Kendari (Antara News) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), masih menunggak pembayaran beras masyarakat miskin (raskin) sebanyak Rp142 juta untuk periode penyaluran jatah tahun 2014.
Kepala Divisi Regional Bulog Sultra, Ramli Hasan, di Kendari, Jumat, mengatakan, tunggakan pembayaran tersebut untuk jatah raskin Kendari selama sebulan.
"Jadi sebulan ini, kami belum salurkan raskin untuk rumah tangga sasaran penerima raskin di Kendari, karena mereka masih belum melunasinya," kata Ramli.
Bulog akan menyalurkan raskin tersebut kalau sudah ditebusi terlebih dahulu, karena prinsip penyaluran raskin harus dibayar terlebih dahulu baru disalurkan.
"Harapan kami, pemerintah Kota Kendari bisa mencarikan solusi untuk penyaluran raskin sebanyak yang belum ditebus tersebut," katanya.
Ramli menyebutkan, setiap rumah tangga sasaran penerima raskin mendapatkan jatah 15 kilogram.
"Dihitung saja, setiap kilogram harus ditebus seharga Rp1.600 per kilogram, itulah yang harus dibayar kemudian kami salurkan berasnya," kata Ramli.
Menurut Imran, kalau beras itu tidak disalurkan akibat tidak ditebus, maka akan berdampak pada jumlah kuota penerima raskin Kota Kendari tahun berikutnya.
"Bisa saja kemungkinan penerima akan menurun, karena pemerintah pusat menganggap Kota Kendari sudah tidak membutuhkan lagi raskin, buktinya ada raskin tetapi tidak mau menebusnya," pungkasnya
Kepala Divisi Regional Bulog Sultra, Ramli Hasan, di Kendari, Jumat, mengatakan, tunggakan pembayaran tersebut untuk jatah raskin Kendari selama sebulan.
"Jadi sebulan ini, kami belum salurkan raskin untuk rumah tangga sasaran penerima raskin di Kendari, karena mereka masih belum melunasinya," kata Ramli.
Bulog akan menyalurkan raskin tersebut kalau sudah ditebusi terlebih dahulu, karena prinsip penyaluran raskin harus dibayar terlebih dahulu baru disalurkan.
"Harapan kami, pemerintah Kota Kendari bisa mencarikan solusi untuk penyaluran raskin sebanyak yang belum ditebus tersebut," katanya.
Ramli menyebutkan, setiap rumah tangga sasaran penerima raskin mendapatkan jatah 15 kilogram.
"Dihitung saja, setiap kilogram harus ditebus seharga Rp1.600 per kilogram, itulah yang harus dibayar kemudian kami salurkan berasnya," kata Ramli.
Menurut Imran, kalau beras itu tidak disalurkan akibat tidak ditebus, maka akan berdampak pada jumlah kuota penerima raskin Kota Kendari tahun berikutnya.
"Bisa saja kemungkinan penerima akan menurun, karena pemerintah pusat menganggap Kota Kendari sudah tidak membutuhkan lagi raskin, buktinya ada raskin tetapi tidak mau menebusnya," pungkasnya