPABD tersebut.
"Sejatinya, postur RAPBD yang diajukan pemerintah provinsi Sultra belanja langsung harus lebih kecil dari belanja tidak langsung," katanya.
Sebab belanja langsung katanya hanya untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah, termasuk membayar gaji pegawai.
Sedangkan belanja tidak langsung, dipakai untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi pertanian serta perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
"Postur RAPBD yang kemudian akan ditetapkan menjadi APBD ini mesti terus diperbaiki, sehingga ke depan nilai belanja tidak langsung menjadi lebih besar dari belanja langsung," katanya.